Ini Tujuan Retreat Kepala Daerah yang Gak Boleh Diikuti Kader PDIP

Jakarta, IDN Times - Usai pelantikan di Istana Negara, Kamis, 20 Februari 2025, 481 kepala daerah rencananya akan mengikuti retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, yang digelar mulai hari ini, Jumat (21/2/2025).

Kendati, PDI Perjuangan (PDIP) mendadak menginstruksikan kepala daerah yang diusung maupun kader partai berlambang kepala banteng moncong putih itu agar tidak mengikuti retreat, pasca-penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semalam.

Lantas apa sih tujuan digelarnya retreat kepala daerah?

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, mengatakan retreat kepala daerah akan difokuskan pada pembekalan mengenai tugas pokok dan fungsi (tupoksi), wawasan kebangsaan, serta arah pembangunan nasional melalui delapan program prioritas Astacita.

Menurut Bima, program retreat kepala daerah yang akan digelar di Akmil Magelang bertujuan untuk menyamakan persepsi kepala daerah.

"Kepala daerah itu gak semua latar belakangnya politik pemerintahan. Ada yang pengusaha, ada yang tokoh agama, ada yang budayawan, macem-macem. Nah, penting sekali pembekalan di awal untuk menyamakan persepsi tentang tupoksi," ujar Bima saat meninjau lokasi glamping retreat kepala daerah di Akmil, Kota Magelang, Jawa Tengah, Minggu, 9 Februari 2025.

Selain memperdalam pemahaman tentang peran dan kewajiban sebagai pemimpin daerah, Bima menyampaikan, kepala daerah juga akan mendapatkan arahan dari berbagai kementerian, guna menyelaraskan kebijakan daerah dengan agenda nasional.

"Yang kedua, ya harus mendengar arahan dari kementerian terkait, terkait dengan Asta Cita. (Itu) penting," kata Bima.

Bima menyebutkan pembekalan ini juga mencakup materi dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) yang menekankan wawasan nasional dan ketahanan negara.

“Sekarang kan dipadatkan saja, jadi satu. Satu minggu ini ya Lemhannas, ya dari Kemendagri, itu kan lebih hemat. (Sehingga) teman-teman (kepala daerah) itu bisa langsung bekerja,” ujarnya.

Selain itu, Bima menyampaikan, retreat kepala daerah dijadwalkan berlangsung pada 21 hingga 28 Februari 2025. Kemendagri terus memastikan kesiapan seluruh fasilitas di Akmil, termasuk tenda-tenda yang akan ditempati kepala daerah selama satu pekan.

“Jadi kami pastikan tadi saluran air, kamar mandi, listrik, kesiapan tenda, dan lain-lain. Dan rasanya ini sudah sangat siap ya,” ujar Bima.

Bima berharap melalui pembekalan yang lebih terstruktur dan efisien ini, kepala daerah dapat segera menjalankan tugas dengan pemahaman yang selaras dengan kebijakan nasional.

"Itu sudah tradisilah. Di Indonesia itu dari dulu kepala daerah itu menjalani pembekalan. Nah sekarang perbedaannya adalah disatukan, dibuat lebih efektif dan efisien," pungkas Bima.

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri melarang kader partainya yang dilantik sebagai kepala daerah mengikuti retreat di Akadami Militer Magelang, Jawa Tengah. Hal ini merespons penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Adapun, larangan itu tertuang dalam Instruksi Harian Ketua Umum Nomor 7294 / IN/DPP/ II/ 2025 tertanggal 20 Februari 2025, yang ditandatangi langsung Megawati.

Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, membenarkan mengenai instruksi larangan mengikuti retreat di Lembah Tidar bagi seluruh kepala daerah dari PDIP.

"Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025," demikian kutipan surat intruksi dari PDIP, dikutip Kamis (20/2/2025).

Kepala daerah dari PDIP yang sudah terlanjur berangkat ke Magalang, diminta berhenti sampai menunggu arahan langsung dari Megawati.

"Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum."

Megawati juga meminta agar seluruh kader tetap bersiaga mendengarkan instruksi dan perintah lanjutan. "Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call."

Adapun, instruksi ini dikeluarkan Megawati setelah mencermati dinamika politik nasional setelah penahanan Hasto oleh KPK, kemarin. Ia menyebut telah terjadi kriminalisasi hukum.

"Mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD-ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bahwa ketua umum sebagai sentral kekuatan politik partai berwnang, bertugas, bertanggung jawab dan bertindak baik ke dalam maupun keluar atas nama partai dan untuk eksistensi partai, program, dan kinerja partai maka seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan," demikian penjelasan dalam surat tersebut.

Bupati Tapanuli Tengah Masinton yang merupakan politikus PDIP menunda keberangkatannya untuk mengikuti retreat kepala daerah.

"Sementara saya menunda keberangkatan ke Magelang," kata Masinton kepada IDN Times saat dihubungi, Kamis (20/2/2025).

Politikus PDIP itu akan menunda keberangkatannya Magelang sampai ada arahan khusus dari ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri.

"Sampai ada arahan lanjut dari Ibu Megawati," ujar dia.

Ini Tujuan Retreat Kepala Daerah yang Gak Boleh Diikuti Kader PDIP

Intinya sih...

Editorial Team

Tonton lebih seru di