Inisiatif Pemerintah Menjadi Tuan Rumah Trump-Kim Jong-Un Dipuji DPR

Jakarta, IDN Times - Pemerintah Indonesia menawarkan diri untuk menjadi tuan rumah dua Korea usai pemimpin masing-masing negara sepakat untuk berdamai. Walaupun saat ini gencatan senjata yang disepakati sifatnya masih sementara, tapi gak menutup kemungkinan Korea Utara dan Korea Selatan akan berdamai selama-lamanya. Itu juga yang diimpikan oleh pendiri kedua negaranya.
Nah, usai pertemuan Kim Jong Un dan Moon Jae-In, rencananya akan dilanjutkan dengan pertemuan antara Presiden Amerika Serikat, Donald J. Trump dengan pemimpin tertinggi Korut. Pengumuman resmi sudah disampaikan oleh Gedung Putih pada (9/3) lalu.
"Trump akan menerima undangan untuk bertemu dengan Kim Jong-Un di tempat dan waktu yang akan ditentukan," ujar juru bicara Gedung Putih Sarah Sanders ketika itu seperti dikutip laman ABC.
Maka mulai muncul lah spekulasi mengenai lokasi pertemuan bagi kedua pemimpin. Ada yang menyebut pertemuan akan dilakukan di Bangkok, Helsinski, Jenewa, Stockholm dan Oslo. Belakangan, Presiden Joko "Jokowi" Widodo pun gak mau kalah dan ikut menawarkan diri untuk bisa menjadi tuan rumah bagi pertemuan bersejarah tersebut.
Insiatif itu disambut secara positif oleh Komisi I DPR. Anggota Komisi I DPR Fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris menilai apa yang dilakukan Jokowi merupakan bagian dari komitmen Indonesia untuk lebih memainkan peranan di dunia internasional.
1. Indonesia berperan aktif dalam perdamaian dunia

Menurut Charles, apa yang dilakukan oleh Jokowi sudah baik. Apalagi Indonesia mengeluarkan respons mendukung dan menyambut baik adanya kesepakatan pelucutan nuklir dari Korea Utara.
"Presiden Jokowi sudah menawarkan kesediaan Indonesia untuk menjadi tempat pertemuan antara Kim Jong-Un dan Donald Trump," ujar Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris dalam keterangan tertulisnya, pada Rabu (02/05).
2. Pemerintah coba jalankan amanat UUD 1945

Politisi muda yang genap berusia 33 tahun ini juga mengatakan pertemuan yang digagas oleh Jokowi tersebut tak lain merupakan bagian dari upaya melaksanakan apa yang tertulis di dalam UUD 1945 dan telah diamanatkan oleh proklamator Tanah Air. Justru mereka lah yang lebih dulu ikut menjalankan perdamaian dan ketertiban dunia.
"Tawaran ini adalah upaya dari Pemerintahan Jokowi untuk menjalankan amanat konstitusi yaitu mewujudkan perdamaian dunia. Hal ini tentunya patut kita apresiasi,"kata Charles lagi.
3. Indonesia bisa menjadi juru damai dunia

Peran presiden RI ke-5 Ibu Megawati Soekarnoputri dalam upaya mendamaikan Korut dan Korsel juga mendapatkan apresiasi dunia internasional kala itu.
Pada tahun 2002 Korea Utara mengakui bahwa mereka telah melakukan penculikan terhadap beberapa warga negara Jepang. Saat itu, Jakarta menjadi lokasi di mana beberapa dari korban penculikan diserahkan oleh Pemerintah Korea Utara ke Pemerintah Jepang. Artinya, Indonesia dianggap negara netral yang bisa mengakomodir Korea Utara dan Jepang.
Seperti Bung Karno dengan gagasannya dalam Konferensi Asia Afrika (KAA) nya, Presiden Jokowi ingin membawa Indonesia untuk memainkan peran strategis dalam upaya menciptakan perdamaian dunia.