Luhut Sebut Omnibus Law Wujud Keberanian Jokowi
IDN Times/Teatrika Handiko Putri
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Sejak naik ke permukaan dan menjadi bahan pembahasan, Omnibus Law menjadi sesuatu yang mengundang polemik di kalangan para pekerja Indonesia. Bahkan, baru-baru ini para buruh sempat demonstrasi di depan Gedung DPR untuk menentang penerapan Omnibus Law.
Walau begitu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut Omnibus Law sejatinya adalah upaya menggenjot investasi.
1. Luhut sebut Omnibus Law adalah wujud keberanian Jokowi
IDN Times/Debbie SutrisnoDi acara Mata Najwa pada Rabu (29/1) malam, Luhut secara terang-terangan memuji bahwa Omnibus Law sejatinya wujud keberanian Jokowi sebagai kepala negara.
"Tugas Omnibus Law ini kan untuk mengharmonisasikan aturan yang tumpang-tindih. Karena rating investasi kita ini rendah sekali. Ini salah satu wujud keberanian Jokowi dengan memunculkan Omnibus Law," ujar Luhut.
Baca Juga: Luhut: Di Indonesia Jokowi Sering Dikritik, Tapi Dunia Menghormatinya
2. Demi investasi, Luhut juga minta KPK bisa cegah korupsi, bukan sekadar tangkap saja
Editor’s picks
Dirut ITDC Abdulbar Mansoer bersama Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. (IDN Times/Hana Adi Perdana)Terkait investasi yang merupakan jobdesk Luhut di kementerian yang ia pimpin, mantan jenderal bintang empat ini menyebutkan bahwa pihaknya butuh bantuan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Luhut, KPK harus mampu mencegah korupsi, dibanding menunggu tindak korupsi itu terjadi.
"Penanganan korupsi sekarang sangat jalan menurut saya. Saya bilang ke Firli (Ketua KPK), pencegahan korupsi ini kau mainkan yang banyak, sebab investasi ini nilainya ratusan triliun, jadi supaya jangan tunggu ada korupsi dulu baru ditangkap," tegas Luhut.
3. Luhut tegaskan investasi tak ada urusannya dengan kedaulatan negara, imbas dari ketegangan di Laut Natuna dengan Tiongkok
Presiden Joko Widodo berada di geladak heli KRI Usman Harun 359 saat kunjungan kerja di Faslabuh Lanal Ranai, Selat Lampa, Natuna, Kepulauan Riau, pada 8 Januari 2020. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi meninjau kesiapan KRI tambahan yang akan bergabung untuk melakukan operasi pengendalian wilayah laut, khususnya di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) laut Natuna Utara. ANTARA FOTO/HO/Dispen KoarmadaMasih terkait investasi, Luhut menyebutkan bahwa tidak ada hubungannya antara investasi dengan kedaulatan. Imbas dari friksi dengan Tiongkok di Laut Natuna, Luhut menegaskan bahwa kedaulatan bangsa gak bisa dinegosiasikan.
"Gak ada urusan itu investasi dan kedaulatan. Kedaulatan itu gak bisa dinegosiasikan. Sekarang kami sepakat bahwa di pantai selatan Natuna itu kita akan buat pangkalan Bakamla," ujar Luhut.
Baca Juga: Luhut: Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Tidak Rugikan Buruh
Berita Terkini Lainnya
