Istilah Orde Lama Mau Dihapus, Puan: Jangan Sampai Ada Dihilangkan

Lebih jauh, Puan juga meminta agar penulisan ulang sejarah Indonesia dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan transaparan. Ia juga meminta agar proyek ini tidak dilakukan secara buru-buru.

Ia mengingatkan, jangan sampai bangsa ini malah melupakan sejarah yang selama ini sudah tercatat rapi.

"Namanya sejarah apakah itu pahit ataukah baik, ya kalau memang harus diulang ya diulang dengan sebaik-baiknya," kata dia. 

Sebelumnya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan, penulisan ulang sejarah RI juga dalam rangka menghapus istilah Orde Lama. Fadli menegaskan, pemerintahan Presiden Sukarno tidak pernah menyebut dirinya Orde Lama.

"Jadi sebenarnya itu para sejarawan yang membuat ya, kalau kita lihat istilah Orde Lama, pemerintahan Orde Lama, tidak pernah menyebut dirinya Order Lama, kalau Orde Baru memang menyebut itu adalah Orde Baru," kata Fadli Zon.

"Tapi pemerintahan di masa itu apakah pemerintahan di masa periode itu menyebut dirinya Orde Lama? Kan tidak ada. Jadi sebenarnya itu juga perspektif yang kita ingin membuat lebih inklusif, lebih netral," imbuhnya.

Fadli menerangkan, bila melihat dari kacamata demokrasi liberal pada era itu, terdapat kabinet yang jatuh bangun demi mempertahankan roda pemerintahannya.

Ia mencontohkan Kabinet Natsir, Burhanuddin Abdullah Harahap, Ali Sastroamidjojo, Kabinet Wilopo dan seterusnya, hingga era demokrasi terpimpin tahun 1959-1966 jatuh bangun dalam mempertahankan roda pemerintahannya kala itu. 

Lebih jauh, Fadli menekankan, penulisan ulang sejarah ini menjadi kepentingan nasional. Penulisan ulang sejarah RI juga akan menonjolkan keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai oleh bangsa ini.

"Kita bukan mau menonjolkan sejarah kekurangan, tapi sejarah apa yang telah dilakukan di masa Bung Karno, di masa Pak Harto sampai masa Pak Jokowi apa yang ditekankan," kata dia.