Jokowi Kunjungi Arab Saudi, Kuota Haji Ditambah 10 Ribu
Dok.IDN Times/Biro Pers Kepresidenan
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, membenarkan bahwa Pemerintah Arab Saudi telah memberikan tambahan kuota untuk jemaah haji Indonesia sebesar 10 ribu. Tambahan kuota ini diberikan Raja Salman kepada Presiden Joko 'Jokowi' Widodo saat berkunjung ke Arab Saudi.
“Info tentang penambahan kuota benar adanya. Saat ini, tambahan kuota tersebut juga sudah masuk dalam sistem e-Hajj Saudi. Sebagai tindak lanjut, kami akan segera melakukan pembahasan dengan DPR,” kata Lukman di Jakarta, Senin malam (15/04).
Baca Juga: Jokowi dan Menteri Energi Saudi Bahas Kerja Sama Kilang Cilacap
1. Kemenag akan segera membahas tambahan kuota dengan DPR dan BPKH
Dok.IDN Times/Biro Pers KepresidenanMenurut Lukman, pembahasan dengan DPR dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) perlu segera dilakukan. Sebab, penambahan kuota berimplikasi pada sejumlah hal yang kompleks.
Terkait biaya penyelenggaraan, Kemenag bersama DPR telah menyepakati Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) 1440H/2019M dengan skema kuota 221 ribu. Itu terdiri dari 204 ribu jemaah haji reguler dan 17 ribu jemaah haji khusus. Rata-rata BPIH untuk jemaah haji reguler tahun ini, Rp35.235.602,- atau setara US$2,481.
“Bersama DPR, kami sudah menyepakati biaya haji 2019 menggunakan dana optimalisasi sebesar Rp7,039 triliun untuk 204.000 jemaah. Artinya, untuk 10.000 jemaah baru sebagai tambahan kuota diperlukan tambahan biaya tak kurang dari Rp346 miliar," kata Lukman.
Selain itu, lanjut dia, penambahan kuota juga berdampak pada penambahan sekitar 25 kloter baru dan penambahan sekitar 125 petugas kloter.
"Maka, perlu dibahas kembali hal-hal yang terkait dengan sumber biayanya,” ujar dia.
2. Penambahan kuota memengaruhi penyiapan dokumen dan manasik haji
Dok.IDN Times/Biro Pers KepresidenanDi dalam negeri, lanjut Lukman, penambahan kuota akan memengaruhi proses penyiapan dokumen dan manasik jemaah haji. Apalagi, proses penerbitan visa saat ini mensyaratkan rekam biometrik yang sedang berjalan dan di sejumlah daerah sudah hampir selesai.
Editor’s picks
“Kami harus mendistribusikan kembali tambahan kuota ini ke tingkat provinsi. Kami juga harus menambah petugas kloter. Jumlah 10 ribu setidaknya akan terdistribusi dalam kurang lebih 25 penerbangan. Setiap penerbangan harus ada lima petugas kloter,” lanjut dia.
3. Kebutuhan hotel bertambah
Dok.IDN Times/Biro Pers KepresidenanDi luar negeri, hampir seluruh pengadaan layanan akan terdampak. Proses pengadaan yang semestinya sudah hampir final, kata Lukman, harus ditambah dan itu bukan hal mudah. Terkait akomodasi di Madinah, misalnya, saat ini hampir seluruh hotel di kawasan Markaziah (jarak terdekat Masjid Nabawi) sudah penuh.
“Penambahan kuota tentu akan menambah kebutuhan hotel yang saat ini sudah banyak dipesan oleh berbagai negara, termasuk Indonesia,” tutur Lukman.
4. Penambahan kuota berdampak pada sistem zonasi
ANTARA FOTO/REUTERS/Zohra BensemraUntuk akomodasi di Makkah, penambahan kuota akan berdampak pada sistem zonasi. Sistem ini baru diterapkan tahun ini. Jemaah haji Indonesia akan ditempatkan pada tujuh wilayah berdasarkan kelompok embarkasi sebagai berikut.
1. Syisyah: Embarkasi Aceh (BTJ), Medan (KNO), Batam (BTH), Padang (PDG), dan Makassar (UPG)
2. Raudhah: Embarkasi Palembang (PLM) dan Jakarta – Pondok Gede (JKG)
3. Misfalah: Embarkasi Jakarta – Bekasi (JKS)
4. Jarwal: Embarkasi Solo (SOC)
5. Mahbas Jin: Embarkasi Surabaya (SUB)
6. Rei Bakhsy: Embarkasi Banjarmasin dan Balikpapan
7. Aziziah: Embarkasi Lombok (LOP)
“Penyediaan akomodasi di Makkah yang saat ini sedang berjalan sudah hampir final dengan skema zonasi. Karenanya, kemungkinan besar, khusus untuk tambahan 10 ribu ini tidak lagi menggunakan sistem zonasi,” jelas dia.
5. Bus shalawat dan biaya angkut bagasi harus segera disiapkan
ANTARA FOTO/REUTERS/Zohra BensemraSelain akomodasi, kebutuhan lainnya yang harus disiapkan adalah bus shalawat dan biaya angkut bagasi.
“Semua membutuhkan biaya, baik direct maupun indirect. Karenanya, Kemenag akan segera melakukan pembahasan dengan DPR untuk mendapatkan persetujuan terkait penambahan kuota ini,” kata Lukman.
Berita Terkini Lainnya
