Jakarta Diminta Cepat Tentukan Nasib Mau Jadi Kota Apa Usai IKN Pindah

18 Jan 2022, 06:00 WIB

Ilustrasi Jakarta (IDN Times/Sunariyah)

Jakarta, IDN Times - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti mengingatkan nasib Jakarta, jika ibu kota negara (IKN) akhirnya pindah ke Kalimantan Timur. Menurut La Nyalla, Jakarta segera memilih posisi baru jika ibu kota negara pindah.

"Jakarta harus memilih mau menjadi kota kelas dunia yang seperti apa? Karena secara teori, kita tidak bisa melayani semua," ujar La Nyalla dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (17/1/2022), seperti dikutip dari ANTARA.

Selain soal posisi baru, pemerintah juga diminta menyatakan secara terbuka dan jelas nasib Jakarta, termasuk aset negara di dalamnya.

"Pemerintah harus menyatakan secara terbuka dan jelas bagaimana nasib aset-aset negara yang ada di Jakarta, seperti Gedung Parlemen di Senayan dan semua kantor kementerian dan lembaga yang akan ditinggalkan, nanti dijadikan apa?" katanya.

1. Jakarta harus melihat kota-kota besar di dunia dalam memilih posisi yang diinginkan

Default Image IDN

Menurut Ketua DPD RI ini, posisi baru Jakarta harus diputuskan secara matang, dan mencermati banyak contoh kota di dunia yang melakukan penajaman posisi sehingga menjadi kota kelas dunia.

Bila Jakarta mau jadi kota pusat keuangan, ujar La Nyalla, maka bisa menjadikan Hong Kong, Singapura, dan Tokyo sebagai acuan.

Tapi jika ingin menjadi kota budaya, bisa mencontoh Berlin, Kopenhagen, Stockholm. Sedangkan bila ingin menjadi kota global baru, sejumlah kota di dunia seperti Boston, Chicago, Madrid, Milan, dan Toronto bisa menjadi acuan.

"Semua pilihan tersebut memiliki perbedaan masing-masing, sehingga sejak awal Jakarta harus menentukan kota kelas dunia seperti apa dan dengan keunggulan kompetitif serta komparatif apa yang akan dimaksimalkan," kata La Nyalla.

2. Untuk menjadi kota kelas dunia, Jakarta harus memenuhi beberapa syarat

IDN Times/Aldzah Aditya

Menurut La Nyalla, selain memiliki perbedaan yang menjadi ciri khas kota, ada pula "benchmark" yang sama dan berlaku untuk semua kota kelas dunia, yaitu prasyarat standar yang harus dimiliki dan terdapat di kota kelas dunia.

Prasyarat standar itu di antaranya kestabilan politik, dan pertumbuhan ekonomi yang terukur dan berkesinambungan.

Selain itu, kota kelas dunia mutlak dikelola dengan pemerintahan yang bersih, transparan, dan patuh hukum.

Kemudian kualitas sumber daya manusia (SDM) di Jakarta juga harus meningkat sesuai standar SDM kota kelas dunia.

Tidak hanya itu, juga harus ada peraturan yang menunjang pelayanan publik dengan sangat baik.

"Termasuk pelayanan transportasi publik yang nyaman dan aman, dan selain dilengkapi infrastruktur modern, yang tak kalah penting harus bebas banjir," ujarnya.

3. Soal IKN, pemerintah harus jelaskan detail ke masyarakat terkait pembiayaannya

Presiden Jokowi saat meninjau lokasi IKN di PPU untuk pertama kalinya sejak penentuan IKN baru (IDN Times/Yuda Almerio)

La Nyalla juga memberi beberapa catatan terkait rencana pemindahan IKN, di antaranya soal isu penganggaran dalam membiayai proyek, akomodasi partisipasi masyarakat lokal dalam pembangunan IKN, dan pengendalian pembangunan serta dampak lingkungan yang bisa ditimbulkan.

"Pemerintah perlu menjelaskan secara detail terkait pembiayaan pemindahan IKN kepada masyarakat. Kalau berasal dari utang, maka instrumen utang dalam bentuk apapun, harus berwujud menjadi aset negara dan secara terukur dapat dibayar oleh negara ini atau oleh pemerintah berikutnya," ujar dia.