Singgung Operasi Yustisi, Anies Bahas KTP Presiden Jokowi
IDN Times/Irfan Fathurohman
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menyinggung Kartu Tanda Penduduk (KTP) Presiden Joko “Jokowi” Widodo saat membicarakan soal operasi yustisi untuk mendata para pendatang yang masuk usai lebaran.
“DKI pernah loh punya gubernur yang KTP-nya bukan DKI. Pak Jokowi itu dari Solo, KTP-nya Solo boleh jadi calon gubernur di Jakarta? Boleh,” katanya di Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (1/6).
“Sama seperti sekarang. Siapa pun boleh jadi calon bupati calon walikota di mana pun ya boleh, itu prinsip bahwa memang Indonesia itu memiliki kesetaraan, hanya masalah catatan kependudukan. Semuanya adalah warga negara Indonesia yang punya hak yang sama yang punya kesempatan yang sama,” sambung dia.
Apakah karena itu, Anies lantas memberhentikan operasi yustisi?
1. Operasi yustisi tak tepat sasaran
IDN Times/Irfan FathurohmanMenurut Anies, operasi yustisi tak tepat sasaran karena hanya menyasar kepada kalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Padahal, yang datang ke Jakarta itu juga berasal dari orang-orang elite.
"Hampir pasti yang di atas tidak tertangkap dalam operasi-operasi ini. Yang kena tuh yang di pinggir kali di bedeng-bedeng. Yang (operasi) itu diselenggarakan oleh siapa? Oleh kita sendiri," kata dia.
2. Asal bawa surat-surat kependudukan dan tak kalah penting, keterampilan
IDN Times/Irfan FathurohmanMantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu mengimbau kepada para pemudik yang pulang ke kampung halaman untuk senantiasa memberi edukasi bagi sanak familinya yang hendak mengadu nasib di ibu kota. Salah satunya, membawa surat-surat kependudukan yang lengkap. Itu wajib.
Kemudian, usahakan memiliki kepesertaan BPJS, sehingga kalau di Jakarta ada masalah kesehatan, mudah tertanggulangi. Terakhir, miliki keterampilan, bawa pengalaman, bawa kemampuan, sehingga di Jakarta ikut menggerakkan perekonomian.
"Dengan cara begitu, maka datang ke Jakarta, ikut berkontribusi pada kehidupan perekonomian di tempat kita," kata Anies.
3. Ibu kota milik seluruh warga negara
IDN Times/Gregorius Aryodamar PAnies menjelaskan, pihaknya tak melarang warga luar Jakarta masuk ke wilayahnya, karena ibu kota itu milik seluruh masyarakat Indonesia. Terlebih, kata dia, tidak ada aturan yang dibuat untuk melarang seseorang untuk bermigrasi dari suatu tempat ke daerah lain.
"Mengapa? Ibu kota adalah milik seluruh warga Indonesia. Jakarta adalah milik seluruh Indonesia. Tidak ada sedikit pun aturan di republik ini yang melarang pergerakan orang dari satu tempat ke tempat lainnya," ujar Anies.
Baca Juga: Sudah 3 Hari, Kondisi Ibu Ani Yudhoyono Semakin Menurun
Berita Terkini Lainnya
