Indonesia Bakal Unjuk Gigi Pasar Karbon hingga Swasembada Pangan di COP31 Turki

Selain itu, Hashim juga bakal menyatakan bahwa Indonesia tidak akan memperluas atau membuka lahan sawah baru di kawasan hutan. Keputusan itu didasari oleh realisasi cadangan beras nasional yang melonjak tajam.

“Program yang dulu ditetapkan pemerintah, yaitu pembukaan hutan bisa sampai 2 juta hektare dan lebih atau kurang, itu tidak perlu lagi. Perluasan hutan, perluasan sawah tidak diperlukan lagi. Karena lahan sawah yang sedang dipakai sudah cukup mencukupi kebutuhan swasembada pangan kita,” kata Hashim.

Hashim mengatakan, target swasembada beras yang awalnya dipatok Presiden Prabowo Subianto untuk dicapai pada 2029, sudah berhasil direalisasikan tiga tahun lebih awal.

Saat ini, cadangan beras pemerintah di gudang-gudang penampungan telah menembus angka 5,3 juta ton dan terus bertambah.

“Bahkan karena begitu penuh, kita sudah mencapai bahkan pemerintah memutuskan untuk ekspor beras. Yang pertama adalah Malaysia. Kami dapat laporan 500 ribu ton akan dijual ke Malaysia, akan diekspor,” kata dia.

Selain Malaysia, Hashim juga menyebut Mesir, negara yang selanjutnya bakal membeli beras Indonesia. Hal itu menjadi perbincangan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Mesir dalam pertemuan pekan kemarin.

“Dan ada negara-negara lainnya juga. Ini karena sukses dalam bidang produksi pangan, maka tidak perlu lagi seolah-olah merusak atau menebang hutan primer. Tidak perlu lagi,” kata dia.

“Jadi ini satu hal, satu pesan yang penting yang saya akan bawa sebagai utusan khusus di Turki bahwa Indonesia tidak perlu lagi membuka lahan atau membuka hutan untuk produksi dan untuk swasembada pangan. Karena sudah tercapai,” lanjutnya.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup (LH), Jumhur Hidayat, menjelaskan, persiapan COP31 telah mencakup berbagai inisiatif yang akan dibawa Indonesia ke forum internasional, termasuk rancangan undang-undang terkait perubahan iklim berkeadilan dan energi baru terbarukan.

“Jadi intinya kita sudah siap semua dan beberapa inisiatif juga sudah dipaparkan begitu, nanti akan kita sampaikan di COP31, termasuk rancangan undang-undang tentang perubahan iklim yang berkeadilan, kemudian tentang energi baru terbaharukan (EBT). Ya, itu satu inisiatif yang ditunggu-tunggu juga oleh dunia internasional terkait dengan perubahan iklim,” kata Jumhur.

Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menekankan pentingnya landasan hukum yang komprehensif untuk menangani krisis iklim, dengan memperhatikan aspek mitigasi, adaptasi, kerugian dan kerusakan (loss and damage), serta perlindungan pembela iklim.

“Untuk penanganan krisis iklim, pengendalian krisis iklim, kita mengeluarkan undang- undang yang saat ini sedang dibahas, Undang-Undang Pengendalian Perubahan Iklim Berkeadilan. Jadi, aspek pengendalian dan aspek keadilannya itu yang kita tekankan. Kita masukkan isu penanganan terkait mitigasi, adaptasi, loss and damage, bahkan perlindungan pembela iklim pun akan kita masukkan di sana. Jadi, ini adalah sebuah rancangan undang-undang yang sangat komprehensif agar kita bisa menangani permasalahan iklim yang kita hadapi,” kata Eddy Soeparno.