Ini 5 Kesepakatan Demokrat dan Gerindra Sebelum Berkoalisi

Kesepakatan pertama, SBY menyampaikan tentang perkembangan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Hal yang disoroti oleh kedua partai tersebut, di antaranya tentang pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan, dan melemahnya nilai tukar rupiah.

"Situasi energi juga kami soroti baik meningkatnya harga minyak dunia maupun kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik, serta beban yang ditanggung Pertamina dan PLN," kata SBY di hadapan para pewarta.

"Yang paling penting menyangkut ekonomi adalah penghasilan atau income daya beli kurang mampu dan golongan miskin. Yang kita sebut dengan the bottom forty, 40 persen kalangan bawah," lanjutnya.

Kedua, lanjut SBY, kesepakatan tentang hukum dan keadilan. SBY menerangkan bahwa Demokrat dan Gerindra mendengarkan harapan rakyat untuk menegakkan penegakan hukum dan memberantas korupsi.

"Kami mendengarkan harapan rakyat agar penegakan hukum dan pemberantasan korupsi itu dilakukan secara adil, tidak tebang pilih dan bebas dari intervensi. Juga harapan agar hukum tidak menjadi alat politik. Kami melihat secara seksama," ujar SBY.

Kesepakatan selanjutnya yaitu tentang politik dan demokrasi. SBY mengungkapkan, Demokrat dan Gerindra sangat berharap inplementasi konstitusi UU sistem ketatanegaraan yang benar dalam kehidupan bernegara.

Dan juga, lanjutnya, pentingnya check and balances antar lembaga negara. Termasuk independensi masing-masing lembaga negara, eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

"Kebebasan berbicara termasuk kebebasan pers juga kami lihat. Netralitas negara dan aparat dalam Pemilu. Kami juga mendukung penertiban hoax atau berita bohong tentu dengan harapan penertiban itu dilakukan secara proposional dan adil sifatnya," kata SBY.

Keempat, SBY mengatakan Demokrat dan Gerindra menyoroti pentingnya menjaga kesatuan, kerukunan sosial dan sikap anti-radikalisme. Menurutnya, persatuan bangsa dan kerukunan sosial penting untuk dijaga bersama.

"Kami sependapat, kita tidak boleh membiarkan ekstrimisme, radikalisme, dan kekerasan terjadi di negeri ini. Namun kami berdua juga menolak islamphobia dan sikap terlalu mudah mencap sebuah komunitas sebagai kelompok radikal," ucapnya.

Kesepakatan terakhir, kata SBY, menyangkut tentang perkembangan nasional, yaitu ideologi dan dasar negara. Ia menjelaskan bahwa kedua partai tersebut sepakat menjadikan Pancasila dan UUD 1945 sebagai pedoman, dan menolak upaya untuk menghadirkan ideologi lain.

"Juga menolak dan mencegah berkembangnya upaya untuk menghadirkan ideologi lain yang justru mengancam Pancasila dan UUD 1945, seperti komunisme dan juga pikiran berdirinya negara agama, karena bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi kita," jelasnya.