Menanti Rekonsiliasi, Jokowi Harus Menyambangi Prabowo?
ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Sidang sengketa hasil Pilpres 2019 telah usai, namun hingga belum terlihat tanda-tanda akan ada pertemuan antara kedua pasangan calon, untuk melakukan rekonsiliasi guna menyatukan masyarakat yang sempat terbelah selama Pemilu 2019.
Konflik tersebut masih terjadi meskipun lembaga tertinggi yang berwenang memutuskan perkara sengketa hasil Pilpres, yakni Mahkamah Konstitusi (MK), telah menolak seluruh gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, yang menurut mereka terjadi kecurangan pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif (TSM).
Salah satu gugatan yang ditolak mahkamah adalah klaim perolehan suara Prabowo-Sandiaga yang seharusnya memenangkan Pilpres 2019 dengan suara 52 persen atau 68.650.239 suara, unggul daripada pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang memperoleh suara 48 persen atau 63.573.169 suara.
Menurut mahkamah, gugatan Prabowo-Sandiaga tidak dapat diterima lantaran kubunya tidak dapat melampirkan bukti hasil rekapitulasi di daerah, dan saksi yang didatangkan tidak bisa membuktikan klaim hasil rekapitulasi versinya dengan rekapitulasi yang dilakukan berjenjang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
"Pemohon tidak melampirkan bukti hasil rekapitulasi yang lengkap dari 34 provinsi, dan sebagian besar model C1 tersebut merupakan hasil foto atau scan C1 yang tidak diuraikan dengan jelas mengenai sumbernya," kata hakim MK Arief Hidayat, saat membacakan putusan sidang di Gedung MK, Jakarta, Kamis malam (27/6).
Setelah putusan MK, Prabowo-Sandiaga beserta tim Badan Pemenangan Nasional (BPN), menyampaikan pidatonya di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Dalam pidatonya, pihaknya menghormati hasil yang telah diputuskan dan disahkan dari sidang gugatan sengketa di MK.
"Kami menghormati hasil Mahkamah Konstitusi itu. Kami menyerahkan seluruhnya kebenaran dan keadilan yang hakiki kepada Allah SWT," ujar Prabowo di Jakarta, Kamis malam (27/6).
1. Wacana rekonsiliasi, siapa yang harus memulai?
ANTARA FOTO/Puspa PerwitasariMeski telah menghormati keputusan MK, Prabowo belum mengucapkan selamat kepada Jokowi sebagai presiden terpilih, hal ini menunjukkan perbedaan sikap pada Pilpres 2014.
Beberapa wacana rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo memang mulai muncul sebelum sidang putusan MK. Kubu Jokowi-Ma'ruf berusaha memulai mengajak rekonsiliasi seperti Jusuf Kalla dan Luhut Binsar Panjaitan, yang menemui Prabowo.
Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), rekonsiliasi memiliki makna sebagai upaya memulihkan hubungan persahabatan ke keadaan semula. Lantas, siapa yang seharusnya lebih pantas mendatangi atau mengajak pertemuan?
“Padahal rekonsiliasi itu sangat penting, dan menurut saya hendaknya Jokowi yang menghampiri Prabowo. Tidak etis terlihatnya kalau Prabowo yang menghampiri, pasti mengundang persepsi ‘minta kursi’ nantinya,” kata Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin, Selasa (2/7).
Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin dalam peringatan haul Syeikh Nawawi Al Bantani ke-126 di Serang, Banten, Jumat (28/6) mengatakan dirinya akan segera mengagendakan pertemuannya dengan Prabowo-Sandiaga, guna membahas rekonsiliasi pasca-pilpres serta mempersatukan kembali pendukung kedua kubu.
"Saya kira pembicaraan awal sudah, tinggal menunggu kapan pertemuan formalnya. Tapi deal-deal atau komunikasi tidak langsung sudah. Sedang mencari waktu yang tepat," kata Ma'ruf dikutip dari kantor berita Antara, Rabu (3/7).
Baca Juga: PKS: Rekonsiliasi Bukan Berarti Bagi-Bagi Kursi
2. BPN berpendapat rekonsiliasi tidak diperlukan
IDN Times/Irfan FathurohmanBPN melalui Juru Bicaranya, Dahnil Simanjuntak, menyatakan rekonsiliasi tidak diperlukan karena hubungan antara Jokowi dan Prabowo baik-baik saja.
"Rekonsiliasi, memang ada apa? Sejak awal kan keterangan saya tidak perlu ada rekonsiliasi karena tidak ada yang konflik," kata dia, di Jalan Kertanegara, Jakarta, Kamis (27/6).
Seperti diketahui, hubungan Jokowi dan Prabowo sempat akrab sebelum Pilkada DKI Jakarta 2017, karena Partai Gerindra yang diketuai Prabowo pernah mengusung Jokowi-Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pada Pilkada DKI Jakarta 2012.
Dukungan Prabowo kepada Jokowi-Ahok juga diperkuat PDIP. Bahkan, Prabowo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sering melakukan kegiatan bersama di muka publik pada masa itu.
Tak hanya itu, pada 2009, ikatan antara Megawati dan Prabowo juga cukup erat. Terbukti keduanya mengajukan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2009. Gerindra juga berkoalisi dengan PDIP.
Editor’s picks
Pasangan Megawati-Prabowo bersaing dengan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, yang disokong Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP, dan PKB. Kedua pasangan itu juga bersaing dengan pasangan Wiranto-Jusuf Kalla yang didukung Partai Golkar dan Partai Hanura.
