Fakta-Fakta soal Temuan Rekening Gendut Sindikat Narkoba Rp120 T
ilustrasi narkoba (IDN Times/Mardya Shakti)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap temuan adanya rekening gendut milik sindikat narkoba sebesar Rp120 triliun. Temuan tersebut diungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara PPATK dan Komisi III DPR RI pada Rabu (29/9/2021).
Kepala PPATK, Dian Ediana Rae, mengatakan uang tersebut adalah hasil perhitungan selama 2016-2020. Angka Rp120 triliun muncul setelah ditotalkan untuk memberikan gambaran komprehensif dalam periode lima tahun tersebut.
“Aliran dana Rp120 triliun melihatkan angka pihak terlapor. Kalau istilah kita itu melihatkan sejumlah orang dan korporasi,” ujar Dian di kanal Youtube PPATK, Kamis (7/10/2021).
1. Sindikat narkoba membeli rekening dan menggunakan invoice palsu
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Dian Ediana Rae (ANTARA/Budi)Dian menjelaskan transaksi narkoba yang terjadi sama seperti kegiatan ekspor dan impor dengan hasil yang cukup dinamis. Para sindikat ini mengelabui petugas dalam pengiriman dan menyimpan hasil transaksi.
Mereka memanfaatkan rekening yang tidak terlibat dengan narkoba, dengan cara membeli rekening tertentu untuk transaksi.
“Pencucian juga dilakukan dengan modus perdagangan. Over invoice, invoice palsu dan money changer,” ujar Dian.
Baca Juga: Rekening Jumbo Narkoba Rp120 Triliun, PPATK: 1.339 Pihak Terlibat
2. Anggota Komisi III DPR RI minta Polri dan BNN usut rekening sindikat narkoba
Rapat Paripurna DPR RI (Youtube.com/DPR RI)Menanggapi temuan tersebut, anggota Komisi III DPR RI Andi Rio Idris Padjalangi meminta Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN) segera menindaklanjuti. Ia ingin temuan PPATK diusut hingga tuntas.
“Kepolisian dan BNN harus dapat segera melacak pemilik rekening gendut tersebut, apakah pemilik berada di indonesia atau di luar negeri, jangan sampai ada perbedaan data dalam proses penelusuran tersebut. Telusuri pemilik dan sumber dana asalnya, apakah melalui satu pintu atau banyak pintu," Kata Andi Rio lewat keterangan tertulisnya.
Politikus Golkar itu meminta PPATK dapat memberikan data dan informasi tersebut kepada Polri dan BNN untuk menelusuri pemilik rekening gendut bisnis narkoba itu. Ia menegaskan jangan sampai sindikat narkoba melakukan pencucian uang dan kabur ke luar negeri karena telah mengetahui informasi tersebut.
Editor’s picks
"Kordinasi dan komunikasikan kepada aparat penegak hukum terkait, telusuri transaksi ke siapa dan k emana saja uang yang mengalir di rekening gendut tersebut," ujarnya.
3. Polri akan mengusut temuan PPATK
Bareskrim Polri ungkap TPPU obat ilegal senilai Rp531 miliar. (dok. Humas Polri)Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol Krisno Siregar mengatakan segera menindaklanjuti hasil temuan PPATK terkait rekening jumbo milik sindikat narkoba sebesar Rp120 triliun.
"Ya kami akan secara aktif sesuai perintah Bapak Kabareskrim yang meminta kami secara aktif untuk meminta informasi tersebut kepada PPATK," kata Krisno dikutip dari ANTARA.
Menurut Krisno, pihaknya memang belum mendapatkan informasi soal rekening jumbo sindikat narkoba tersebut dari PPATK. Karena, menurut dia, PPTAK bisa meneruskan informasi temuan rekening jumbo yang dicurigai sebagai pengedar narkoba tersebut.
"Kami ada menangani beberapa kasus TPPU, baik Ditipid Narkoba di Mabes maupun di daerah. Tapi sejauh ini memang kami belum mendapatkan informasi dari teman-teman PPATK," ujar Krisno.
4. Polri akan berkoordinasi dengan PPATK
Sindikat Pembobol Rekening Bank Ditangkap Bareskrim Polri (Dok. Humas Polri)Berdasarkan pengalaman yang ada, lanjut Krisno, dalam menangani perkara terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berasal dari PPATK, pihaknya perlu meminta informasi tersebut.
Kecuali, jika Bareskrim Polri memiliki nomor-nomor rekening yang dicurigai maka PPATK akan melakukan analisis dan hasilnya dikirimkan ke Polri.
“Kalau berasal dari PPATK tanpa kami minta, saya kan sudah hampir empat tahun di sini (Ditpid Narkoba-red), kami belum pernah mendapat informasi, kecuali kami mempunyai nomor-nomor yang curiga terus mereka (PPATK) analisa lalu mereka kirim," ujarnya.
Krino akan terus berkoordinasi dengan PPATK terutama dalam pengungkapan TPPU, karena lembaga tersebut menjadi penjuru dari pengungkapan perkara berkaitan dengan informasi intelijen keuangan tersebut.
"Kami terus berkoordinasi, kan mereka (PPATK) penjurunya. Mereka juga saksi ahlinya," ucap Krisno.
Baca Juga: Anggota DPR Desak Polri dan BNN Lacak Rekening Narkoba Rp120 Triliun
Berita Terkini Lainnya
