ICW Menilai Jokowi Ingkar Janji Kampanye soal Pemberantasan Korupsi

Egi menilai, kader PDI Perjuangan itu merupakan salah satu aktor yang melemahkan KPK. Hal tersebut ditunjukkan ketika Undang-Undang KPK direvisi pada 2019 lalu.

Menurutnya, Jokowi tak bersikap tegas mennolak revisi itu walau gelombang protes hingga mengakibatkan korban jiwa berjatuhan.

"Presiden Jokowi bergeming, tidak ada sikap jelas, sikap yang menunjukan keberpihakan dia pada pemberantasan korupsi," kata Egi.

Usai UU KPK direvisi, Egi mengatakan, ada sejumlah polemik KPK yang muncul. Salah satu polemik yang terjadi adalah menyangkut tes wawasan kebangsaan (TWK) dalam rangka alih status pegawai menjadi ASN. Seharusnya, kata Egi, Jokowi bertindak tegas bukan hanya diam.

"Kita bisa menyimpulkan bahwa komitmen Presiden dalam pemberantasan korupsi patut diragukan," ujarnya.

Dalam webinar yang sama, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra mengatakan, Jokowi harus mengambil langkah ekstrem agar kegaduhan yang menyangkut KPK berakhir. Sebab, ia yakin Jokowi akan meninggalkan warisan negatif apabila langkah itu tak diambil.

"Saya kira kalau Presiden Jokowi tidak mengambil langkah-langkah drastis memperbaiki keadaan ini, khususnya dengan mengeluarkan perppu membatalkan UU Nomor 19 Tahun 2019 itu, maka menurut saya berbagai kegaduhan yang timbul akan menjadi negative legacy dari Presiden Jokowi," kata Azra.