Istana: Perusakan Fasilitas Publik Bukan Bentuk Ekspresi
- Pemerintah anggap demo si senayan bagian penyampaian aspirasi
- Demo di DPR tak diwakili aliansi manapun
- Pos polisi dibakar massa
Jakarta, IDN Times - Kepala Kantor Komunikasi Presiden (PCO), Hasan Nasbi menanggapi aksi demonstrasi yang berlangsung di DPR RI pada Senin (25/8/2025). Sejatinya, menurut Hasan, kebebasan berpendapat tidak pernah dilarang.
Kebebasan berpendapat telah dijamin undang-undang, tapi merusak fasilitas publik tidak dijamin undang-undang.
"Orang ingin menunjukkan aspirasinya dijamin oleh oleh undang-undang, tetapi merusak [fasilitas umum] tidak dijamin oleh undang-undang," kata Hasan Nasbi di Kantor PCO, Jakarta Pusat, Selasa (26/8/2025).
Dia menegaskan, menghancurkan fasilitas publik sama sekali bukan bagian dari kebebasan berpendapat dan menyampaikan aspirasi.
"Kalau misalnya, menghancurkan sesuatu itu bukan itu yang dimaksud dalam kebebasan berpendapat dan menyampaikan aspirasi," kata dia.
1. Pemerintah anggap demo si senayan bagian penyampaian aspirasi
Hasan menambahkan, pemerintah melihat aksi demonstrasi yang berujung tindakan anarkisme itu bagian usaha menyampaikan aspirasi. Ia pun meyakini aspirasi masyarakat terkait gaji anggota DPR RI itu telah tersampaikan ke para legislator.
Namun, ia mewanti-wanti jangan sampai merusak, jangan mengganggu ketertiban, jangan merugikan kepentingan orang lain.
"Jadi kalau pemerintah melihat demonstrasi itu sebagai usaha menyampaikan aspirasi tetapi jangan sampai merusak, jangan mengganggu ketertiban, jangan merugikan kepentingan orang lain," kata dia.
2. Demo di DPR tak diwakili aliansi manapun
Aksi unjuk rasa di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, berujung ricuh pada Senin (25/8/2025). Demo yang semula berlangsung tepat di depan gerbang Gedung DPR, Jalan Gatot Subroto meluas hingga ke kawasan Palmerah, Senayan, Slipi, Pejompongan, dan Petamburan.
IDN Times meliput langsung awal mula jalannya demo. Aksi ini bermula saat pagi hari sekitar pukul 09.30 WIB, massa mulai berdatangan ke depan gerbang Gedung DPR hingga siang pukul 11.00 WIB, massa semakin ramai datang ke lokasi. Mereka berasal dari berbagai kelompok lapisan masyarakat, mulai dari pengemudi ojek online (ojol), influencer, aktivis, sekelompok emak-emak, pedagang, kelompok pelajar, hingga perseorangan.
Berbeda dari demo biasanya, aksi kali ini tidak mengatasnamakan aliansi atau organisasi masyarakat tertentu sehingga tak ada satu pun mobil komando yang biasa digunakan untuk berorasi lewat pengeras suara.
Namun, sambil berteriak dengan lantang, massa secara bergantian kompak menyuarakan aspirasi sebagai bentuk kekecewaan terhadap para pimpinan dan anggota DPR RI. Mereka menilai, tunjangan DPR terlalu besar dan etikanya buruk di tengah perekonomian masyarakat yang saat ini serba sulit.
Aparat kepolisian dengan alat pelindung diri lengkap tampak berjaga di sekitar lokasi. Mereka membawa tongkat pentung, helm, dan tameng. Jalan Gatot Subroto yang mengarah dari Semanggi ke Slipi diblokade, hanya ruas jalan TransJakarta yang dibuka. Pengendara motor maupun mobil yang melintas hanya bisa melalui jalur tersebut.
Selain itu, pintu gerbang DPR juga diblokade dengan barier beton. Pagar besi yang menjadi pembatas Gedung DPR juga dilapisi dengan oli, agar massa tidak bisa memanjat.
3. Pos polisi dibakar massa
Kericuhan semakin parah pada pukul 19.00 WIB, massa membakar Pos Polisi Petamburan yang tepat berada di bawah kolong flyover. Tenda pos polisi juga ikut dibakar. Sebelum dibakar, tenda tersebut diseret ke tengah jalan. Insiden ini membuat lalu lintas terganggu.
Polisi memukul mundur massa dengan rentetan tembakan gas air mata. Pengendara ikut terkena dampak. Beberapa warga juga ikut membantu mengatur lalu lintas.
Massa tersebar ke arah Palmerah Utara dan Jalan K.S. Tubun. Aparat pun membagi dua kelompok dalam upaya memukul mundur massa di area tersebut.
Setelah situasi di bawah flyover kondusif, polisi langsung memadamkan api. Kaca pos polisi juga tampak dirusak. Tak berselang lama, pengendara bisa melewati jalur tersebut.
