Debat Capres-Cawapres Digelar 5 Kali, KPU Masih Godok Isu
ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memastikan akan menggelar debat pasangan calon presiden dan wakil presiden pada awal 2019. Mereka pun terus melakukan berbagai persiapan untuk menyusun rancangan debat.
KPU RI sendiri rencananya menggelar debat hingga lima kali. Semuanya akan digelar selama rentang empat bulan hingga hari pemungutan suara dimulai, yakni 17 April 2019.
Debat tersebut akan digelar satu kali pada Januari, Februari, dan April. Sedangkan pada Maret akan digelar dua kali.
Baca Juga: Usulan Debat Capres-Cawapres di Kampus, KPU Beberkan Syaratnya
1. KPU RI belum menentukan isu untuk debat
Hingga sejauh ini, KPU RI belum menentukan isu-isu yang akan diangkat dalam debat nanti. Mereka masih menerima masukan dari berbagai pihak terkait apa yang cocok digunakan sebagai temanya.
Ketua KPU RI Arief Budiman mengungkapkan sebetulnya sejumlah pakar sudah memberikan beberapa masukan soal isu debat. KPU terus menerima masukan dari berbagai ahli agar bisa memberikan formula yang benar.
"Jadi kami sudah mencatat beberapa isu lain juga, tentang pelayanan publik, ekonomi, isu luar negeri dan lain sebagainya. Lalu kami akan mengelompankan nya, debat pertama tentang isu apa, kemudian kami undang para ahli untuk membuat pertanyaan-pertanyaan, selanjutnya debat kedua isu apa, ketiga dan seterusnya sama prosesnya," kata Arief di kantornya, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/11).
2. KPU RI mengundang FPCI untuk meminta masukan tentang isu debat
Oleh sebab itu, KPU pun sengaja mengundang pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Pati Djalal ke kantornya untuk audiensi hari ini. Ia mencoba meminta masukan tentang isu-isu luar negeri yang cocok untuk diangkat dari organisasi nirlaba tersebut.
"Dia datang atas nama pendiri FPCI. Kami membicarakan masalaah satu materi debat tentang isu kebijakan luar negeri Indonesia, banyak hal mulai dari kerja sama internasional, perdagagangan internasional, keamanan internasional. Kami perlu mendapatkan masukan dari berbagai pihak termasuk FPCI," ujar Arief.
Kehadiran FPCI cukup memberikan kontribusi positif untuk KPU RI. Dalam pertemuan tersebut pihak FPCI memaparkan tentang debat yang biasa digunakan di luar negeri. "Kemudian mereka mengidentifikasi isu luar negeri yang paling penting," sambung Arief.
Editor’s picks
3. Isu luar negeri jadi perhatian khusus KPU RI
Arief mengatakan tema yang mengangkat isu luar negeri memang jadi perhatian khusus KPU RI. Terlebih, kebijakan luar negeri sangat berpengaruh terhadap masa depan Indonesia.
Namun dari pertemuan tersebut, kata Airef, kedua pihak baru bicara tentang teknis pelaksanaan debatnya. Sebab, KPU harus menentukan dan menyusun semuanya bersama anggota komisioner lainnya.
4. Kemajuan Indonesia sangat bergantung kepada kebijakan global
Di sisi lain, Dino mengaku merasa terhormat, FPCI bisa diajak bekerja sama oleh KPU RI. Terlebih mereka diberikan peran untuk memberikan masukan substansi bagi proses perdebatan pasangan capres-cawapres.
"Kami menganggap bahwa pemilu tahun depan sangat strategis, karena apapun formula untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan di bidang apapun itu akan sangat tergantung pada, bagaimana kita secara cerdas dan cermat menghadapi kebijakan global. Dan ini yang paling strategis dikatehui dari capres dan cawapres nanti," ujar pria 53 tahun itu.
5. Sudah banyak lembaga yang memberi masukan ke KPU RI
ANTARA FOTO/Muhammad AdimajaSebetulnya, FPCI bukan lembaga yang pertama yang memberikan masukan tentang isu debat. Sudah banyak lembaga yang juga memberi masukan kepada KPU RI, seperti budayawan, lembaga lingkungan hidup, dan kelompok agama.
Mereka juga memberikan masukan mengenai isu-isu yang berkutat di bidang ekonomi, isu sosial, agama dan isu lain yang cocok bagi capres dan cawapres untuk membuat kebijakan yang tepat dari berbagai aspek.
KPU undang komunitas-komunitas masyarakat kecil juga dong pak.
Baca Juga: Bisakah E-voting Diterapkan di Pemilu Indonesia? Ini Kata KPU
Berita Terkini Lainnya
