Benang Kusut Dibalik Penentuan Mekanisme Debat Capres 2019
IDN Times/Amelinda Zaneta
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memang sudah menentukan mekanisme untuk debat perdana capres-cawapres 2019 yang akan digelar 17 Januari mendatang. Namun, ternyata hal itu tak membuat kedua pasangan capres-cawapres maupun tim suksesnya bisa kompak dalam penentuan pelaksanaan debat.
Setiap keputusan yang dilakukan oleh KPU masih saja diiringi suara sumbang dari kedua belah pihak, karena di antara kedua kubu menganggap salah satu keputusan KPU merugikannya. Di antaranya, gagal digelarnya sosialisasi visi-misi pasangan capres-cawapres yang membuat kedua kubu menjadi semakin panas.
Menurut penyelenggara, dalam hal ini KPU, kedua kubu lah yang membuat sosialisasi tersebut urung terlaksana karena tak menemui kata sepakat. Padahal, pada awalnya KPU dalam posisi siap memfasilitasi pemaparan visi-misi program, yang rencananya akan dilaksanakan 9 Januari.
Baca Juga: Kontroversi Sosialisasi Visi-Misi Paslon Saat Debat Capres
1. Ketua KPU ungkap alasan dibalik gagalnya sosialisasi capres-cawapres
ANTARA FOTO/Dhemas ReviyantoKetua KPU Arief Budiman mengungkapkan alasan, mengapa KPU urung menggelar sosialisasi visi-misi masing-masing capres-cawapres. Menurutnya, pihak KPU merasa dibuat repot lantaran KPU sulit mengakomodir semua keinginan kedua pasangan capres-cawapres yang saling bertentangan.
Sebagaimana diketahui, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin ingin penyampian visi misi capres cukup diwakilkan oleh tim sukses saja. Sebaliknya, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno bersikukuh penyampaiannya dilakukan langsung oleh capres-cawapres bersangkutan.
Oleh sebab itu, kata Arief, KPU memutuskan kalau sosialisasi akhirnya diputuskan untuk dilakukan oleh masing-masing paslon, di tempat dan waktu yang mereka tentukan sendiri tanpa di fasilitasi KPU. Dan hal itu sudah disepakati kedua kubu dan bersedia melakukannya sendiri.
2. BPN membela diri, KPU enggan disudutkan
IDN Times/Irfan FathurohmanWalau didasari kesepakatan bersama gagalnya penyampaian visi-misi tersebut, beberapa pihak dari kubu BPN tetap saja merasa tak terima dan dirugikan atas keputusan itu. Koordinator juru bicara BPN, Danhil Anzar Simanjuntak, adalah orang yang paling lantang mempermasalahkan hal ini.
"Ini merugikan demokrasi kita. Publik tentu kehilangan kesempatan mendapatkan pesan visi dan misi secara mendalam dari capres dan cawapresnya," ujar Danhil baru-baru ini.
Namun, KPU juga enggan disudutkan atas perseteruan keduanya. Sebab, semuanya merupakan keputusan bersama. KPU pun memastikan tak ada yang dirugikan dari dibatalkannya sosialisasi visi-misi capres kali ini.
"Acara sosialisasi visi misi KPU akan diselenggarakan atas usulan bersama. Dan ketika dibatalkan pun atas keputusan bersama. Jadi tak perlu menuding KPU bertindak tidak tegas atau independen," ujar Arief.
3. Paslon diberi daftar pertanyaan sebelum debat, JK: berarti yang menjawab tim suksesnya
Editor’s picks
Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPRAda lagi masalah mengenai mekanisme baru KPU yang memberikan daftar pertanyaan terlebih dahulu sebelum debat. Hal itu lah yang membuat beberapa pihak juga tak setuju dengan keputusan KPU, karena masing-masing paslon bisa menghafal jawabannya.
Kedua kubu, baik TKN maupun BPN saling sindir mengenai hal ini. Mereka sama-sama saling menantang untuk mengajak tak membawa catatan. Padahal jika ditelaah lebih jauh, keputusan ini adalah usulan yang telah diamini kedua belah pihak.
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla pun tak setuju perihal masalah ini. Pria yang kerap disapa JK itu membandingkan dengan pengalamannya di beberapa debat yang pernah diikuti. Menurutnya, hal itu (memberikan daftar pertanyaan sebelum
debat) sebenarnya kurang tepat untuk menguji kualitas kedua paslon.
"Nah kalau itu dibuka duluan, berarti yang menjawab tim suksesnya karena dibahas terlebih dahulu oleh mereka. Padahal yang mau diuji adalah yang bersangkutan pribadi (capres-cawapres)," beber JK.
4. TKN menantang paslon nomor urut 02 tak membawa contekan saat debat
IDN Times/Gregorius Aryodamar PSelanjutnya, perihal catatan atau contekan yang diperbolehkan KPU untuk dibawa kedua paslon saat debat, kedua tim kampanye paslon saling menunjuk bahwa hal itu merupakan keinginan calon lawannya.
Dari pihak TKN, menantang paslon nomor urut 02 untuk tak membawa contekan saat debat Pilpres 2019. Pasalnya, keinginan BPN untuk membawa kepekan (contekan) dinilai kurang masuk akal.
Sementara, pihak BPN menyanggahnya. Menurut salah satu juru bicaranya, Andre Rosiade, paslon yang diusung oleh kelompoknya memang tak membawa contekan, tapi membawa catatan visi-misi saja dalam debat nanti.
5. KPU biarkan masyarakat yang menentukan preferensi politiknya
IDN Times/Amelinda ZanetaMemang, tak menutup kemungkinan jika kepekan atau contekan yang dibawa kedua paslon, nantinya bisa saja sebuah catatan yang berisi data untuk bisa saling menjatuhkan. Tetapi, bisa saja hal itu malah memperuncing suasana debat lantaran data yang dipaparkan untuk mengkritisi salah satunya tak begitu valid.
"Gini saja, di satu sisi, debat itu kan juga media untuk mengedukasi masyarakat. Sisi lain untuk masyarakat bisa menilai. Misalnya ada pasangan enggak berdasarkan data, itu silahkan masyarakat menilai. Kami tak dalam posisi membenarkan atau menyalahkan jawaban para kandidat nantinya. Jadi biarkan masyarakat menilai untuk menentukan preferensi politiknya," tutur salah satu komisioner KPU, Wahyu Setiawan.
Walau banyak memunculkan perdebatan, kedua kubu harus tetap mematuhi aturan main yang telah mereka sepakati bersama KPU, karena tinggal sepekan lagi debat akan dilangsungkan di Hotel Bidakara, Jakarta.
Baca Juga: Kubu Jokowi dan Prabowo Kompak Setuju Ada Kisi-Kisi Debat Capres
Berita Terkini Lainnya
