Ibu Kota Pindah ke Kalimantan, Penataan Warga Jakarta Tak akan Sulit

07 Nov 2022, 16:03 WIB

Website Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan

Jakarta, IDN Times - Dosen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) Paulus Wirutomo mengatakan, tidak akan sulit menata masyarakat Jakarta apabila nantinya Ibu Kota Negara pindah ke Kalimantan Timur.

Penataan diperlukan sebagai langkah dalam membangun urban citizenship melalui komunitas-komunitas masyarakat, untuk mempermudah tata kelola di Jakarta saat sudah tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara.

"Tidak terlalu sulit menata masyarakat Jakarta jika dibangun dari komunitas-komunitas kecil dan dasar terlebih dahulu," kata Paulus di acara diskusi interaktif klaster riset Democracy and Local Governance (DeLOGO) Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) UI.

1. Masyarakat terikat pada komunitasnya

IDN Times/Gregorius Aryodamar P

Menurut Paulus, penataan masyarakat tidak akan sulit karena secara sosiologis semua masyarakat akan terikat pada komunitasnya.

"Baik karena kesamaan kepentingan, suaranya dapat didengar dalam satu komunitas, pengalasan sosial, maupun alasan-alasan lainnya,” ujar dia.

2. Jakarta bisa fokus penataan kualitas

Ilustrasi Permukiman di Jakarta (IDN Times/Anata)

Sementara itu, Dosen FISIP UI lainnya, Andrinof Achir Chaniago mengatakan, Jakarta diharapkan bisa fokus dalam penataan dan peningkatan kualitas kota dengan pindahnya Ibu Kota ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur nanti.

"Untuk memudahkan menata kembali Kota Jakarta. Dengan berkurangnya beban, maka Jakarta bisa fokus pada penataan dan peningkatan kualitas kota yang selama ini menghadapi banyak masalah," kata Andrinof.

3. Kelas menengah dan atas tetap pilih tinggal di Jakarta

Ilustrasi Apartemen (IDN Times/Anata)

Menurut Andrinof, secara sosiologis, kelas menengah dan kelas atas yang ada di Jakarta dalam kurun waktu 5-10 tahun ke depan akan tetap memilih tinggal di Jakarta meski Ibu Kota pindah ke Kalimantan Timur.

"Karena pertimbangan kenyamanan, kemudahan, investasi, dan fasilitas yang ada di Jakarta," kata dia.

Sementara itu, Profesor Irfan Ridwan Maksum mengatakan, secara kelembagaan nasional, Jakarta adalah ruang kosong yang dapat diisi dengan tata kelembagaan yang lebih baik lagi.

Dengan demikian, nasib Jakarta tanpa status Ibu Kota akan menjadi momentum besar untuk memperbaiki segala hal yang ada di Jakarta.