Ini Upaya Kemenkes Tingkatkan Layanan Kesehatan di Gorontalo
IDN Times/Indiana Malia
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Gorontalo, IDN Times - Kementerian Kesehatan terus berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan di Provinsi Gorontalo. Berdasarkan data Pusdatin 2018, jumlah penduduk Provinsi Gorontalo sekitar 1.185.492 jiwa yang mencakup Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kabupaten Boalemo.
Dari sisi sarana kesehatan, terdapat 93 puskesmas, 9 rumah sakit milik pemerintah, dan 4 rumah sakit milik swasta. Sementara, jumlah teaga kesehatan mencapai 4.090 terdiri dari dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, bidan, dan lain-lain.
Menteri Kesehatan Nila F Moeloek mengatakan, pemerintah melakukan beberapa upaya pemerataan dokter dan peningkatan layanan kesehatan.
1. Menyelenggarakan program wajib kerja dokter spesialis
IDN Times/Indiana Malia"Kami punya program wajib kerja dokter spesialis," ujar Nila usai kunjungan di SMK 1 Limboto, Gorontalo, Senin (16/7).
Berdasatkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis, setiap dokter spesialis lulusan pendidikan profesi program dokter spesialis dari perguruan tinggi negeri di dalam negeri dan perguruan tinggi di luar negeri wajib mengikuti Wajib Kerja Dokter Spesialis. Peserta akan ditempatkan pada rumah sakit daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan, rumah sakit rujukan regional, atau rumah sakit rujukan provinsi yang ada di seluruh wilayah Indonesia.
Baca juga: Di SMK 1 Limboto, Gorontalo Kesehatan Reproduksi Jadi Pelajaran Wajib
2. Menambah tenaga kesehatan lewat Nusantara Sehat
IDN Times/Indiana MaliaSelain itu, Kemenkes juga menyelenggarakan program Nusantara Sehat bagi para tenaga kesehatan. Pendekatan yang dilakukan program tersebut bersifat komprehensif dengan melibatkan anggota tim dengan berbagai jenis tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga ahli teknologi laboratorium medik, tenaga gizi, dan tenaga kefarmasian. Mereka mengabdi di daerah-daerah terpencil selama dua tahun.
Editor’s picks
"Saya lihat dengan banyaknya lulusan dokter 10-11 ribu per tahun, mereka punya peran di Nusantara Sehat. Setelah selesai, mereka juga mau kembali ke penugasan khusus. Mereka pasti akan mencari kerjaan, gak mungkin sekarang (bekerja) di pusat semua, pasti akan ke daerah. Apalagi Gorontalo bukan kota kecil," kata Nila.
3. Mengembangkan RSUD Hasri Ainun Habibie
IDN Times/Indiana MaliaSelain itu, pemerintah Provinsi Gorontalo saat ini akan melakukan pengembangan RSUD Hasri Ainun Habibie menjadi RSUD tipe B. Pengembangan tersebut dilakukan untuk memperbaiki kekurangan di bidang kesehatan, seperti kurangnya akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat terlebih lagi saat ini belum ada rumah sakit pusat rujukan provinsi.
Nila pun menyatakan dukungannya terhadap pengembangan RSUD tersebut guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Gorontalo.
"Hal ini bisa membantu pemerintah Gorontalo dalam menurunkan kasus stunting, eliminasi TBC, dan perbaikan kualitas dan mutu imunisasi," ujarnya.
Dari rumah sakit yang ada di Provinsi Gorontalo, belum ada rumah sakit yang dijadikan sebagai pusat rujukan provinsi. Sehingga untuk kasus tertentu masih harus dirujuk ke rumah sakit yang lebih lengkap fasilitasnya.
Selain itu, di Provinsi Gorontalo juga belum ada rumah sakit yang 100% menerima pasien pengguna fasilitas BPJS Kesehatan. Karena itu, pengembangan RSUD Ainun ini penting dilakukan untuk mengatasi kekurangan tersebut.
Saat ini, RSUD Hasri Ainun Habibie merupakan rumah sakit tipe D. Rencana pengembangan menjadi RSUD tipe D akan dilengkapi dengan dokter, perawat dan bidan, kefarmasian, tenaga kesehatan lainnya, dan tenaga non kesehatan.
Dokter dibutuhkan sebanyak 75 dokter untuk pelayanan medik, pelayanan medik spesialis dasar, pelayanan spesialis penunjang medik, pelayanan medik spesialis lain, pelayanan medik spesialis Gigi dan Mulut, dan pelayanan medik subspesialis. Sementara untuk bidan dan perawat dibutuhkan 509 orang, kefarmasian 20 orang, tenaga kesehatan lainnya 60 orang, dan tenaga non kesehatan 159 orang. Selain pengembangan menjadi RSUD tipe B, RSUD Ainun juga akan dikembangkan sebagai rumah sakit pendidikan.
Baca juga: Menkes Imbau Orangtua Pahami Kebutuhan Gizi Anak Sejak Dini
Berita Terkini Lainnya
