Isi Lengkap Pidato Ketua DPR Puan Maharani di Sidang Tahunan MPR 2020

2. Keselamatan rakyat merupakan asas tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara

Presiden Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPD dan DPR RI pada Jumat (14/8/2020) (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

Melalui Undang-Undang No 2 Tahun 2020, tentang Kebijakan Keuangan Negara dan stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19, dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan, pemerintah telah diberikan ruang kewenangan yang memadai dalam menjalankan kebijakan fiskal, kebijakan keuangan negara, dan kebijakan stabilitas sistem keuangan, untuk mengatasi pandemi COVID-19 dan dampaknya.

Asas keselamatan rakyat merupakan asas tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Hal ini semakin penting ketika kita dihadapkan dengan pandemik COVID-19. Oleh karena itu, berbagai upaya dan kebijakan negara untuk menyelamatkan rakyat haruslah mendapatkan dukungan dari semua pihak.

Namun di sisi lain, rakyat juga menuntut kinerja pemerintah yang optimal dalam bertindak sigap, cepat, dan terpadu dalam menjalankan berbagai program untuk melindungi rakyat, membantu rakyat, dan memulihkan kehidupan sosial dan ekonomi rakyat Indonesia.

Tatanan, kebiasaan, dan perilaku baru untuk beradaptasi dengan COVID-19 serta pemulihan perekonomian nasional menjadi harapan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pemerintah diharapkan dapat melaksanakan berbagai langkah yang efektif, baik melalui kebijakan, koordinasi lintas sektor, melalui instrumen fiskal maupun moneter, serta mengkonsolidasikan seluruh potensi dan sumberdaya yang ada, untuk dapat segera memulihkan kehidupan sosial dan ekonomi di Indonesia.

Kita patut memberikan apresiasi atas kerja bersama, gotong royong, seluruh komponen bangsa, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Dokter, Tenaga Kesehatan, Satgas COVID-19, TNI, POLRI, BUMN, Swasta, Relawan serta segenap unsur masyarakat dalam menghadapi pandemi covid-19. Semangat gotong royong inilah yang telah membuat kita mampu menghadapi covid-19 hingga saat ini.

3. Pembangunan tanpa arah politik yang jelas, ibarat kapal tanpa kompas

Suasana dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPD dan DPR RI pada Jumat (14/8/2020) (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden,
Hadirin Sidang Bersama yang Terhormat, Dan
Seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan

Tiga hari ke depan, tanggal 17 Agustus 2020, bangsa Indonesia akan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 75 (tujuh puluh lima). Peringatan hari kemerdekaan dimaksudkan, selain untuk menghormati jasa para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga agar kita merdeka dan bebas dari belenggu penjajahan, juga menjadi momentum dalam merefleksikan kembali perjalanan panjang bangsa Indonesia, yang penuh dengan dialektika dalam menghadirkan dinamika, dan membentuk gelombang romantika, yang bermuara pada peradaban bangsa dan negara Indonesia menjadi seperti saat ini.

Proklamator Indonesia, Bung Karno, sesaat setelah menyampaikan pidato teks proklamasi tanggal 17 Agustus 1945, beliau mengatakan bahwa “Kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita. Mulai saat ini, kita menyusun Negara Kita! Negara Merdeka, Negara Republik Indonesia, merdeka kekal dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu!”

Indonesia Merdeka, sejatinya adalah penentuan nasib bangsa dan tanah air di dalam tangan kita sendiri, untuk mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, adil dan makmur. Telah panjang perjalanan bangsa Indonesia dalam membangun kekuatannya untuk dapat menentukan nasib bangsa dan tanah airnya sendiri.

Selama 75 tahun membangun kekuatan tersebut, Bangsa Indonesia telah mengalami berbagai perkembangan, baik dari sisi tata negara, sistem demokrasi, sistem pemerintahan, pola pembangunan, administrasi pemerintahan, serta hubungan antar lembaga negara.

