Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Ronald Arman Abdullah (IDN Times/Aryodamar)
  • Ibu Ronald Aman Abdullah wafat pada hari sidang, sehingga penasihat hukum memohon izin agar terdakwa dapat mendatangi rumah duka.

  • Majelis hakim mengizinkan terdakwa keluar sementara dengan pengawalan dan penetapan sebagai dasar hukum.

  • Silmy Karim didakwa melakukan pemerasan Rp168,9 miliar dan menerima gratifikasi Rp33,8 miliar.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
pukul tiga pagi

Ibu terdakwa meninggal dunia.

Selasa (17/11/2026)

Penasihat hukum memohon izin keluar sementara dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Majelis hakim menyetujui izin dengan pengawalan.

hari ini sebelum pukul 13.00

Jenazah akan dikebumikan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
  • What?
    Ibu terdakwa Ronald Aman Abdullah wafat menjelang persidangan anaknya. Penasihat hukum mengajukan izin keluar sementara agar terdakwa dapat mendatangi rumah duka.
  • Who?
    Ronald Aman Abdullah, penasihat hukum, Majelis Hakim, dan Jaksa Penuntut Umum terlibat dalam permohonan izin tersebut.
  • Where?
    Permohonan disampaikan dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Rumah duka berada di Cempaka Putih.
  • When?
    Peristiwa disampaikan pada Selasa (17/11/2026), setelah ibu terdakwa meninggal pada pukul tiga pagi.
  • Why?
    Penasihat hukum meminta izin demi kemanusiaan agar terdakwa dapat terakhir kali melihat dan menyalatkan ibunya.
  • How?
    Majelis hakim menyetujui izin keluar sementara dengan pengawalan dan menyatakan akan mengeluarkan penetapan sebagai dasar hukum.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Ibu Ronald Aman Abdullah meninggal sebelum sidang anaknya. Pengacara meminta hakim memberi izin agar Ronald bisa pergi ke rumah duka dan menyalatkan ibunya. Hakim setuju dengan pengawalan. Dalam perkara ini, Silmy Karim juga didakwa melakukan pemerasan dan menerima gratifikasi. Sidang berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Permohonan izin untuk mendatangi rumah duka mendapat respons yang mempertimbangkan sisi kemanusiaan. Majelis hakim tetap menetapkan pengawalan dan dasar hukum melalui penetapan, sehingga kesempatan terdakwa untuk berpamitan dengan ibunya berlangsung dalam kerangka persidangan dan prosedur yang disebutkan di pengadilan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Ibu terdakwa Ronald Aman Abdullah kasus dugaan korupsi pemerasan dan gratifikasi yang juga menjerat eks Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, wafat menjelang persidangan anaknya.

Hal itu diketahui melalui penasihat hukumnya yang memohon izin kepada Majelis Hakim agar kliennya diberi kesempatan ke rumah duka.

"Hari ini kami kembali bermohon kepada majelis. Pada pukul tiga pagi tadi, ibu dari terdakwa meninggal dunia. Kami sudah mengajukan permohonan izin keluar sementara melalui e-Berpadu, dan berkas fisiknya akan kami serahkan di muka persidangan ini. Jenazah akan dikebumikan hari ini sebelum pukul 13.00," ujar penasihat hukum setelah memberikan pernyataan pembuka dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2026).

"Kebetulan rumah duka di Cempaka Putih tidak jauh dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Demi kemanusiaan, Majelis, kami bermohon, agar terdakwa diberi kesempatan untuk terakhir kalinya melihat dan menyalatkan ibunda tercinta," lanjutnya.

Para Majelis hakim terlihat sempat berbisik lalu meminta pendapat Jaksa Penuntut Umum (JPU). Menurut jaksa, terdakwa masih sempat mensalatkan mendiang ibunya.

"Jika Majelis, dalam keadaan kemanusiaan ini, memerintahkan kami secara lisan di depan pengadilan untuk melaksanakan izin keluar sementara, kami akan lakukan, Majelis," kata jaksa.

"Oh, begitu, ya? Oke," kata Hakim

"Terima kasih banyak, Majelis," kata penasihat hukum terdakwa.

"Lokasinya dekat, ya, Pak. Tentu tetap dengan pengawalan. Sebagai dasar hukumnya, nanti kami keluarkan penetapan, Pak, supaya ada landasan," kata Hakim.

Diketahui, Silmy Karim didakwa melakukan pemerasan senilai Rp168,9 miliar. Dari jumlah tersebut, Silmy diduga kecipratan Rp1,2 miliar.

Selain Silmy, sejumlah pihak juga diduga kecipratan uang, yaitu Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam senilai Rp500 juta, Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra senilai Rp6.532.584.769.

Lalu, Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji senilai Rp2.881.871.025, Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal Bagus Bramantyo senilai Rp4.245.542.862, Ketua Tim Alih Status ITAS Juniadi Sri Priambudi senilai Rp16.307.366.374, dan Staf Subdit Izin Tinggal, Gusti Benardiansyah senilai Rp50.965.111.560.

Silmy diduga melakukan pemerasan bersama-sama dengan Saffar, Jaya, Tessar, Bagus, Gusti dan Juniadi. Para terdakwa disebut membagi peran yang saling berkaitan dalam melakukan pemerasan ini.

"Dengan melakukan penerimaan secara tidak resmi dalam pelaksanaan penerbitan dokumen keimigrasian, yaitu surat izin tinggal kunjungan berupa izin tinggal kunjungan keadaan terpaksa atau ITKT dan izin tinggal kunjungan dalam keadaan darurat, selanjutnya terkait penerbitan dan perpanjangan izin tinggal terbatas atau Itas, izin tinggal tetap atau Itap," kata jaksa.

"Termasuk perubahan administrasi alih status atau altus, berupa alih status izin kunjungan menjadi izin tinggal terbatas dan izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap bagi warga negara asing yang dilakukan oleh biro jasa atau perusahaan penjamin dari warga negara asing," lanjut jaksa.

Selain itu, Silmy Karim juga didakwa menerima gratifikasi sebanyak Rp33,8 miliar. Gratifikasi itu terdiri dari uang Rp2,5 miliar, dan saham pada beberapa perusahaan sekuritas atas nama Silmy senilai Rp31,3 miliar.

Jaksa mendakwa Silmy Karim melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 127 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More