Jakarta, IDN Times - Ibu terdakwa Ronald Aman Abdullah kasus dugaan korupsi pemerasan dan gratifikasi yang juga menjerat eks Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, wafat menjelang persidangan anaknya.
Hal itu diketahui melalui penasihat hukumnya yang memohon izin kepada Majelis Hakim agar kliennya diberi kesempatan ke rumah duka.
"Hari ini kami kembali bermohon kepada majelis. Pada pukul tiga pagi tadi, ibu dari terdakwa meninggal dunia. Kami sudah mengajukan permohonan izin keluar sementara melalui e-Berpadu, dan berkas fisiknya akan kami serahkan di muka persidangan ini. Jenazah akan dikebumikan hari ini sebelum pukul 13.00," ujar penasihat hukum setelah memberikan pernyataan pembuka dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2026).
"Kebetulan rumah duka di Cempaka Putih tidak jauh dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Demi kemanusiaan, Majelis, kami bermohon, agar terdakwa diberi kesempatan untuk terakhir kalinya melihat dan menyalatkan ibunda tercinta," lanjutnya.
Para Majelis hakim terlihat sempat berbisik lalu meminta pendapat Jaksa Penuntut Umum (JPU). Menurut jaksa, terdakwa masih sempat mensalatkan mendiang ibunya.
"Jika Majelis, dalam keadaan kemanusiaan ini, memerintahkan kami secara lisan di depan pengadilan untuk melaksanakan izin keluar sementara, kami akan lakukan, Majelis," kata jaksa.
"Oh, begitu, ya? Oke," kata Hakim
"Terima kasih banyak, Majelis," kata penasihat hukum terdakwa.
"Lokasinya dekat, ya, Pak. Tentu tetap dengan pengawalan. Sebagai dasar hukumnya, nanti kami keluarkan penetapan, Pak, supaya ada landasan," kata Hakim.
Diketahui, Silmy Karim didakwa melakukan pemerasan senilai Rp168,9 miliar. Dari jumlah tersebut, Silmy diduga kecipratan Rp1,2 miliar.
Selain Silmy, sejumlah pihak juga diduga kecipratan uang, yaitu Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam senilai Rp500 juta, Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra senilai Rp6.532.584.769.
Lalu, Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji senilai Rp2.881.871.025, Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal Bagus Bramantyo senilai Rp4.245.542.862, Ketua Tim Alih Status ITAS Juniadi Sri Priambudi senilai Rp16.307.366.374, dan Staf Subdit Izin Tinggal, Gusti Benardiansyah senilai Rp50.965.111.560.
Silmy diduga melakukan pemerasan bersama-sama dengan Saffar, Jaya, Tessar, Bagus, Gusti dan Juniadi. Para terdakwa disebut membagi peran yang saling berkaitan dalam melakukan pemerasan ini.
"Dengan melakukan penerimaan secara tidak resmi dalam pelaksanaan penerbitan dokumen keimigrasian, yaitu surat izin tinggal kunjungan berupa izin tinggal kunjungan keadaan terpaksa atau ITKT dan izin tinggal kunjungan dalam keadaan darurat, selanjutnya terkait penerbitan dan perpanjangan izin tinggal terbatas atau Itas, izin tinggal tetap atau Itap," kata jaksa.
"Termasuk perubahan administrasi alih status atau altus, berupa alih status izin kunjungan menjadi izin tinggal terbatas dan izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap bagi warga negara asing yang dilakukan oleh biro jasa atau perusahaan penjamin dari warga negara asing," lanjut jaksa.
Selain itu, Silmy Karim juga didakwa menerima gratifikasi sebanyak Rp33,8 miliar. Gratifikasi itu terdiri dari uang Rp2,5 miliar, dan saham pada beberapa perusahaan sekuritas atas nama Silmy senilai Rp31,3 miliar.
Jaksa mendakwa Silmy Karim melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 127 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.