Membangun Indonesia memiliki arti yang sangat luas, yaitu membangun dalam segala bidang kehidupan negara dan masyarakat untuk menuju arah dan cita-cita kemerdekaan seperti yang tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

Tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia, secara tegas telah diguratkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea ke-empat, yaitu:

“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Dalam mewujudkan tujuan bernegara tersebut, diperlukan politik pembangunan untuk dapat mengelola, mengatur, dan mengendalikan sumber daya bangsa dan negara, yang diarahkan untuk membangun kekuatan nasional. Arah politik pembangunan adalah hal inti di dalam suatu pembangunan.

Pembangunan tanpa arah politik yang jelas, ibarat kapal tanpa kompas. Pembangunan tanpa dipimpin oleh visi misi politik pembangunan yang jelas, ibarat kapal tanpa nahkoda, yang akan hancur karena membentur karang atau tenggelam karena diterjang badai.

“Indonesia Maju”, menjadi tema dalam peringatan Hari Kemerdekaan RI yang ke-75, merupakan sebuah tekad kita semua untuk dapat mengarahkan Politik Pembangunan Nasional kita, untuk dapat segera mewujudkan Indonesia Maju di segala bidang.

Pandemik COVID-19, telah memberikan ujian kepada capaian kemajuan Indonesia saat ini di berbagai bidang. Kita dapat melihat berbagai kekurangan yang masih perlu terus diperbaiki dan ditingkatkan kinerjanya untuk mewujudkan Indonesia Maju:

- Kita masih perlu meningkatkan pelayanan kesehatan yang lebih merata bagi seluruh rakyat Indonesia di seluruh wilayah;
- Kita masih perlu memperkuat sistem penanggulangan bencana yang terpadu dan terkoordinasi;
- kita masih perlu menyempurnakan sistem jaminan sosial dan perlindungan sosial;
- kita masih perlu memperkuat regulasi untuk mencegah krisis ekonomi;
- kita juga membutuhkan regulasi yang dapat menselaraskan otoritas kebijakan fiskal dan otoritas kebijakan moneter dalam menghadapi krisis ekonomi.

Saat ini, kita juga berada dalam era kemajuan zaman yang sangat dinamis dan terbuka secara sosial, budaya, ekonomi dan politik, serta persaingan global yang semakin tajam. Sebagai bangsa dan negara, kita semakin dituntut untuk memiliki kemampuan dan kekuatan di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya, agar dapat menentukan nasib bangsa dan tanah air oleh kedaulatannya sendiri.

Selama 75 Tahun Indonesia merdeka, telah banyak capaian kemajuan yang diraih. Kemajuan tersebut berada dalam gerak peradaban zaman, yang selalu berkembang dan menghadirkan tantangan baru. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Indonesia Maju, kita juga harus dapat bergerak cepat seiring dengan cepatnya perkembangan peradaban dunia di berbagai bidang.

Untuk mempercepat terwujudnya Indonesia Maju yang memiliki kekuatan politik, sosial, budaya, dan ekonomi, maka politik pembangunan kita ke depan hendaknya dapat diarahkan untuk mempercepat pembangunan manusia Indonesia, memperkuat industri pangan nasional, penataan industri nasional yang kuat, pemerataan pembangunan infrastruktur, serta optimalisasi reformasi birokrasi.

4. Produk hukum harus mampu mendukung tujuan bernegara dan membawa Indonesia Maju

Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPD dan DPR RI pada Jumat (14/8/2020) (Dok. Biro Pers Kepresidenan)

Indonesia juga adalah negara hukum. Oleh karena itu, semangat “Indonesia Maju” juga perlu menjadi tujuan bersama dalam pembangunan hukum, untuk memenuhi kebutuhan hukum nasional. Produk hukum yang dihasilkan harus mampu mendukung tujuan bernegara dan membawa Indonesia Maju.

Kebutuhan hukum akan selalu mengikuti perkembangan zaman dan produk hukum yang dihasilkan tetap harus selalu berlandaskan pada Pancasila sebagai landasan filosofi, UUD 1945 sebagai landasan yuridis, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika sebagai konsesnsus bersama, dan rasa keadilan dalam masyarakat sebagai landasan sosiologis.