Partai Gerindra sebagai pendatang baru, cukup mendapat posisi penting saat itu. Tetapi, sejak Pilpres 2014, 'kemesraan' itu mulai longgar karena kontestasi politik di antara Prabowo-Jokowi.
Gugatan kecurangan Pilpres 2014 juga dilayangkan kepada MK. Putusan MK saat itu pun sama, yaitu menolak semua gugatan Prabowo-Hatta Radjasa yang juga didukung partai politik Hatta, PAN.
Namun sebelum Jokowi dilantik menjadi presiden 2014-2019, Prabowo akhirnya memutuskan bertemu dan mengucapkan selamat pada Jokowi. Prabowo juga hadir di Gedung Parlemen saat upacara pelantikan presiden dilaksanakan pada 20 Oktober 2014. Bahkan, Prabowo memberi hormat kepada Jokowi saat namanya disebut dalam pidato kenegaraan perdana Jokowi itu.
Pada Pemilu 2019, mereka berdua kembali bertarung. Berbagai macam narasi hoaks dan fitnah pun saling dilempar pendukung masing-masing kubu, dengan berbagai saluran media. Hingga akhirnya, Prabowo-Sandiaga dinyatakan kalah. Gugatan pun ditolak MK, dan upaya pertemuan mereka berdua belum muncul.
IDN Times/Arief Rahmat3. Rekonsiliasi demi keutuhan bangsa bukan bagi-bagi kursi
IDN Times/Irfan FathurohmanPengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsudin Haris mengatakan, rekonsiliasi tidak ada hubungannya dengan kompromi atau bagi-bagi kekuasaan seperti yang pernah disampaikan beberapa elite politik.
Dia berpendapat, rekonsiliasi menjadi penting untuk merajut kembali keutuhan bangsa yang cenderung terpecah-belah karena polarisasi dukungan berlandaskan orientasi politik pemilih pada Pilpres 2019.
“Tapi rekonsiliasi ada syaratnya, Prabowo harus mengakui kekalahannya dalam pemilu, sebagai sebuah kompetisi demokratis," kata dia, saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (29/6).
Sementara, Direktur Eksekutif Paremeter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan, rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo sebagai simbol politik di tingkat elite. Dengan rekonsiliasi, dapat membuat pendukung Prabowo-Sandiaga yang berjumlah sekitar 68 juta, dapat menerima Jokowi-Ma'ruf sebagai presiden dan wakil presiden RI terpilih.
Prabowo dalam pidatonya usai putusan MK, sama sekali tidak mengucapkan selamat atas terpilihnya Jokowi-Ma'ruf sebagai pasangan calon terpilih. Dosen UIN Syarif Hidatullah itu menyebut, sikap yang ditampilkan Prabowo justru dapat membuat pendukungnya semakin yakin dengan narasi kecurangan yang terjadi pada pemilu 2019.
Adi mengatakan apabila pertemuan keduanya terjadi akan menjadi penanda islah, karena Jokowi dan Prabowo adalah simbol politik saat ini. Mereka berdua perlu bertemu dan menyampaikan pidato kenegaraannya, supaya masalah di akar rumput, termasuk isu hoaks dan fitnah bisa terselesaikan.
Pengamat Politik Indonesian Public Institute Karyono Wibowo dalam diskusi publik yang diselenggarakan di kantor DPP PA GMNI, Jakarta, baru-baru ini juga berpendapat serupa.
“Ini (rekonsiliasi) akan berkolerasi dengan situasi pasca-putusan (MK). Jika pihak yang bersengketa di MK sama-sama menerima dan menghormati putusan MK, akan menjadi kata kunci untuk meredam polarisasi yang hampir terjadi di seluruh elemen masyarakat," ujar Karyono.
Rekonsiliasi atau pertemuan antara Jokowi dan Prabowo bagaimana pun perlu dilakukan. Bukan semata-mata untuk membangun jembatan koalisi atau bagi-bagi jatah kekuasaan lewat transaksi politik. Namun rekonsiliasi sebagai simbol dan makna politik, guna mengobati perkubuan yang terlanjur terjadi di masyarakat karena Pilpres 2019.
4. Sandiaga memberi sinyal rekonsiliasi
IDN Times/Irfan FathurohmanBaru-baru ini, Sandiaga ikut mengomentari wacana pertemuan antara Prabowo dan Jokowi. Dia menyebut pasangannya itu akan segera bertemu Jokowi.
Menurut Sandiaga, dirinya baru saja berkoordinasi dengan Prabowo terkait wacana rekonsiliasi. Dia menyebut komunikasi soal rekonsiliasi adalah satu pintu. Yakni langsung antara Prabowo dan Jokowi tanpa perantara pihak mana pun.
Sandiaga juga menyebut, mantan Danjen Kopassus sendiri lah yang akan menentukan waktu rekonsiliasi.
"Saya tadi berkoordinasi, Pak Prabowo bilang bahwa dia yang akan menentukan (rekonsiliasi)," kata Sandiaga di Jakarta, Minggu (30/6). "Jadi satu pintu saja melalui Pak Prabowo," dia menambahkan.
Baca Juga: Pasti Ada Rekonsiliasi, Gerindra Bantah Ada Deal Politik dengan Jokowi
Berita Terkini Lainnya
