Jalsa Salanah Ahmadiyah Dilarang, Anggota DPR: Polri Harus Profesional
Intinya sih...
- Anggota DPR menyesalkan penolakan kegiatan Jalsa Salanah Ahmadiyah di Kuningan, Jawa Barat.
- Kegiatan keagamaan harus menjaga harmoni sosial dan ketertiban umum, serta perlu diantisipasi dengan dialog dan mediasi.
- Selly mendorong aparat kepolisian untuk melindungi masyarakat dengan profesionalisme, pemerintah daerah perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya toleransi.
Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriyana Gantina turut menanggapi aksi penolakan terhadap pelaksanaan kegiatan Jalsa Salanah Ahmadiyah di Kuningan, Jawa Barat.
Selly menyesalkan peristiwa penolakan terhadap acara Ahmadiyah yang terus berulang di Indonesia. Menurut dia, peristiwa ini perlu disikapi dengan bijak agar hak warga negara, termasuk kebebasan beragama dan beribadah, tidak tercederai sebagaimana dijamin dalam konstitusi.
"Saya menyesalkan pembatalan kegiatan Jalsah Salanah yang direncanakan oleh komunitas Ahmadiyah di Kuningan, Jawa Barat," kata Selly saat dihubungi IDN Times, di Jakarta, Jumat (6/12/2024).
1. DPR minta negara hadir atas peristiwa ini
Selly memahami bahwa setiap kegiatan keagamaan harus dilakukan dengan menjaga harmoni sosial dan ketertiban umum.
Di sisi lain, negara harus hadir untuk menjamin keseimbangan antara kebebasan beragama dan kebutuhan menjaga kerukunan di masyarakat.
Karena itu, menurut dia, peristiwa ini semestinya bisa diantisipasi dengan upaya dialog dan mediasi. Langkah-langkah seperti pembatasan akses jalan atau pembatalan kegiatan semestinya menjadi pilihan terakhir.
"Langkah-langkah seperti pembatasan akses jalan atau pembatalan kegiatan semestinya menjadi opsi terakhir setelah semua upaya dialog dan mediasi dilakukan," kata dia.
2. Kepolisian diminta lebih profesional
Lebih jauh, Selly mendorong aparat kepolisian untuk menjalankan perannya sebagai pelindung seluruh masyarakat dengan mengedepankan profesionalisme dan pendekatan yang adil.
Dia menekankan agar prinsip non-diskriminasi dan transparansi harus menjadi prioritas dalam menangani isu sensitif seperti ini.
Selain itu, pemerintah daerah bersama Kementerian Agama perlu mengambil peran aktif dalam membina masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya toleransi.
"Dialog, edukasi, dan pendekatan persuasif perlu terus dilakukan agar masyarakat dapat menerima keberagaman sebagai kekuatan bangsa," tutur dia.
3. Jadi pembelajaran untuk perkuat nilai-nilai toleransi
Terakhir, Selly berharap, pelarangan peristiwa ini menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk terus memperkuat toleransi dan menjaga keharmonisan dalam keberagaman.
Sebagai bangsa yang besar dan majemuk, musyawarah dan semangat gotong royong adalah kunci untuk menjaga persatuan dan kedamaian di tengah perbedaan.
"Ke depan, sinergi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat menjadi sangat penting untuk mencegah konflik serupa di masa depan," kata dia.
Diketahui, kegiatan pertemuan tahunan jemaah Ahmadiyah, Jalsah Salanah, yang akan digelar di Desa Manislor, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, 6-8 Desember 2024 batal diselenggarakan, karena Pemerintah Kabupaten Kuningan melarangnya.
Jalsah Salanah merupakan pertemuan tahunan untuk berdiskusi, belajar, sharing keagamaan yang dihadiri jemaah Ahmadiyah dari berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan ini rencananya akan dihadiri sekitar 14 ribu jemaah dan 100 undangan dari berbagai elemen.