Istana Hormati Langkah Polri dan TNI Ungkap Pelaku Penyiraman Air Keras

19 Mar 2026, 05:30 WIB

Santi Dewi

Istana Hormati Langkah Polri dan TNI Ungkap Pelaku Penyiraman Air Keras

Kepala Badan Komunikasi, Angga Raka Prabowo. (Dokumentasi Bakom)

Intinya Sih

Istana apresiasi langkah cepat polisi dan TNI ungkap pelaku penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus, menegaskan semua pelaku harus diproses hukum tanpa pandang latar belakang institusi.
Pemerintah hormati keterbukaan TNI soal empat anggotanya terlibat, sambil menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik serta memastikan proses hukum berjalan transparan dan berbasis bukti.
Koalisi masyarakat sipil desak empat anggota TNI diadili di pengadilan umum, minta evaluasi pimpinan TNI, dan dorong penyelidikan HAM atas kasus kekerasan terhadap pembela hak asasi tersebut.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Istana mengapresiasi langkah cepat kepolisian yang mengidentifikasi pelaku penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus. Pihak kepolisian mengungkap terdapat dua pelaku yang menjadi eksekutor, keduanya berinisial BHC dan MAK.

Apresiasi serupa juga disampaikan kepada TNI. Sebab Pusat Polisi Militer (Puspom) mengakui pelaku penyiraman air keras terhadap Andrie merupakan anggotanya. Bedanya, TNI mengungkap pelakunya ada empat orang.

Kepala Badan Komunikasi Angga Raka Prabowo mengatakan respons cepat dan profesional aparat penegak hukum merupakan elemen penting dalam menjaga kepercayaan publik di tengah situasi yang sensitif.

"Kami mencatat langkah cepat dan profesional aparat, baik kepolisian maupun Puspom TNI sebagai bagian dari proses penegakan hukum yang berjalan secara terbuka dan berbasis bukti," ujar Angga di dalam keterangan tertulis pada Rabu (18/3/2026).

Ia kembali menekankan setiap tindak kekerasan terhadap warga negara tidak dapat ditoleransi. Pelaku dari latar belakang apa pun, kata Angga, harus diproses hukum.

"Siapa pun pelakunya harus diproses sesuai aturan yang berlaku," katanya.

1. Asal pelaku tak mencerminkan keseluruhan institusi

Ilustrasi sejumlah prajurit TNI AD bersiap melakukan apel sebelum patroli di kawasan Monas, Jakarta, Minggu (31/8/2025). (ANTARA FOTO/Fauzan)

Angga mengatakan dugaan keterlibatan individu dalam peristiwa penyiraman air keras tidak mencerminkan institusi secara keseluruhan. Negara tetap berkepentingan menjaga integritas institusi dan memastikan kepercayaan publik tetap terjaga.

Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Digital itu turut menghormati sikap TNI yang terbuka soal pelaku yang berasal dari institusinya. Bahkan, TNI secara terbuka memastikan tak akan menutup-nutupi proses hukum yang akan bergulir.

"Ini mencerminkan komitmen institusi negara dalam menjaga disiplin, profesionalisme dan integritas di hadapan publik," tutur dia.

Angga mengimbau masyarakat tetap tenang dan tak menyebarkan informasi yang belum bisa diverifikasi. Pemerintah, kata Angga, berkomitmen mengawal proses hukum hingga tuntas. Selain itu, pemerintah memastikan setiap warga negara dilindungi oleh negara dalam menjalankan hak-haknya.

"Negara memastikan bahwa ruang demokrasi tetap aman dan terlindungi," imbuhnya.

2. Koalisi sipil desak empat anggota TNI diadili di pengadilan umum

Puluhan prajurit TNI asal Kalbar siap diberangkatkan ke Aceh. (IDN Times/Teri).

Sementara, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak agar kasus tersebut diusut secara tuntas dan tidak berhenti pada pelaku lapangan. Selain itu, mereka turut meminta agar keempat anggota TNI disidang lewat pengadilan umum.

"Kami lebih percaya proses peradilan yang transparan dan akuntabel lewat sistem peradilan umum," kata Direktur Indonesia RISK Centre, Julius Ibrani di dalam keterangannya pada Rabu kemarin.

Koalisi juga meminta agar Komisi Nasional HAM segera melakukan penyelidikan pemeriksaan untuk menilai kemungkinan adanya dugaan pelanggaran HAM yang berat. Apalagi, Andrie memiliki rekam jejak sebagai pembela HAM yang sudah aktif dalam advokasi revisi Undang-Undang TNI sejak Februari 2025.

3. Tuntutan Koalisi Masyaraakat Sipil

Letnan Jenderal TNI Yudi Abrimantyo yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI. (Dokumentasi Kementerian Pertahanan)

Koalisi masyarakat sipil juga mendesak Prabowo Subianto untuk mencopot Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) Letjen Yudi Abdimantyo. Sebab, keduanya dianggap gagal mengendalikan anggotanya sehingga terjadi aksi penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus.

"Apalagi koalisi menilai peristiwa kerusuhan Agustus juga turut melibatkan anggota Bais TNI. Maka, sudah sepatutnya otoritas sipil segera mengevaluasi posisi Kabais dan Panglima TNI, karena dapat dianggap gagal sehingga terjadi peristiwa penyiraman air keras dan keterlibatan anggota Bais di kerusuhan Agustus," tutur koalisi.

Di poin penutupnya, koalisi masyarakat sipil mendesak agar ada perhatian serius terhadap masa depan HAM dan demokrasi di Indonesia. Salah satu caranya dengan memastikan penyelesaian kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus lewat peradilan pidana umum.

"Apabila unsur-unsurnya terpenuhi, maka bisa digelar pengadilan HAM untuk kejahatan pelanggaran HAM yang berat," imbuhnya.