Ini Alasan Mengapa Pemerintah Evakuasi WNI dari Wuhan dengan Batik Air
Jakarta, IDN Times - Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menjelaskan alasan mengapa pemerintah menunjuk langsung maskapai Batik Air yang tergabung dalam Lion Air Group untuk terlibat dalam proses evakuasi 245 WNI dari Wuhan, Tiongkok. Pesawat itu akhirnya lepas landas menuju ke Wuhan pada Sabtu (1/2) sekitar pukul 13:00 dari Bandara Soekarno-Hatta.
Proses evakuasi dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan disaksikan pejabat lain seperti Menhub Budi, Menteri Kesehatan Terawan Putranto dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.
Budi menggaris bawahi evakuasi ratusan WNI dari Negeri Tirai Bambu ini adalah misi kemanusiaan.
Kendati begitu, Pemerintah Tiongkok memberlakukan beberapa persyaratan kepada Indonesia apabila ingin memboyong pulang ratusan WNI. Wah, apa saja ya persyaratan yang diharus dipenuhi oleh Indonesia?
1. Tiongkok meminta agar maskapai pelaksana misi kemanusiaan memiliki izin penerbangan ke Wuhan
Menurut Budi, salah satu syarat penting yang diminta oleh Pemerintah Tiongkok yakni maskapai pelaksana misi kemanusiaan memiliki izin terbang reguler ke Kota Wuhan. Untuk persyaratan ini saja, maskapai yang ke sana sudah sedikit.
PT Garuda Indonesia melalui dua maskapainya yakni Garuda Indonesia dan Citilink selama ini diketahui tidak memiliki rute penerbangan dari dan menuju ke Wuhan, Tiongkok.
"Dapat kami sampaikan bahwa Garuda Indonesia tidak memiliki rute penerbangan dari dan menuju ke Wuhan," kata Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra pada Senin (25/1) lalu.
Sementara, Lion Air memiliki rute penerbangan ke Wuhan yakni tiga kali layanan dalam satu pekan yakni setiap Rabu, Jumat dan Minggu.
"Yang memiliki rute izin ke Wuhan adalah Lion Air dan Sriwijaya Air dan yang memiliki pesawat wide body adalah pesawat Lion Air melalui pesawat Batik Air," kata Menhub Budi melalui keterangan tertulis pada hari ini.
2. Penerbangan untuk mengevakuasi WNI dari Wuhan akan dikawal sesuai aturan internasional
Budi juga menggaris bawahi lantaran ini merupakan misi kemanusiaan, maka pemerintah akan menangani secara berhati-hati. Penerbangan, ujar pria yang sempat menjabat sebagai Dirut Angkasa Pura II itu, akan dikawal sesuai peraturan yang berlaku di organisasi penerbangan sipil internasional (ICAO).
"Kami juga memperhatikan undang-undang terkait keamanan dan keselamatan," ungkapnya.
Kementerian Luar Negeri juga menggaris bawahi sebanyak 245 WNI yang diboyong pulang ke Indonesia tidak dipungut biaya sepeser pun. Semua biaya akan ditanggung oleh negara.
3. Politikus Partai Demokrat sempat mempertanyakan mengapa pemerintah menggunakan maskapai Batik Air untuk evakuasi WNI dari Wuhan
Pertanyaan mengapa pemerintah memilih untuk menggunakan maskapai Batik Air dalam melakukan evakuasi WNI sempat disampaikan oleh politikus Partai Demokrat, Roy Suryo. Melalui akun media sosialnya, ia mempertanyakan mengapa dalam proses evakuasi tidak menggunakan pesawat milik Garuda Indonesia atau TNI Angkatan Udara.
"Ke mana national flagship airlines kita? Masih sibuk soal HD, Brompton dan kasus-kasusnya?" demikian cuit Roy.
Padahal, di antara kedua pihak itu tidak ada yang memenuhi persyaratan yang diminta oleh Pemerintah Tiongkok. Lion Air Group memang dipimpin oleh Rusdi Kirana yang kini masih menjabat sebagai Duta Besar Indonesia di Malaysia.
4. Usai kembali, ratusan WNI akan dikarantina di Kepulauan Natuna
Sementara, pesawat yang mengangkut ratusan WNI akan kembali dari Wuhan pada Sabtu malam menjelang Minggu dini hari. Mereka akan dibawa menuju ke Batam, lalu dipindahkan ke Kepulauan Natuna untuk dikarantina selama dua pekan.
Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan pemilihan Kepulauan Natuna sudah melalui berbagai pertimbangan matang. Rencananya, ratusan WNI akan dikarantina di pangkalan militer di sana.
"Lokasi yang terbaik dan terpilih adalah Natuna," ujar Hadi.
Alasan pertama, pangkalan militer Natuna memiliki fasilitas rumah sakit yang mumpuni. Tempat itu juga terisolasi karena jauh dari pemukiman warga. Jarak pangkalan militer dengan pemukiman warga, berkisar enam kilometer.
"Jarak dari hanggar itu sendiri sampai ke tempat penduduk kurang lebih 5-6 km. Ada dermaga itu 6 km. Hasil penilaian itu, Natuna memiliki syarat untuk protokoler kesehatan," tutur Hadi.
Selain itu, ia melanjutkan, letak rumah sakit di pangkalan militer tak jauh dari hanggar. Rumah sakit ini mampu menampung hingga 300 orang.
"Natuna adalah pangkalan militer yang memiliki fasilitas rumah sakit dan memiliki runway yang berdekatan dengan wilayah karantina. Mampu menampung 300 orang, termasuk dapur," ungkapnya lagi.
