Kasatpol PP: Kantor Equity Life Disegel karena Langgar Kapasitas

2. Ditemukan pekerja yang sedang hamil

Gubernur DKI Jakarta melakukan inspeksi ke sejumlah perusahaan untuk tegakkan aturan WFH PPKM Darurat (instagram.com/aniesbaswedan)

Terlebih, saat sidak kemarin, Pemprov DKI Jakarta melihat ada pekerja yang sedang hamil masih bekerja di kantor. Menurutnya hal tersebut merupakan kejahatan kemanusiaan. 

“Ketentuannya orang hamil ya gak boleh kerja dong, mereka harus beri perlindungan. Karena rentan sekali ibu hamil, busui, termasuk janinnya terhadap keselamatan dari penyebaran COVID-19. Jadi kalau pemilik tempat kerja memaksakan orang-orang yang sedang hamil itu udah kejahatan kemanusiaan menurut saya,” ujar Arifin.

3. Equity Life bantah disegel

Gubernur DKI Jakarta melakukan inspeksi ke sejumlah perusahaan untuk tegakkan aturan WFH PPKM Darurat (instagram.com/aniesbaswedan)

Sementara itu, Corporate Communication PT Equity Life Indonesia, Yuliarti membantah kantornya tak melanggar protokol kesehatan karena tak disegel oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. 

Yulia menyebut bahwa yang mendapat segel adalah kantor Ray White Indonesia yang berada satu lantai dengan perusahaannya bekerja. 

"Yang disegel polisi itu Ray White. Kalau keterangan Pemda, segel itu ada dua garis polisi sama dari Satpol PP. Kita masih bisa beroperasi 20 Juli, kalau Ray White karena nonesesnsial dan tidak mengikuti peraturan PPKM disegel polisi," ujarnya, Selasa (6/7/2021).

4. Equity Life bantah mempekerjakan ibu hamil

Gubernur DKI Jakarta melakukan inspeksi ke sejumlah perusahaan untuk tegakkan aturan WFH PPKM Darurat (instagram.com/aniesbaswedan)

Yulia juga membantah kabar yang menyebut pihaknya memaksa ibu hamil masuk kantor ketika PPKM Darurat. Perusahaan menyebut perempuan yang tengah hamil delapan bulan itu datang ke kantor untuk mengurus cuti ketika Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan jajaran melakukan sidak. 

"Kita memang orang yang hamil yang hari ini masuk satu orang. Tetapi dia sedang hamil 8 bulan dan itu hanya mengurus kebutuhan dia untuk cuti. Dia itu (ke kantor) bukan bekerja," kata Yuliarti.

Yuliarti mengatakan pihaknya tak melanggar aturan PPKM Darurat. Ia berani menjamin hal itu karena memiliki data yang menurutnya bisa dicek termasuk untuk ibu hamil.

"Di kita ada ketentuan internal bahwa orang hamil itu tidak boleh masuk, itu ada dan bisa di-check saya ada berkas pendukungnya," ujar Yulia.

Baca Juga: Anies Labrak Langsung Perusahaan yang Langgar Aturan WFH PPKM Darurat