Respons Arahan Presiden, Kabareskrim Bakal Miskinkan Bandar Narkoba
Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada melarang anggota melibatkan diri di kasus TPPO. (IDN Times/Amir Faisol)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Bareskrim Polri menyebut seluruh bandar dan pengedar barang narkoba bakal dimiskinkan dengan penggunaan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Hal tersebut disampaikan Kabareskrim Polri Komjen Wahyu merespons arahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo yang meminta agar ada gebrakan dalam penanganan kasus narkotika.
Wahyu menjelaskan, penerapan pasal TPPU kepada para pengedar dan bandar itu diharapkan dapat memutus siklus rantai peredaran narkoba di Indonesia.
"Pengungkapan tindak pidana narkotika dilanjutkan dengan penanganan tindak pidana pencucian uang sebagai tindak kejahatan lanjutannya adalah komitmen Polri untuk memastikan kartel narkotika tidak beroperasi lagi," ujar Wahyu di Jakarta, Rabu (13/9/2023).
Baca Juga: Jokowi Minta Polisi Terlibat Kasus Narkoba Ditindak Tegas
1. Penangkapan dan pemusnahan barang bukti tak menyelesaikan masalah
Ilustrasi tersangka (IDN Times/Mardya Shakti)Wahyu menjelaskan, langkah tersebut juga menjadi atensi dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar pemberantasan narkotika dapat dilakukan secara komprehensif.
Oleh karena itu, ia berharap penerapan pasal TPPU itu akan memberikan efek jera kepada para pelaku. Dengan penerapan pasal itu, para pelaku dapat dimiskinkan.
"Kalau orangnya ditangkap, disita barangnya, sabunya, kemudian dimusnahkan, dia masih punya uang. Makanya kita habiskan uangnya, kemudian kita simpan uangnya," jelasnya.
"Kita sita seluruh aset-asetnya, kita miskinkan, supaya nanti dia tidak punya modal lagi untuk jualan narkoba," imbuhnya.
Editor’s picks
Baca Juga: Jokowi Terima Usulan Rindam Jadi Tempat Rehabilitasi Pengguna Narkoba
2. Bareskrim akan berkoordinasi dengan PPATK untuk melacak aset
Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) Wahyu Widada. (Dok. Humas Polri)Wahyu mengatakan, Bareskrim juga bakal berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melacak aset para bandar dan pengedar narkoba.
“Prinsipnya yang melakukan tindak pidana narkoba nanti kita miskinkan dengan melakukan penyitaan terhadap aset-aset yang dimiliki khususnya yang berasal dari tindak pidana peredaran gelap narkoba,” tuturnya.
Baca Juga: Jokowi Sebut 3,6 Juta Warga Indonesia Terjerat Penyalahgunaan Narkoba
3. Bareskrim bakal meningkatkan program kerja sama dengan negara tetangga
Presiden Jokowi menyerahkan palu kepemimpinan ASEAN kepada Perdana Menteri Laos, Sonexay Siphandone (YouTube/Setpres)Bareskrim juga terus meningkatkan program kerja sama police to police dengan negara tetangga dalam pemberantasan narkotika jaringan internasional.
Ia menyebut langkah itu sejalan dengan program penanganan kejahatan transnasional yang disepakati dalam pertemuan ASEAN Ministerial Meeting Transnational Crime (AMMTC).
"Ini salah satu strategi yang kita lakukan, kami tidak mungkin bekerja sendiri, tentu kami akan terus berkolaborasi dengan seluruh stakeholder," tuturnya.
Berita Terkini Lainnya
