5 Hal tentang Pemilu Legislatif Yang Harus Kamu Tahu
IDN Times/Sukma Shakti
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya berharap platform rekamjejak.net dapat meningkatkan literasi masyarakat dalam pemilihan legislatif (Pileg).
Platform yang baru diluncurkan Indonesian Corruption Watch (ICW) tersebut membantu pemilih mengetahui profil caleg petahana DPR RI dalam konteks bisnis, demokrasi, dan korupsi dalam satu wadah berupa website atau situs dan aplikasi.
"Hadirnya platform ini bisa dilihat dari dua kacamata. Kalau calegnya incumbent pasti merasa website ini gak fair. Tapi sebenarnya sangat fair karena incumbent punya banyak modal, kemungkinan bisa menang kembali dengan modal dana reses," ujar Yunarto di Jakarta, Minggu (24/2).
Banyaknya jumlah partai dan caleg saat ini, lanjut Yunarto, membuat masyarakat cenderung melihat caleg yang sudah ada dan dikenal. Incumbent pun merasa diuntungkan. Di sisi lain, platform rekamjejak.net dapat mengimbangi pertarungan pemilu untuk caleg baru.
1. Budaya literasi masyarakat masih sangat rendah
Istimewa/KPU MedanYunarto menjelaskan, budaya literasi masyarakat masih sangat rendah. Kenaikan penggunaan internet masih sebatas media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram yang tak menaikkan budaya literasi. Masyarakat dinilai cenderung malas, termasuk mencari isu-isu yang sifatnya serius.
"Misal cari jejak caleg, mereka nyarinya di hastag IG atau Twitter, bukan di website KPK. Saya yakin banyak kanal yang bisa diajak kerja sama oleh rekamjejak.net, termasuk media mainstream. Misal soal fakta-fakta terkait caleg partai jadi tersangka, itu kan bisa buat berita. Efek bola saljunya akan terasa," ungkap dia.
Baca Juga: Kenali Caleg Petahana DPR, Platform Rekamjejak.net Diluncurkan ICW
2. Penyelenggaraan pemilu diwarnai problem klasik
(Partai Golkar sumbang anggota DPR terbanyak yang diperiksa KPK) IDN Times/Sukma ShaktiSelain itu, lanjut Yunarto, masih ada problem klasik sepanjang penyelenggaraan pemilu. Misalnya, hari ini menyinggung caleg koruptor, namun lima tahun selanjutnya masih ada kasus serupa.
"Ada kondisi kompleks. Gak bisa serta merta orang tahu rekam jejak lalu bisa membangun pemilu berkualitas. Sistem reward dan punishment partai gak jalan," kata dia.
Editor’s picks
3. Pembajakan caleg menjadi hal yang lazim
IDN Times/Nofika DianYunarto menjelaskan, membajak caleg dari partai lain juga jadi hal yang lazim dalam tubuh partai politik. Hal itu mengindikasikan buruknya manajemen partai. Oleh sebab itu, masyarakat harus mencari tahu rekam jejak caleg dengan sungguh-sungguh.
"Ketika nilai partai lemah, langkah selanjutnya adalah memanfaatkan nama besar caleg, merekrut caleg dengan rekam jejak baik, atau merekrut caleg yang bisa menaikkan elektabilitas secara cepat," ungkap dia.
4. Pemilih wajib tahu rekam jejak caleg
IDN Times/Nofika DianPeneliti ICW Almas Sjafrina mengatakan, pembenahan DPR perlu ditarik dari sisi hulu, yaitu menelisik bagaimana partai politik merekrut dan mengusung kandidat caleg. Kemudian menelusuri rekam jejak caleg agar pemilih tidak hanya terbuai dengan citra dan janji kampanye. Terlebih untuk caleg petahana, perlu dilihat bagaimana kinerja dan peran mereka selama menjabat sebagai anggota dewan.
"Apa capaian dan apa yang diabaikan? Terhadap polemik-polemik yang timbul tenggelam di DPR, bagaimana peran mereka?" Almas mempertanyakan.
Oleh sebab itu, kata Almas, pentingnya mengetahui rekam jejak caleg membuat informasi mengenai caleg juga penting tersedia dengan akses yang mudah. Sebab, saat ini belum ada kanal informasi yang fokus menginformasikan rekam jejak anggota dewan sehubungan dengan isu korupsi dan konflik kepentingan bisnis-politik.
5. Rekamjejak.net diharapkan menjadi sumber informasi publik
Dalam jangka panjang, lanjut dia, rekamjejak.net diharapkan menjadi sumber informasi bagi publik melihat rekam jejak dan memonitor pejabat publik secara lebih luas, baik dalam ruang lingkup kepentingan elektoral maupun non-elektoral. Selain itu, rekamjejak.net juga dapat menjadi rujukan bagi publik dalam memonitoring dan menilai anggota DPR.
"Dikarenakan tidak hanya akan mengangkat informasi yang berkembang di permukaan, rekamjejak.net membutuhkan penelusuran data mendalam. Panduan singkat ini dibuat sebagai pedoman bagi tracker, relawan, pemantau, maupun publik secara luas dalam melakukan penelusuran rekam jejak caleg petahana DPR RI di pemilu 2019," kata Almas.
Baca Juga: Eko Patrio Khawatir Pilpres Lebih Populer daripada Pileg
Berita Terkini Lainnya
