Survei SPI: Calo Hingga Nepotisme Masih Mewabah di Pemerintahan
dok. istimewa
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Survei Penilaian Integritas (SPI) terhadap 36 kementerian lembaga, 15 pemerintah provinsi, dan 15 pemerintah kabupaten/kota.
"Mayoritas diikuti staf fungsional umum yang jadi responden internal. Dari segi pendidikan, 50 persen sarjana, pascasarjana, diploma dan SLTA. Responden eksternal hampir 43 persen karyawan swasta karena eksternal adalah pengguna dari instansi pemda," ujar Direktur Litbang KPK, Wawan Wardiana di Gedung Penunjang KPK, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Dalam survei tersebut, ada 5 hal yang paling disorot oleh KPK, yaitu calo, suap promosi, nepotisme, gratifikasi, dan sistem anti korupsi.
1. Masih ada calo di semua lembaga
IDN Times/Indiana MaliaWawan menjelaskan, sekitar 17,61 persen responden pernah mendengar atau melihat keberadaan calo. Keberadaan perantara muncul di semua instansi yang mengikuti SPI 2017. Hal ini menunjukkan calo masih membudaya di setiap lembaga pemerintahan.
"Fenomena calo atau perantara masih menjadi hal yang umum dalam layanan publik," kata Wawan.
Baca Juga: Ombudsman Bali: Saber Pungli Harus Memilah Mana Domain Adat & Polisi
2. Suap promosi memengaruhi kebijakan karier
Pixabay/JESHOOTScomTerkait promosi jabatan, lanjut Wawan, sekitar 4,08 persen responden internal pernah mendengar atau melihat keberadaan suap dalam kebijakan promosi. Hal ini muncul di 82 persen peserta lembaga.
"Sekitar 30 persen responden internal cenderung percaya bahwa suap atau gratifikasi memengaruhi kebijakan karier di lembaganya," jelas dia.
3. Pegawai pemerintahan masih ada yang menerima gratifikasi
Editor’s picks
ANTARA FOTO/Aprilio AkbarSementara, 1 dari 10 pegawai mengaku melihat atau mendengar rekannya menerima suap. Kemudian, 3 dari 10 pengguna layanan melihat atau mendengar pegawai instansi menerima suap. Kesaksian penerimaan suap ini muncul di semua intansi peserta di SPI 2017.
"Hal ini menandakan bahwa risiko korupsi dapat terjadi di semua lembaga," tuturnya.
4. Ada nepotisme dalam penerimaan pegawai
IDN Times/Imam RosidinWawan melanjutkan, sebanyak 20,11 persen responden internal pernah mendengar atau melihat keberadaan nepotisme dalam penerimaan pegawai.
"Nepotisme pun masih belum bisa dihindari," ujarnya.
5. Pelapor korupsi cenderung dikucilkan
IDN Times/R Cije KhalifatullahTerkait sistem antikorupsi, lanjutnya, 2 dari 10 pengguna layanan cenderung tidak percaya bahwa pegawai yang melakukan korupsi akan mendapatkan hukuman. Sebab, 2 dari 10 pegawai juga menyaksikan pelapor praktik korupsi cenderung dikucilkan.
"Diberi sanksi, kariernya dihambat, dan sejenisnya dalam 12 tahun terakhir," ungkapnya.
Baca Juga: Cegah Korupsi di Daerah, Pemerintah Perkuat Pengawas Internal
Berita Terkini Lainnya
