Lawan Kebijakan Ekonomi Jokowi, Kubu Prabowo Siapkan Indonesianisasi
Dok. IDN Times/Gerindra
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi VII DPR Fraksi Partai Gerindra, Kardaya Warnika, menyebut Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan menerapkan kebijakan ‘Indonesianisasi’ jika terpilih dalam Pilpres 2019.
Kebijakan Indonesianisasi merupakan paket kebijakan ekonomi untuk melawan masuknya tenaga kerja asing dengan mengindonesiakan semua pekerja di sektor-sektor usaha seperti migas dan pertambangan.
1. Indonesianisasi untuk lawan kebijakan paket ekonomi 16
IDN Times/Irfan FathurohmanKebijakan ini juga merupakan lawan dari kebijakan paket ekonomi 16 milik Joko Widodo.
"Kami akan sangat mendukung upaya-upaya untuk melindungi kepentingan nasional. Dulu ada yang namanya Indonesianisasi jadi yang menduduki jabatan di perusahaan-perusahaan itu orang Indonesia," kata Kardaya di Rumah Pemenangan Prabowo-Sandi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (27/11).
Baca Juga: Ekonomi AS dan Perang Dagang Bayangi Rupiah
2. Indonesianisasi cegah pekerja asing
instagram.com/prabowoKardaya mengatakan dengan kebijakan Indonesianisasi ini, pekerja Indonesia akan mengikuti magang dengan pekerja asing, baik yang ada di Indonesia atau bahkan di luar negeri. Setelah dianggap mampu memegang jabatan tinggi, maka pekerja magang itu akan diberi posisi.
Editor’s picks
Dengan begitu, jabatan setingkat direktur, manager dan jabatan tinggi lainnya di perusahaan tak akan lagi diduduki oleh pekerja dari luar. "Nanti ada program magang, dibuat kemampuannya setingkat manager, CEO, presdir, semua orang Indonesia. Kita akan tutup untuk asing," ucapnya.
3. Indonesianisasi untuk melawan asingnisasi
Instagram.com/Prabowo SubiantoPemikiran ini diakui Kardaya memang tercetus setelah muncul paket kebijakan Ekonomi 16 Jokowi yang dianggap proasing, sebab untuk melawan asingnisasi tentu harus menggunakan Indonesianisasi. "Lawan Asingnisasi apa? Ya Indonesianisasi," katanya.
4. Paket kebijakan ekonomi 16 salah diagnosa
Dok. IDN Times/GerindraKardaya kebijakan paket ekonomi 16 yang dijalan pemerintah berkaitan dengan relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI). Kebijakan ini dinilai tak sesuai dengan pasal 33 UUD 1945. Apalagi, kata dia, selama ini kebijakan ekonomi yang kerap dikeluarkan pemerintah terkesan proasing, misalnya soal impor beras saat mendekati masa panen.
"Ibarat dokter salah diagnosa, jadi (orang asing) yang masuk nyari kerja bukan nyari investasi," kata dia.
"Di negara kita mau panen malah impor beras, harga beras mungkin turun tapi tidak untuk kemakmuran rakyat, harga naik dikit tak apa-apa asal daya beli masyarakat tinggi," pungkasnya.
Baca Juga: Indonesia Ekspor Jagung 372 Ribu Ton dan Berhasil Kurangi Jumlah Impor
Berita Terkini Lainnya
