Pemerintah pastikan Hotel Sultan tidak ditutup, hanya ganti pengelola.
Karyawan masih bisa beraktivitas di hotel tersebut dan pemerintah sudah berkomunikasi dengan mereka.
Jakarta, IDN Times - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, mengatakan, Hotel Sultan yang berada di Kompleks Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta tak ditutup. Menurut Prasetyo, pengelola Hotel Sultan akan berganti dari PT Indobuildco kepada negara.
"Bukan ditutup, dialihkan pengelolaannya," ujar Prasetyo di Jakarta, dikutip Selasa (10/2/2026).
Prasetyo mengatakan, karyawan masih bisa beraktivitas di Hotel Sultan. Pemerintah juga sudah berkomunikasi dengan karyawan.
"Masih bisa beraktivitas dan kita sudah berkomunikasi beberapa waktu yang lalu dengan seluruh karyawan dan pihak pengelola," kata dia.
Kuasa Hukum PT Indobuildco, Hamdan Zoelva, menyoroti adanya perlakuan berbeda pengadilan terhadap PT Indobuildco dengan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia dan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) tentang pelaksanaan eksekusi putusan.
Hamdan menjelaskan, jauh sebelum terbit Putusan Nomor 208/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst, telah ada Putusan Provisi Nomor 667/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst pada 24 Januari 2024. Amar putusannya memerintahkan Kemensetneg dan PPKGBK menghentikan seluruh aktivitas di Kawasan Hotel Sultan hingga adanya putusan berkekuatan hukum tetap.
“Namun putusan provisi tersebut tidak dijalankan selama berbulan-bulan,” kata Zoelva dalam keterangan tertulisnya, Jumat (6/2/2025).
Bahkan, kata Hamdan, pada 29 Oktober 2024, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak melaksanakan putusan provisi dengan alasan belum adanya izin Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Padahal, putusan provinsi yang bersifat eksekutorial menurut hukum wajib dilaksanakan terlebih dahulu berdasarkan Buku II Mahkamah Agung dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000.
Sebaliknya, ketika pihak Kemensetneg dan PPKGBK mengajukan permohonan eksekusi atas putusan serta merta Nomor 208/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst tanggal 28 November 2025, izin diberikan dengan cepat. Dengan demikian, terbit penetapan eksekusi dan aanmaning pertama pada 26 Januari 2026 serta aanmaning kedua yang dijadwalkan 9 Februari 2026.
“Ini menunjukkan perlakuan yang berbeda. Putusan provisi yang menguntungkan klien kami tidak dijalankan, sementara permohonan eksekusi dari pihak lawan diproses sangat cepat,” kata Hamdan Zoelva.