Bio Farma: Belum Ada Keputusan Final Pembelian Vaksin Pfizer
Proses pembuatan vaksin COVID-19 oleh Pfizer (Facebook.com/Pfizer)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Sekretaris Perusahaan Bio Farma, Bambang Heriyanto, mengungkapkan belum ada keputusan final pembelian vaksin buatan Pfizer dan BioNTech. Komunikasi terkait pembelian saat ini masih berlangsung.
"Belum ada keputusan final terkait rencana pembelian vaksin dari Pfizer," kata Bambang kepada IDN Times, Selasa (19/1/2021).
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), pemerintah berencana memesan vaksin dari Pfizer sebanyak 50 juta dosis. Selain itu, terdapat 50 juta dosis vaksin Pfizer yang berpotensi untuk dipesan.
Kemenkes menargetkan vaksin tersebut tiba di Tanah Air pada kuartal dua tahun 2021 hingga kuartal satu tahun 2022.
Baca Juga: Menkes Budi Buka-bukaan Bicara soal Penanganan Pandemik COVID-19 di RI
1. Pantau perkembangan vaksin dunia
Infografis Rencana Pengadaan Vaksin pada 2021 (IDN Times/Arief Rahmat)Bambang mengatakan Bio Farma saat ini terus memantau perkembangan vaksin di dunia internasional. Pihaknya ingin memastikan produk yang dibeli aman untuk digunakan masyarakat.
"Dalam seluruh proses ini, tentunya pemerintah akan mengutamakan kesehatan dan keselamatan seluruh masyarakat," ujarnya.
Di sisi lain, ia mengungkapkan, Bio Farma saat ini juga fokus untuk pelaksanaan program vaksinasi COVID-19 bertahap. Vaksinasi di Indonesia menggunakan vaksin buatan Sinovac.
"Saat ini fokus kami pada pelaksanaan program vaksinasi COVID 19 bertahap di Indonesia, dan mengupayakan ketersediaan vaksin yang telah dipesan pemerintah," ungkapnya.
2. Klausul bebas hukum yang diminta Pfizer
Tenaga kesehatan menyiapkan dosis vaksin Pfizer-BioNTech di pusat vaksinasi penyakit virus corona (COVID-19) di Naples, Italia, Jumat (8/1/2021) (ANTARA FOTO/REUTERS/Ciro De Luca)Sebelumnya, Direktur Utama PT Bio Farma Honesti Basyir mengatakan ada beberapa klausul yang perlu dibicarakan dalam rencana pembelian vaksin Pfizer. Salah satunya, klausul bebas tuntutan hukum jika vaksin Pfizer bermasalah.
"Ada beberapa klausul yang mereka minta diberikan semacam kebebasan atau pun dilepaskan dari klaim tuntutan hukum, seandainya ada masalah pada saat diberikan program vaksinasi," ujarnya dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR RI, Menteri Kesehatan, dan Kepala BPOM, Selasa (12/1/2021).
Oleh sebab itu, Honesti menjelaskan, diskusi terus dilakukan agar Indonesia tidak mendapatkan 'cek kosong' dari Pfizer.
"Tapi kita juga melihat nanti bagaimana klausul kita negosiasikan dengan Pfizer dengan BioNTech," tuturnya.
3. Rencana Menkes menggunakan vaksin Pfizer untuk lansia
ANTARA FOTO/Mohammad AyudhaMenteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, rencananya vaksin COVID-19 buatan Pfizer akan dipergunakan pada orang lanjut usia (lansia). Vaksinasi menggunakan vaksin tersebut akan dimulai pada April-Mei 2021.
Namun selain vaksin Pfizer, Budi Gunadi mengatakan vaksin buatan AstraZeneca juga akan dipergunakan untuk lansia.
"Kita harapkan kalau vaksin Pfizer dan AstraZeneca datang di bulan April, itu adalah vaksin yang memang sudah uji klinisnya digunakan untuk di atas 60 tahun. Jadi kita akan mulai untuk petugas publik dan lansia itu sekitar bulan Maret-April," kata Budi dalam rapat kerja bersama dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta yang ditayangkan secara langsung oleh YouTube DPR RI, Selasa (12/1/2021).
Baca Juga: Bio Farma: Pfizer Minta Bebas Tuntutan Hukum Jika Vaksinasi Bermasalah
Berita Terkini Lainnya
