Jakarta, IDN Times - Calon presiden petahana nomor urut 01, Joko 'Jokowi' Widodo, didesak oleh kubu Prabowo untuk mengambil cuti presiden. Desakan cuti kampanye tersebut dilakukan agar Jokowi tak menyalahgunakan kekuasaan.
Mendengar hal itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko pun mengatakan bahwa Jokowi tidak mengambil cuti karena masih banyak urusan negara yang perlu diselesaikan. Presiden, kata Moeldoko, tidak boleh absen bila berkaitan dengan urusan negara.
Terkait adanya tudingan Jokowi takut kalah atau akan gunakan kekuasaan pemerintah, Moeldoko membantah hal itu. Ia menyampaikan bahwa Jokowi lebih mementingkan persoalan negara dibandingkan urusan pribadi.
"Kan gini, sekarang kalau presiden mau menikmati waktu yang ada, presiden akan libur. Tapi negara kan banyak persoalan yang harus dipikirkan. Kalau Presiden hanya mementingkan kepentingan sendiri, akan cuti," ujar Moeldoko di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (5/3).
Menurutnya, keputusan Jokowi untuk tidak mengambil cuti, tidak ada kaitannya dengan elektabilitas. Bagi Moeldoko, seorang presiden tidak boleh absen dari urusan negara.
"Gak ada hubungannya (dengan elektabilitas). Masalahnya urusan negara, gak boleh absen presiden," ungkapnya.
Terkait cuti presiden, Moeldoko menegaskan harus dilihat terlebih dulu kepentingan dari cuti tersebut. Apa yang kegiatan yang akan dilakukan sehingga membutuhkan cuti. Hal itu pun perlu mengacu pada aturan. "Ya nanti kita lihat. Satu, urgensinya. Kedua, aturannya gimana," ucap Moeldoko.
Sebelumnya, Jokowi menyampaikan bahwa dirinya tidak akan mengambil cuti presiden selama aturan memperbolehkan. Ia mengaku akan tetap memegang amanah sebagai presiden meskipun statusnya saat ini adalah capres petahana.
"Kalau aturan mengharuskan kita harus cuti total, ya saya akan cuti total. (Tapi) aturan KPU kan tidak mengharuskan itu. Saya masih bisa kerja," ucap Jokowi di Gorontalo, Jumat (1/3).