Jenderal Andika: Kandidat Pangkostrad Akan Diumumkan Pekan Depan

16 Jan 2022, 17:33 WIB

Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa (kiri) melakukan penghormatan usai meninjau kapal selam KRI Ardadedali-404 di Koarmada II, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu, 4 Desember 2021 (ANTARA FOTO/Didik Suhartono)

Jakarta, IDN Times - Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa mengatakan, kandidat Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) masih dibahas di Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi Mabes TNI. Andika membantah ada tarik-menarik kepentingan, sehingga posisi itu dibiarkan kosong selama hingga nyaris tiga bulan lamanya.

"Tarik-menarik nama gak ada. Ini kan mau menyiapkan konsep secara keseluruhan dan Wanjakti itu biasanya dilakukan setiap tiga bulan sekali," ungkap Andika ketika berbicara di Gedung Kejaksaan Agung dan dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (16/1/2022).

Ia menambahkan, pengisian jabatan tersebut tinggal menunggu ketetapan Wanjakti Mabes TNI. Andika menyebut, rencananya kandidat Pangkostrad akan diumumkan pekan depan. Ia pun mengatakan, jabatan Pangkostrad dibiarkan kosong nyaris tiga bulan lantaran Wanjakti TNI ingin merealisasikan pembentukan jabatan-jabatan baru di TNI yang sudah ada di dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019.

Salah satu jabatan baru yang dimaksud Andika yakni Komando Armada RI. Jabatan tersebut, kata dia, akan berada di bawah TNI AL dan dipimpin oleh perwira bintang tiga, dua dan di bawahnya. Ia menambahkan, akan ada 14 jabatan perwira tinggi di Komando Armada RI.

Lalu, bagaimana peluang menantu Luhut, Maruli Simanjuntak, yang disebut-sebut menjadi kandidat kuat untuk posisi Pangkostrad?

1. Mayjen Maruli berpeluang terpilih jadi Pangkostrad karena ada dinamika politik

Pangkostrad Letnan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak saat masih menjabat Pangdam Udayana, Bali dan istrinya Paulina yang juga putri Luhut Pandjaitan (Tangkapan layar YouTube TNI AD)

Peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menilai Mayjen Maruli bisa saja berpeluang menjadi Pangkostrad untuk menggantikan Dudung. Apalagi pengisian jabatan Pangkostrad tidak bisa terhindarkan dari dinamika politik. Hal itu lantaran penunjukkan Pangkostrad harus melalui persetujuan presiden.

Tetapi, Fahmi kembali mewanti-wanti Presiden Joko "Jokowi" Widodo agar sosok Pangkostrad selanjutnya tidak dipilih semata-mata karena faktor kedekatan dengan kekuasaan maupun kekuatan politik tertentu. Di sisi lain, bila para pemangku kepentingan termasuk Presiden Jokowi telah mengantongi nama Pangkostrad sebaiknya segera disampaikan ke publik.

"Toh siapa pun yang ditunjuk, gak akan ada resistensi sepanjang memenuhi syarat, kompeten, dan tidak punya riwayat karier yang buruk atau pernah melanggar hukum," ungkap Fahmi dalam keterangan tertulis, Sabtu 15 Januari 2022.

2. Mayjen Maruli tidak akan terpilih bila faktor senioritas yang dijadikan pertimbangan

Pangdam III Siliwangi Jawa Barat, Mayjen Agus Subiyanto (Tangkapan layar YouTube TNI Angkatan Darat)

Sementara, di sisi lain, bila faktor senioritas yang dijadikan pertimbangan memilih Pangkostrad, maka nama Mayjen Maruli akan tersingkir. Maruli yang merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) 1992 dianggap tidak akan menjadi pilihan utama karena masih ada sederet seniornya yang sama-sama layak mengemban jabatan tersebut.

"Masih ada sejumlah senior di generasi Akmil 90-an yang juga layak, memiliki prestasi dan kaya pengalaman," ungkap Fahmi.

Selain Maruli, ada pula nama Mayjen Agus Subiyanto yang disebut-sebut juga berpeluang menjadi Pangkostrad. Agus merupakan lulusan Akmil tahun 1991.

Selain itu, Agus juga tergolong dekat dengan Jokowi karena merupakan eks Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres). Saat ini, Agus diketahui menjabat sebagai Pangdam Siliwangi, Jawa Barat.

3. Kekosongan jabatan Pangkostrad disorot anggota Komisi I DPR

Anggota Komisi I Fraksi PDI Perjuangan TB Hasanuddin saat rapat kerja dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Menteri Pertahanan Prabowo, Kamis (23/9/2021). (youtube.com/Komisi I DPR RI Channel)

Sementara, kekosongan jabatan Pangkostrad selama hampir tiga bulan menuai tanda tanya dari anggota Komisi I Fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin. Ia meminta pemerintah segera mengisi jabatan tersebut.

"Kostrad itu satuan besar, perlu komando dan pengendalian yang pasti. Jadi harus ada panglimanya di situ,” ujar TB Hasanudin di Gedung DPR Senayan, pada 12 Januari 2022 lalu.

Ia melanjutkan, dalam kegiatan sehari-hari sebetulnya tak jadi masalah jika Pangkostrad kosong, mengingat Kaskostrad dan tiga divisi di bawahnya memiliki panglima lengkap. Tetapi, ia menambahkan, bila posisi itu tak kunjung diisi, maka bisa menimbulkan persepsi bahwa Kostrad tidak penting.

“Kesannya nanti tidak bagus. Sebaiknya Panglima Kostrad, panglima satuan besar setingkat Kostrad itu harus segera diisi. Ini sudah sekian bulan tidak diisi, ada apa? Ini saya berharap sebagai anggota Komisi I, ya segera diisi,” katanya lagi.