Realisasi Anggaran Kemensos Mencapai 63,4 Persen, Ini Rinciannya
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Sosial Juliari P Batubara mengatakan realisasi anggaran dari tujuh program di unit kerja Kemensos telah mencapai Rp66,24 triliun atau 63,4 persen dari total anggaran untuk tahun ini Rp104,4 triliun per 14 Juli 2020.
“Prognosisi kita sampai akhir semester II minimal 97,38 persen penyerapan,” kata Mensos dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI, Rabu (15/7/2020).
1. Ini rincian realisasi anggaran Mensos
Juliari menjelaskan, dari total realisasi itu terdiri dari program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya sebesar Rp133,53 miliar atau 39,21 persen dari Rp340,58 miliar serta program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Rp15,07 miliar atau 46,31 persen dari Rp33,55 triliun.
Kemudian program pemberdayaan sosial Rp100,88 miliar atau 36,72 persen dari total anggaran Rp274,7 miliar. Program rehabilitasi sosial Rp395,59 miliar atau 44,26 persen dari Rp893,76 miliar. Program perlindungan dan jaminan sosial Rp26,65 triliun atau 62,66 persen dari Rp42,54 triliun.
Baca Juga: Jokowi Murka, Mensos Anggap Itu sebagai Sentilan dalam Bekerja
2. Anggaran Mensos akan bertambah jadi Rp124,8 triliun
Editor’s picks
Program penanganan fakir miskin terealisasi sebesar Rp38,81 triliun atau 64,7 persen dari total anggaran Rp59,99 triliun serta program pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan, dan penyuluhan sosial Rp129,94 miliar atau 34,47 persen dari Rp337,02 miliar.
“Awalnya anggaran kami Rp62,8 triliun untuk tahun ini, kini menjadi Rp104,4 triliun dan kemungkinan besar setelah hari ini menjadi Rp124,8 triliun,” kata Juliari.
3. Anggaran perlindungan sosial COVID-19 tidak semua ada di Kemensos
Sementara itu, mengenai anggaran Rp203,9 triliun untuk perlindungan sosial dalam rangka penanganan COVID-19 Juliari menjelaskan, tidak semuanya berada di Kemensos.
“Di paketnya Bu Menkeu terhadap COVID-19 ini sebenarnya realisasi yang keluar seperti 28 persen atau berapa persen itu adalah klaster tapi tidak semuanya ada di Kemensos,” ujarnya.
Baca Juga: Kemensos Butuh Rp1,3 T untuk Update Data Terpadu Kesejahteraan Sosial