Jakarta, IDN Times – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), menilai polemik keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko “Jokowi” Widodo, telah berlangsung lama dan berdampak luas terhadap masyarakat. Pernyataan itu disampaikan JK usai melaporkan Rismon Sianipar ke Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (8/4/2026), terkait tudingan dia mendanai polemik keaslian ijazah Jokowi.
Jusuf Kalla bahkan menyebut, persoalan ini telah merugikan banyak pihak.
JK mengungkapkan, polemik tersebut telah berlangsung cukup lama. “Sebenarnya kasus ini sudah berjalan dua sampai tiga tahun dan meresahkan masyarakat,” ujar dia.
Ia menilai, isu tersebut terus berlarut tanpa penyelesaian yang jelas.
Menurut JK, polemik ini tidak hanya berdampak secara pribadi, tetapi juga sosial dan ekonomi. “Ini merugikan banyak pihak, waktu terbuang, biaya besar, termasuk untuk pengacara dan hal lainnya,” katanya.
JK juga menyoroti dampak sosial yang ditimbulkan dari masalah tersebut. “Terjadi perpecahan, pro dan kontra di mana-mana, bahkan sampai ke televisi,” lanjut JK.
“Hal ini mengganggu kehidupan sosial kita sebagai bangsa,” tambahnya.
JK menilai persoalan ini sebenarnya bisa diselesaikan dengan cepat jika ada langkah konkret. “Menurut saya, masalah ini bisa diselesaikan dengan sederhana. Pak Jokowi cukup memperlihatkan ijazah aslinya, maka selesai,” kata dia.
Ia berharap polemik ini segera berakhir. “Saya berharap ini bisa selesai bulan ini,” ujarnya.
JK juga meyakini Jokowi tidak menginginkan kondisi masyarakat yang terpecah. “Saya yakin Pak Jokowi, sebagai mantan presiden, tidak menginginkan masyarakat terpecah hanya karena hal seperti ini,” tutupnya.
Pada kesempatan ini, JK membantah tuduhan bahwa ia mendanai polemik ijazah Jokowi. JK melaporkan pihak yang menuduhnya ke Bareskrim Polri. Menurutnya, langkah hukum diambil karena tuduhan tersebut sudah meluas di publik. “Saya tegaskan sekali lagi, saya tidak pernah melakukan hal itu. Karena sudah menyebar ke mana-mana, maka saya laporkan,” ujarnya.
Ia juga memastikan telah menyiapkan sejumlah bukti. “Ada. Termasuk rekaman di televisi, semuanya direkam,” kata JK.