Ketua MKD DPR: Staf Khusus Jokowi Andi Taufan ‘Offside’
Staf Khusus Presiden Andi Taufan (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Staf khusus millennial Presiden Joko ‘Jokowi’ Widodo, Andi Taufan Garuda Putra, tengah menjadi perbincangan terkait keberadaan surat atas nama dirinya dengan kop Sekretariat Kabinet dan ditujukan kepada camat di seluruh Indonesia untuk meminta dukungan kerja sama relawan desa PT Amartha melawan COVID-19.
Hal itu menuai komentar dari berbagai kalangan, lantaran Andi Taufan dinilai memanfaatkan situasi darurat demi keuntungan pribadi. Salah satu yang turut berkomentar adalah Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Aboebakar Alhabsyi.
“Saya melihat langkah yang dilakukan staf khusus Presiden Jokowi bidang ekonomi dan keuangan, Andi Taufan Garuda Putra, sudah offside,” ujar Aboebakar saat dihubungi, Selasa (14/4).
Baca Juga: Beredar Surat Stafsus Jokowi Minta Camat Dukung Program Perusahaannya
1. Langkah Andi berpontensi konflik kepentingan
Staf Khusus Presiden Andi Taufan (Dok.IDN Times/Tim Amartha)Menurut anggota Komisi lll DPRitu, semestinya staf khusus (stafsus) tidak memiliki kewenangan administratif menggunakan kop surat Sekretariat Kabinet. Sama halnya seperti tenaga ahli DPR tidak memiliki kewenangan untuk menggunakan kop surat anggota DPR.
“Tentunya tindakan tersebut melampaui kewenangan yang dimiliki oleh seorang staf khusus. Di sisi lain ada pontensi konflik kepentingan, karena stafsus tersebut memiliki peran dalam perusahaan yang dimaksud dalam surat tersebut,” ujar dia.
2. Andi melanggar Perpres 39 Tahun 2018
Instagram/habiebaboeEditor’s picks
Aboebakar mengingatkan, dalam Pasal 18 Perpres 39 Tahun 2018, staf khusus presiden melaksanakan tugas tertentu yang diberikan presiden, di luar tugas yang sudah dicakup dalam susunan organisasi kementerian dan instansi pemerintah lainnya.
“Karenanya, jika kemudian seorang stafsus menggunakan kop surat instansi pemerintah, tentunya akan menyalahi perpres ini. Apalagi jika yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan camat, yang ini adalah bagian dari tugas pemerintah,” ujar dia.
3. Aboebakar ingatkan prinsip good governance
ANTARA FOTO/Wahyu Putro AOleh karena itu, Aboebakar mengingatkan anggota eksekutif ataupun legislatif untuk menyelenggarakan prinsip-prinsip good governance.
“Tentunya presiden perlu menegur dan meluruskan cara kerja stafnya, jangan sampai ada tumpang tindih tugas, apalagi melakukan tindakan yang offside karena melampaui kewenangan yang dimiliki,” ujar dia.
4. Andi mengeluarkan surat ke camat pada 1 April
ANTARA FOTO/Wahyu PutroSebelumnya, Andi Taufan mengeluarkan surat bernomor 003/S-SKP-ATGP/IV/2020 pada 1 April 2020. Dalam surat itu disebutkan, ada kerja sama dengan PT Amartha Mikro Fintek (Amartha) yang akan berpartisipasi dalam menjalankan program relawan desa lawan COVID-19 di Sulawesi dan Sumatera. Andi Taufan sendiri diketahui sebagai pendiri dan CEO Amartha.
Dijelaskan juga mengenai cakupan komitmen bantuan yang akan diberikan, yaitu edukasi COVID-19 dan pendataan kebutuhan APD di Puskesmas. Atas hal itu, Andi pun meminta bantuan dukungan perangkat desa agar pelaksanaan program kerja sama itu berjalan dengan efektif.
Baca Juga: Kunker ke Patimban, Jokowi Turut Ajak Putri Tanjung dan Andi Taufan
Berita Terkini Lainnya
