Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Jusuf Kalla di agenda Seminar dan Lokakarya Nasional Refleksi Implementasi Fungsi Mediasi di Indonesia Komnas HAM (IDN Times/Lia Hutasoit)

Jakarta, IDN Times - Mantan Presiden Jusuf Kalla (JK) merespons kembali wacana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim yang akan menggantikan Ujian Nasional menjadi asesmen.

JK merasa bahwa rencana yang ingin dilakukan oleh Mendikbud harus dikaji lebih dalam. Dia juga merasa kurang setuju dengan adanya rencana ini. Menurutnya Indonesia tidak bisa disamakan dengan negara lain.

1. Indonesia tidak bisa disamakan dengan negara berpenduduk rendah

Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla. (Humas dan Protokol UMY)

Dia mengatakan bahwa Indonesia dengan penduduk yang banyak tidak bisa disamakan dengan Finlandia yang hanya memiliki warga negara sedikit.

"Kalau penduduk 5 juta kita juga bisa memerdekakan pelajar tapi 260 juta bagaimana, tanpa suatu standar yang baik nasional," Kata JK usai menjadi menghadiri seminar dan lokakarya Nasional Refleksi Implementasi Fungsi Mediasi di Indonesia, Jakarta, Kamis (12/12).

2. Anak tidak akan memiliki external pressure

Ilustrasi pelaksaan UNBK SMP (IDN Times/Ervan Masbanjar)

Menurut JK jika UN dihapuskan anak tidak akan memiliki external pressure. Anak tidak akan merasakan rasanya berjuang dalam menghadapi ujian.

"Kalau mau merasa hebat harus melewati hal yang susah, kalau melayani protes karena susah itu kan kita akan lembek pasti," kata dia.

3. Ujian Nasional harusnya menguji apa yang anak tahu selama sekolah

Mendikbud Nadiem Anwar Makarim di sela Rapat Koordinasi dengan Dinas Pendidikan se-Indonesia (IDN Times/Margith Juita Damanik)

Dia menyayangkan jika alasan dihapuskannya UN karena protes dari murid, guru dan orangtua yang merasakan kesulitan menghadapi UN. Menurut dia UN adalah ajang anak untuk bekerja keras.

"Ujian sekolah mengujikan apa yang telah diajarkan, Ujian Nasional menguji apa yang seharusnya anak tahu," ujarnya.

Editorial Team