Istana Bantah Tolak Revisi UU Pilkada karena Ingin Gibran ke DKI

Pratikno juga menepis kabar bahwa penyelenggaraan Pilkada di 2024 untuk menjegal Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dia menilai aturan tersebut juga sudah ada sejak Anies menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada saat itu.

"Pak Gubernur DKI waktu itu masih Mendikbud jadi gak ada hubungannya lah itu. Sama sekali gak ada hubungannya. Gak ada hubungan sama sekali. Justru jangan dibalik-balik juga," ujar Pratikno.

Pratikno meminta semua pihak agar tidak mengubah UU dengan tujuan tertentu. Jangan sampai, kata dia, nantinya malah menimbulkan ketidakpastian terhadap UU yang sudah ditetapkan.

"Jangan UU mau diubah untuk tujuan tertentu. Justru kita ingin kembali bahwa UU sudah ditetapkan tahun 2016. Belum kita laksanakan. Mari kita laksanakan, jangan sampai kemudian menimbulkan malah ketidakpastian, kan UU sudah ditetapkan kok gak jadi dijalankan," ucap Pratikno.

Mengenai rencana revisi UU Pemilu dan Pilkada, Pratikno menegaskan sikap pemerintah menolak karena ingin menjalankan UU yang sudah ditetapkan. Sehingga harus dilaksanakan.

"Sekali lagi sikap pemerintah didasarkan kepada UU ini sudah ditetapkan tahun 2016, ketentuan Pilkada serentak yang sudah ada di dalam UU belum kita laksanakan ya kita laksanakan," katanya.