Jadwal Pemilu 2024 Masih Deadlock, Diusulkan Penetapan oleh KPU Baru

25 Okt 2021, 06:00 WIB

Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)

Jakarta, IDN Times - Hingga saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemerintah dan DPR belum memutuskan tanggal berapa Pemilu 2024 digelar. Kondisi masih deadlock (buntu) karena KPU dan pemerintah masing-masing telah mengusulkan tanggal dan bulan yang dianggap paling tepat.

Terkait hal ini, peneliti Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) Aqidatul Izza Zain mengatakan, sebaiknya jadwal dan tahapan Pemilu 2024 ditetapkan oleh KPU periode 2022-2027.

"Karena yang mengetahui kebutuhan, potensi permasalahan yang muncul pada Pemilu 2024 ini ya harusnya KPU pada periode tersebut, yakni periode 2022-2027," kata Izza dalam diskusi publik bertajuk "Tahapan Tidak Jelas, Bagaimana Nasib Pemilu 2024?" yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Perludem, Minggu (24/10/2024).

1. Penetapan jadwal dan tahapan pemilu sebaiknya oleh KPU periode 2022-2027

Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)

Menurut Izza, bila jadwal pemilu ditetapkan oleh KPU yang menduduki periode baru pada April 2022, KPU masih memiliki persiapan dari April hingga Agustus untuk menetapkan jadwal dan tahapan.

Dia menambahkan, berkaca dari berbagai pengalaman penyelenggaraan pemilu, penetapan jadwal dan tahapan pemilu selalu dilakukan oleh KPU yang akan menjalankan pemilihan pada periode itu, dan bukan dilakukan oleh KPU periode sebelumnya.

"Jadi, ini sebaiknya dilanjutkan lagi tradisinya. Agar memang penetapan jadwal itu dilakukan oleh KPU yang akan menyelenggarakan pemilu itu sendiri," kata Izza dilansir ANTARA.

2. KPU periode 2018-2022 diminta hentikan perdebatan soal jadwal Pemilu 2024

Ilustrasi penyelenggara pemilu. (IDN Times/Sukma Shakti)

Izza menegaskan, perdebatan tentang tanggal pemilu sudah terlalu lama bergulir. Terlebih, yang terlibat dalam perdebatan adalah jajaran KPU yang sebentar lagi masa jabatannya akan berakhir pada April 2022.

"Nanti yang menyelenggarakan Pemilu 2024 adalah KPU periode 2022, lebih baik KPU yang saat ini menghentikan perdebatan tersebut dan menyerahkannya kepada KPU periode berikutnya,” tutur dia.

Karena itu, ia menuntut agar tim seleksi KPU-Bawaslu dapat menghasilkan anggota-anggota KPU dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) yang berintegritas, berkualitas, serta memiliki kapasitas yang jelas dalam dunia pemilihan umum.

3. Komisioner KPU diminta harus tegas dan berani untuk menetapkan keputusan

IDN Times/Teatrika Handiko Putri

Sementara itu, Pelaksana tugas Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif Violla Reininda, meminta komisioner KPU harus tegas dan berani untuk menetapkan keputusan.

"Komisioner KPU ke depan harus tegas dan berani untuk menetapkan dan juga menegaskan keputusan yang akan diambil," kata Violla.

Dia menyebut, KPU yang sekarang telah memiliki kajian yang cukup komprehensif dan sudah memiliki simulasi tentang jadwal dan tahapan Pemilu 2024. Selain itu, KPU juga sudah mengundang berbagai pemangku kepentingan dan mendengarkan pendapat para pemangku kepentingan.

“Apa lagi yang harus ditunggu oleh KPU? Ini (pengambilan keputusan) adalah cara untuk meningkatkan posisi tawar KPU di mata pemerintah dan juga DPR. Harus secara tegas dan lekas untuk menetapkan jadwal pemilu,” kata dia.

Selain itu, Violla juga berharap agar ke depannya para calon komisioner KPU, yang saat ini sedang menjalani proses seleksi, memiliki komunikasi politik yang baik, sehingga dapat berkomunikasi dengan lugas kepada DPR dan pemerintah di masa mendatang.

Terakhir, ia menekankan bahwa komisioner KPU harus merupakan orang-orang yang bisa dan memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai pemilihan umum.