Jokowi: ASN Harus Inovatif dan Adaptif, Jangan Alergi Digitalisasi!

03 Okt 2023, 18:10 WIB

Presiden Joko “Jokowi” Widodo beri arahan dalam Rakornas BMKG 2022. (dok. YouTube Info BMKG).

Jakarta, IDN Times - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo "Jokowi" mengatakan Indonesia memiliki peluang yang besar dalam memanfaatkan bonus demografi yang akan muncul pada tahun 2030. Presiden Jokowi menyampaikan, saat ini Indonesia memiliki sumber daya alam (SDA) yang pas untuk terus dimanfaatkan guna memajukan bangsa ini.

"Kita memiliki nikel besar dan punya mobil listrik. Pas kesempatan bonus demografi ini biasanya muncul hanya sekali dalam 1 peradaban sebuah negara. Disampaikan kepada saya dari World Bank, OECD, dan IMF untuk hati-hati karena Indonesia memiliki peluang besar untuk melompat," ujar Jokowi dalam Pembukaan Rapat Kerja Nasional KORPRI, di Jakarta, Selasa (03/10/2023).

"Jika ditangani dengan keliru, mohon maaf negara anda akan terjebak pada negara berpendapatan menengah seperti Amerika Latin. Ini yang kita tidak mau," sambungnya.

1. Jokowi berpesan ASN harus inovatif dan adaptif terhadap perubahan

Ilustrasi ASN (ANTARA FOTO/Teguh Prihatna)

Jokowi menyampaikan, karakter Aparatur Sipil Negara (ASN) harus berubah dan tidak monoton. Dia meminta ASN jangan monoton dan terpaku pada rutinitas.

"ASN itu harus inovatif dan adaptif terhadap perubahan-perubahan yang ada. Regulasi seperti Undang-Undang, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, dan peraturan lainnya harus dikurangi," jelasnya.

"Sekarang butuh kelincahan kita karena perubahannya sangat cepat sekali. ASN jangan alergi terhadap teknologi dan digitalisasi," lanjutnya.

2. Jokowi minta seluruh kementerian kolaborasi manfaatkan bonus demografi RI pada 2030

ilustrasi anak sekolah (Pexels.com/ Artem Beliaikin)

Dia menambahkan, pelu kolaborasi dari seluruh kementerian untuk mendukung persoalan ini. Jokowi meminta untuk tidak mendesain terlalu banyak program-program pada APBN dan APBD, melainkan dibuat efektif tapi programnya berjalan.

"Anggaran jangan diecer-ecer ke dinas, jangan semua diratain kalo ada kenaikan APBD sebanyak 5 persen semua dinas maunya ditambah. Saya mengalami karena pernah jadi Walikota dua kali, Gubernur Jakarta, lalu Presiden dua kali. Saya mengalami situasi lapangan seperti apa," sebutnya.

Menurutnya, selama 9 tahun menjabat sebagai Presiden Indonesia, dia merasa masing-masing dari Kementerian masih memiliki ego sektoral.

"Perlu kolaborasi, saling handle ego masing-masing," kata Presiden.

"Tidak semua dinas perlu diratain apabila ada kenaikan anggaran, perlu dibuat prioritas yang harus didahulukan. Kita sudah berpuluh-puluh tahun terjebak dalam sistem prosedur yang berbelit dan aturan yang banyak," tambahnya.

3. Tegaskan belanjakan APBN dan APBD untuk produk-produk dalam negeri

Dalam kesempatan ini, Jokowi menyinggung pernah mencabut sebanyak 3.300 perda namun tidak sampai 3 bulan malah digugat di Mahkamah Agung, dan berakhir kalah.

"Saya cabut lagi, kalah lagi ya gimana. Itu sistem memang harus diperbaiki. Peraturan Daerah akan mengatur birokrasi di kabupaten kota. Saya titip percepatan realisasi belanja produk dalam negeri," sebutnya.

"Jangan sampai pendapatan dari pajak, restribusi dan penerimaah negara bukan pajak, royalti, defiden di BUMN, bea ekspor, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPH) badan, PPH karyawan itu dibelanjakan barang impor. Bodoh sekali kita," tambahnya.

"Kita mengumpulkan pendapatan itu sulit sekali. Income negara sangat sulit kemudian belanjanya malah barang impor. Realisasi kita belanja produk dalam negeri dari APBN itu baru 69 persen, sedangkan APBD malah 56 persen. Kita harus membeli produk dalam negeri agar UMKM dan perekonomian kita semakin maju," tutupnya.