Jelang Pemilu, Kondisi Ekonomi Negara Kerap Dipolitisasi

31 Jul 2018, 14:35 WIB

Ilustrasi bendera partai politik. (ANTARA FOTO/ Reno Esnir)

Jakarta, IDN Times - Tahun depan, Indonesia akan menyelenggarakan pesta demokrasi yakni pemilu serentak yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019. Pada pemilu tersebut, masyarakat tidak hanya memlilih calon presiden dan wakil presiden, melainkan juga calon legislatif.

Pengamat Politik LIPI, Siti Zuhro mengatakan, demokrasi yang terjadi di Indonesia harus bisa menjadi ajang untuk mencerdaskan bangsa. Sehingga kualitas dalam demokrasi pun harus terus ditingkatkan.

"Jadi bangsa Indonesia adalah bangsa yang cerdas. Kita berikan demokrasi kesempatan untuk mencerdaskan bangsa. Kualitas demokrasi di Indonesia harus meningkat di Pemilu 2019," ujar di SMESCO Jakarta, Selasa (31/7).

1. Politik kerap dikambinghitamkan

IDN Times/Afriani Susanti

Menurut Siti, dunia politik kerap dikambinghitamkan pada kondisi ekonomi yang terjadi. Pasca-Pilkada DKI Jakarta yang diselenggarakan tahun 2017 hal ini berpengaruh pada kondisi ekonomi yang signifikan.

"Pasca-Pilkada DKI Jakarta mampu menggerakkan ekonomi yang cukup signifikan. Ditambah lagi tahun ini juga ada Pilkada serentak di 171 wilayah di seluruh Indonesia. Sejak 2005 hingga 2018 sudah terselenggara 1.400 kali Pilkada di Indonesia," ungkapnya.

2. Ketakutan para calon tidak terpilih

Ilustrasi (ANTARA FOTO/Rahmad)

Siti juga menyoroti adanya ketakutan para calon jika nanti tidak terpilih. Sehingga mereka pun melakukan berbagai cara termasuk memberikan "uang receh" kepada masyarakat. Sehingga harus memutus mata rantai perilaku negatif tersebut dan bisa digantikan dengan demokrasi yang lebih variabel dan berkualitas.

"Memang harus memutuskan mata rantai perilaku negatif tersebut. Ending-nya jadi harus menjadi bangsa yang beradab bukan menghalalkan berbagai cara. Pemilu adalah momen untuk memilih pemimpin yang berkualitas dan bisa dipertanggungjawabkan," tuturnya.

3. Jangan politisasi kebhinekaan

ANTARA FOTO/Reno Esnir

Selain itu, Siti juga mengatakan kebhinekaan jangan sampai dipolitisasi oleh pengelola bangsa ini. Tidak boleh ada diskriminasi terhadap kau minoritas. Masyarakat harus piawai dalam menjaga keberagaman, itulah yang menjadi kekuatan untuk dibangun.

"Kebhinekaan kita jangan ditarik ke politisasi. Yang mayoritas harus merangkul," jelasnya.