Bawaslu Rilis Indeks Kerawanan Pemilu 2020, Ini 20 Daerah Paling Rawan
Seorang pekerja tengah merampungkan pengerjaan kotak suara Pemilu 2019 di Gudang eks Bandara Polonia, Medan (IDN Times/Prayugo Utomo)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020 termutakhir, Selasa (23/6). Hasil penelitian Bawaslu menyebutkan, tingkat kerawanan Pilkada 2020 meningkat, disebabkan pandemik virus corona atau COVID-19.
Tahapan pilkada yang terdekat adalah verifikasi faktual terhadap dukungan calon perseorangan, yang diselenggarakan mulai Rabu (24/6). Bawaslu melakukan pengawasan tahapan tersebut.
Sebagai persiapannya, Bawaslu telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Verifikasi Faktual Dukungan Syarat Calon Perseorangan. Pengawasan dilakukan dengan mengutamakan pengawasan di wilayah yang memiliki kerawanan tinggi.
"Pada pemutakhiran kali ini, Bawaslu memasukkan konteks pandemik yang kita alami beberapa bulan ini. Pandemik ini memang sangat memengaruhi penyelenggaraan pilkada," kata Anggota Bawaslu M Afifuddin lewat keterangan tertulis, Selasa (23/6).
Lalu berapa daerah yang memiliki IKP tinggi?
1. Ada 20 kabupaten dan kota terindikasi rawan pandemik tertinggi
Pekerja logistik Pemilu 2019 memperhatikan surat suara Pileg 2019 sebelum dilipat dan didistribusikan ke TPS (IDN Times/Prayugo Utomo)Afifuddin menjelaskan, pada IKP Pilkada 2020 mutakhir per Juni 2020, terdapat 27 kabupaten atau kota yang terindikasi rawan dalam konteks pandemik.
Sebanyak 20 daerah dengan kerawanan tertinggi dalam konteks pandemik adalah Kota Makassar, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Karawang, Kota Manado, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Tomohon, dan Kabupaten Gowa.
“Kemudian Kabupaten Sijunjung, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kota Banjarbaru, Kota Ternate, Kota Depok, dan Kota Tangerang Selatan. Selanjutnya Kota Semarang, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Melawi,” kata Afifuddin.
2. Sebanyak 146 rawan sedang dan 88 rawan rendah dalam konteks pandemik
Seorang penyandang disabilitas netra memasukkan surat suara saat Pemilihan Umum 2019 di Kota Medan (IDN Times/Prayugo Utomo)Selain itu, terdapat 146 kabupaten dan kota terindikasi rawan sedang dalam konteks pandemik, serta 88 kabupaten dan kota dalam titik rawan rendah.
Afifuddin menjelaskan aspek yang diukur dalam konteks pandemik adalah anggaran pilkada terkait COVID-19, data terkait COVID-19, dukungan pemerintah daerah, resistensi masyarakat terhadap penyelenggaraan pilkada, dan hambatan pengawasan pemilu akibat COVID-19.
“Hal lain yang juga menonjol dalam situasi pandemik adalah konteks infrastruktur daerah. Dalam konteks ini, Bawaslu mengukur dua aspek, yaitu dukungan teknologi informasi di daerah dan sistem informasi yang dimiliki penyelenggara pemilu. Pada konteks infrastruktur daerah, tidak ada kabupaten/kota yang rawan rendah. Sebanyak 117 kabupaten/kota terindikasi rawan tinggi dan 144 rawan sedang,” ujar dia.
Baca Juga: PKS Minta Bawaslu Copot Calon Kepala Daerah dari Kepala Gugus Tugas
3. Ada 14 daerah rawan dalam konteks infrastruktur daerah
IDN Times/HandokoEditor’s picks
Afifuddin juga menjabarkan, sebanyak 14 daerah dengan kerawanan tertinggi dalam konteks infrastruktur daerah. Belasan daerah tersebut antara lain Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Supiori, Kota Solok, Kabupaten Sijunjung, dan Kabupaten Kepulauan Meranti.
Kemudian, Kabupaten Malinau, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Membramo Raya, Kabupaten Agam, Kabupaten Siak, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Kepulauan Aru, dan Kabupaten Kaimana.
3. Ada 50 wilayah rawan dalam konteks politik
(Ilustrasi) IDN Times/HandokoBawaslu juga mengumumkan kabupaten dan kota rawan dalam konteks politik, dalam penyelenggaraan Pilkada 2020. Aspek yang diukur dalam konteks ini adalah keberpihakan penyelenggara pemilu, rekrutmen penyelenggara pemilu bermasalah, ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN), dan penyalahgunaan anggaran.
“Hasil penelitian Bawaslu menyebutkan, 50 kabupaten atau kota ada dalam kerawanan tinggi pada konteks politik, 211 kabupaten atau kota dalam kerawanan sedang dan tidak ada daerah yang rawan rendah,” papar Afifuddin.
Dia menyebutkan beberapa daerah yang terindikasi rawan tinggi dalam konteks politik adalah Kabupaten Manokwari Selatan, Kota Makassar, Kabupaten Lamongan, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Kepulauan Aru, dan Kabupaten Agam.
4. Ada 40 wilayah rawan tinggi gangguan keamanan
Petugas melakukan pengemasan kotak suara sebelum didistribusikan jelan Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018 (IDN Times/Prayugo Utomo)Tak hanya itu, ada juga wilayah rawan tinggi dalam konteks gangguan keamanan. Bawaslu mengukur aspek gangguan keamanan seperti bencana alam dan bencana sosial, serta aspek kekerasan atau intimidasi pada penyelenggara.
Dalam konteks rawan keamanan, ada 40 kabupaten atau kota dengan rawan tertinggi dan 221 kabupaten atau kota rawan sedang. Tidak ada satu pun daerah terindikasi rawan rendah.
Kabupaten atau kota yang terindikasi rawan tinggi gangguan keamanan adalah Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Nabire, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Bandung, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Halmahera Utara.
5. Tiga provinsi terindikasi rawan pandemik virus corona dan sembilan rawan infrastruktur
Ilustrasi COVID-19 (IDN Times/Debbie Sutrisno)Adapun tingkat provinsi, dari sembilan provinsi yang menyelenggarakan pilkada, tiga di antaranya terindikasi rawan tinggi dalam konteks pandemik. Daerah tersebut adalah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Utara.
“Sedangkan dua provinsi terindikasi rawan rendah dalam konteks pandemik, yaitu Sumatera Barat dan Kepulauan Riau. Dan empat provinsi ada pada titik rawan sedang, yaitu Sulawesi Tengah, Kalimantan Utara, Bengkulu, dan Jambi," kata Afifuddin.
Sedangkan, provinsi dalam konteks rawan infrastruktur daerah mencangkup semua provinsi.
"Semua provinsi yang menyelenggarakan pilkada (sembilan) berada pada titik rawan tinggi,” imbuh Afifuddin.
Baca Juga: Bawaslu: Bagi-bagi Masker Potensi Pelanggaran Baru di Pilkada 2020
Berita Terkini Lainnya
