IKN Jadi Ibu Kota Politik, Komisi II DPR Akan Minta Penjelasan Kemendagri

Aria mengatakan, penjelasan Mendagri Tito dibutuhkan untuk menerangkan substansi dasar hukum ibu kota politik tersebut, apakah perlu merevisi UU IKN atau cukup dengan UU saat ini.

Kendati ia meyakini, Presiden Prabowo paham betul penetapan IKN sebagai ibu kota politik tersebut tidak bertentangan dengan tujuan awal penempatan IKN di Kalimantan Timur.

"Prabowo pasti paham betul mengenai hal tersebut tidak bertentangan dengan tujuan awal kita menempatkan IKN sebagai Ibu Kota Nusantara," kata dia.

Lebih jauh, Aria menyikapi keputusan Prabowo menjadikan IKN sebagai ibu kota politik tersebut menandakan bahwa pemerintah masih konsisten untuk melanjutkan pembangunan IKN.

Ia juga berharap, IKN tetap terlaksana pada 2028 sebagaimana amanat dari undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah dan DPR RI.

"Tapi saya melihat ada kehendak subjektif Pak Prabowo untuk lebih menempatkan pada satu posisi yang pas untuk ibu kota ke depan. Satu harapan yang tetap kosisten adalah 2028 sudah terlaksana IKN," kata Legislator Fraksi PDIP itu.

Presiden RI Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Salah satunya menetapkan IKN sebagai ibu kota politik pada 2028.

Perpres tersebut diteken Presiden Prabowo pada 30 Juni 2025. Dalam beleid itu, Prabowo ingin pada 2028, kawasan inti pusat pemerintah di IKN dan sekitarnya sudah terbangun sekitar 800-850 hektare.

"Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota politik di 2028," tulis Perpres Nomor 79 Tahun 2025 dalam lampirannya, dikutip Jumat (19/9/2025).