Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

Rujuk Risalah Amandemen, MPR Putuskan Hari Pengajuan Cawapres Hari Kalender

5 min read
Rujuk Risalah Amandemen, MPR Putuskan Hari Pengajuan Cawapres Hari Kalender
Wakil Ketua MPR RI Shohibul Iman ungkap proses pergantian Wapres baru di MPR. (IDN Times/Amir Faisol).
  • Shohibul Iman menyatakan frasa "hari" dalam UU MD3 dimaknai sebagai hari kerja, sementara risalah amandemen UUD 1945 menjadi rujukan hari kalender.

  • MPR tetap menjadwalkan pengiriman dua nama cawapres pada 25 November dan sidang paripurna pada 9 Desember 2026.

  • Panitia Ad Hoc akan membahas mekanisme pemilihan cawapres, sementara Mahfud MD menilai jadwal tersebut berpotensi menimbulkan masalah hukum.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua MPR RI Shohibul Iman menanggapi polemik penetapan tanggal pengiriman dua nama calon wakil presiden (cawapres) pada 25 November 2026, yang dinilai menyalahi ketentuan perundang-undangan. Penetapan tanggal ini telah disesuaikan dengan hari pelaksanaan sidang paripurna MPR pada Rabu, 9 Desember 2026.

Shohibul menyatakan sependapat dengan pernyataan Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD bahwa hari yang dimaksud dalam UU MD3 merupakan hari kerja.

"Kami berterima kasih kepada semua pihak yang memberi perhatian serius terhadap proses pergantian wapres di MPR RI di mana banyak sekali masukan-masukan konstruktif bagi MPR RI," kata Shohibul Iman kepada IDN Times, Minggu (22/11/2026).

"Saya kira apa yang disampaikan Pak Mahfud MD benar dengan merujuk pada UU MD3 di mana hari yang dimaksud adalah hari kerja," tambahnya.

  1. 1. Risalah rapat amandemen konstitusi jadi rujukan

    20261110_173506.jpg
    Gedung MPR, DPR, dan DPD RI. (IDN Times/Amir Faisol)

    Namun, politikus PKS itu menjelaskan, apabila merujuk pada risalah rapat saat amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada 1999-2002, khususnya dalam pembahasan Pasal 8 Ayat 2 dan 3 UUD 1945, frasa hari dimaksud sebagai hari kalender.

    Dalam risalah tersebut diterangkan, penyebutan 60 hari dipadankan dengan dua bulan, penyebutan 30 hari dengan satu bulan, dan seterusnya. MPR menekankan pentingnya untuk menjaga ruh konstitusi. Oleh karena itu, MPR menegaskan, frasa hari yang dimaksud merupakan hari kalender.

    "Maka rapat gabungan MPR memutuskan 14 hari dimaksud adalah 14 hari kalender. Sehingga jika rapat paripurna diputuskan akan dilaksanakan pada 9 Desember maka 14 hari kalender sebelumnya jatuh pada 25 November," kata dia.

    Shohibul mengapresiasi semua pihak yang memberikan perhatian serius terhadap proses pergantian wapres di MPR RI, melalui aspirasi dan masukan yang konstruktif bagi majelis.

    "Segala ide, gagasan, dan pendapat sangat baik untuk disampaikan demi menjaga dan meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kita," kata dia.

  2. 2. Panitia Ad Hoc akan rapat bahas mekanisme pemilihan cawapres besok

    IMG-20251001-WA0007.jpg
    Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Abidin Fikri (dok. Istimewa)

    Sementara itu, Sekretaris Panitia Ad Hoc Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Presiden, Abidin Fikri menanggapi polemik penentuan tanggal pengiriman dua nama cawapres oleh Presiden Prabowo Subianto kepada MPR RI yang dinilai menyalahi ketentuan perundang-undangan. Dia mengatakan, MPR akan menampung semua masukan masyarakat.

    Abidin mengatakan, Panitia Tim Ad Hoc akan kembali menggelar rapat pada Senin (23/11/2026). Rapat tersebut, kata dia, salah satunya untuk membahas ketentuan peraturan perundang-undangan, Komstitusi, UU MD3 dan Tatib MPR.