Sudah saatnya produk-produk hukum warisan zaman kolonial dapat digantikan oleh produk hukum Indonesia yang merdeka, yang tentu saja telah mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan nilai-nilai budaya, sosial, dan sosiologis Bangsa Indonesia. Indonesia Maju juga merupakan tamansari dari kemajuan pembangunan daerah.

Dalam rangka melanjutkan pembangunan kemajuan daerah, maka pada bulan Desember yang akan datang kita kembali akan melaksanakan pesta demokrasi dengan menggelar Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara serentak di beberapa wilayah. Pesta demokrasi ini merupakan suatu proses politik bangsa Indonesia menuju kehidupan politik yang lebih demokratis, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.

Kita mengharapkan agar seluruh masyarakat yang akan menjalankan pilkada serentak untuk aktif berpartisipasi demi terpilihnya kepala daerah terbaik yang mampu membangun kemajuan di daerahnya. Kita juga berharap agar partai politik, yang merupakan pilar demokrasi sangat penting bagi sistem politik dan demokrasi di negara kita, juga turut berperan aktif dalam memberi teladan bagaimana berpolitik secara demokratis berdasarkan Pancasila.

Dalam mewujudkan Indonesia Maju, Politik Pembangunan juga harus dapat membuka ruang dan akses partisipasi seluruh rakyat. Karena setiap rakyat juga memikul tanggung jawab yang sama dalam berkontribusi pada kepentingan nasional.

Bung Karno berkata bahwa, “Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri”. Pesan ini menyiratkan betapa pentingnya persatuan bangsa dalam membangun Indonesia.

Diperlukan kebersamaan seluruh anak bangsa dalam membangun Indonesia. Diperlukan Gotong Royong dari semua anak bangsa. Kebersamaan yang bersumber dari cinta pada tanah air dan cinta pada bangsa Indonesia sebagai bangsa yang ber-Pancasila dan Ber-Bhineka Tunggal Ika.

Kerja bersama, gotong royong kita semua, MPR RI, DPR RI, DPD RI, dan Pemerintah, masing-masing mengambil satu usaha, satu amal, dan satu pekerjaan untuk kepentingan bersama yaitu Indonesia; Semua untuk Indonesia– Indonesia untuk Semua.

Dengan mewarisi semangat dan jiwa Proklamasi 17 Agustus 1945, mari kita bersatu  untuk membangun kekuatan bangsa dan negara, agar kita dapat menentukan nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri: “Kita Kuat Karena Bersatu –Bersatu Karena kuat”
 
Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden,
Hadirin Sidang Bersama yang Terhormat, Dan
Seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan

Kini tibalah saatnya, kami mempersilakan Saudara Presiden untuk menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam Rangka Hari Ulang Tahun ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia di hadapan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI hari ini. Kepada Saudara Presiden kami persilakan.

(PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN RI)
 
Terima kasih kepada Saudara Presiden yang telah menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-75 Kemerdekaan Indonesia.
Selanjutnya kami persilakan Saudara Prof. Dr. Nasarudin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal untuk membacakan doa.

(DOA OLEH IMAM BESAR MASJID ISTIQLAL)
 
Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Prof. Dr. Nasarudin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal yang telah membacakan Doa. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa mengabulkan Doa kita. Amin.
 
Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden,
Hadirin Sidang Bersama yang Terhormat, Dan
Seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan

Dengan demikian selesailah seluruh rangkaian acara Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas perhatian yang diberikan, sehingga sidang ini dapat berlangsung dengan tertib dan lancar. Izinkanlah kami menutup Sidang ini dengan ucapan alhamdulilahirobil’alamin.

DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA KE-75
BANGUNLAH JIWANYA;
BANGUNLAH BADANNYA;
UNTUK INDONESIA
MERDEKA !
 
 
Terima kasih
Wassalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh.
Om shanti shanti shanti om
Namo buddhaya

Baca Juga: Sidang Tahunan MPR 2020 Hanya Dihadiri 161 Anggota DPR Secara Fisik