    "Apa yang berkembang di masyarakat termasuk masukan dari Pak Mahfud MD tentu akan menjadi perhatian semua pihak termasuk dari Panitia Ad Hoc MPR dan sesuai dengan kesepakatan pada rapat awal Panitia Ad Hoc yang lalu," kata Abidin kepada wartawan, Minggu (22/11/2026).

    Politikus PDIP itu juga menegaskan, MPR berkomitmen tetap berpegang pada konstitusi dalam pelaksanaan Sidang MPR terkait pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden. Hingga saat ini, pengiriman dua nama calon wakil presiden (cawapres) ke MPR masih dijadwalkan pada Rabu, 25 November 2026. Sidang paripurna MPR tetap direncanakan berlangsung pada Rabu, 9 Desember 2026.

    "Seperti disampaikan Pak Bambang Wuryanto Wakil Ketua MPR RI," kata dia.

    "Berkaitan dengan waktu pelaksanaan Sidang MPR masih mengacu pada tanggal 9 Desember 2026," tambahnya.

  3. 3. Mahfud sebut jadwal pengiriman dua nama cawapres salahi aturan

    Mahfud MD, Menko Polhukam
    Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD ketika ditemui di area Senayan Park, Jakarta Pusat. (IDN Times/Santi Dewi)

    Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, mewanti-wanti Presiden Prabowo Subianto dan MPR bahwa calon wakil presiden yang akan dipilih lewat sidang paripurna 9 Desember berpotensi jadi masalah hukum. Sebab, berdasarkan aturan yang ada, bila MPR ingin menggelar sidang istimewa pada 9 Desember, maka dua cawapres seharusnya sudah disetor paling lambat pada Kamis, 19 November 2026 pukul 00.00 WIB.

    "Bahwa jika sampai kemarin, Kamis (19/11/2026) jam 00.00 WIB, Presiden belum mengajukan dua nama calon wapres pengganti Gibran, maka MPR, mungkin, tidak bisa bersidang. Bahkan, tidak sah dilakukan pada 9 Desember 2026," demikian cuit Mahfud di akun media sosial X, dikutip Jumat (20/11/2026).

    Berdasarkan aturan di dalam UUD 1945, pengajuan calon pengganti wapres dilakukan dalam 14 hari sebelum sidang MPR. Sedangkan, MPR telah menetapkan sidang istimewa digelar pada 9 Desember 2026. Penetapan tanggal itu diundur dari sebelumnya, yakni 2 Desember 2026.

    Mahfud menemukan, terdapat ketidaktelitian penetapan tanggal sidang istimewa bila mengacu ke Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).

    "Di dalam UU MD3 dan di dalam tata tertib MPR ditegaskan bahwa yang dimaksud hari adalah hari kerja dan bukan hari di dalam kalender," kata dia.

    Mahfud pun menyarankan agar MPR kembali menunda sidang istimewa sesuai ketentuan, yakni 14 hari kerja sejak menerima dua nama calon wapres baru. Tujuannya agar ada kesesuaian antara ketentuan di dalam UUD, UU MD3, dan tata tertib MPR.

    "Misalnya Presiden menyerahkan hari ini, Jumat (20/11/2026), maka sidang ditunda menjadi 10 Desember 2026. Begitu seterusnya dihitung mundur dalam 14 hari kerja jika Presiden menyampaikan nama begitu pulang dari RRC. Maka, harus dihitung 14 hari kerja penyerahannya," kata Mahfud.

    Hal tersebut, kata Mahfud, bisa terlihat sepele, tetapi penting untuk tetap dilakukan agar tidak menggelinding menjadi masalah politik baru.

    "Yang penting 14 hari kerja itu masih ada dalam rentang waktu 60 hari sejak Gibran menyatakan berhenti (mundur)," kata dia.

Related Articles

See More
Rujuk Risalah Amandemen, MPR Putuskan Hari Pengajuan Cawapres Hari Kalender