Jokowi Enggan Tanggapi Banyak WNA Nakal di Bali: Tanya Gubernur

13 Mar 2023, 20:18 WIB

Presiden Jokowi kunjungan kerja di Bali, Senin (13/3/2023) (dok. Sekretariat Presiden)

Jakarta, IDN Times - Ada sejumlah warga negara asing (WNA) di Bali yang menjadi sorotan publik. Ada yang tak menaati aturan di jalan saat berkendara sepeda motor, hingga protes dari risih mendengar suara kokok ayam.

Presiden Joko "Jokowi" Widodo ditanya sejumlah jurnalis ketika kunjungan kerja (kunker) ke Bali mengenai masalah WNA. Namun, Jokowi enggan menanggapi hal itu. Jokowi meminta kepada jurnalis menanyakan hal tersebut kepada Gubernur Bali, I Wayan Koster.

"Tanyakan ke gubernur," ujar Jokowi dalam keterangannya di Bali, Senin (13/3/2023).

1. Banyak WNA nakal di Bali dan Jatim, ini langkah Ditjen Imigrasi

Silmy Karim, Direktur Utama Krakatau Steel dalam acara Fortune Indonesia Summit 2022 pada Rabu (18/5/2022). (IDN Times/Herka Yanis)

Sebelumnya, Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Silmy Karim, bakal menindak tegas wisatawan asing yang mengganggu ketertiban dan keamanan di wilayah Indonesia.

Hal ini merespons laporan masyarakat tentang adanya (Warga Negara Asing) WNA yang berulah di beberapa daerah seperti di Bali dan Jawa Timur baru-baru ini.

“Saya sudah beri arahan untuk dilakukan operasi atas pelanggaran keimigrasian di Bali dan beberapa tempat yang ditengarai ada WNA yang mengganggu ketertiban, mengusik kedamaian, dan mengganggu roda perekonomian masyarakat,” kata Silmy dalam keterangan resminya, dilansir Rabu (8/3/2023).

Selama Januari-Februari 2023, Ditjen Imigrasi sudah melaksanakan deportasi, detensi (penahanan), dan penangkalan terhadap 630 orang asing di seluruh Indonesia. Mereka dijatuhi tindakan administratif keimigrasian karena melanggar aturan keimigrasian.

2. Hanya terima orang asing yang beri manfaat bagi Indonesia

Direktur Utama PT Krakatau Steel (KRAS), Silmy Karim (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Pemerintah Indonesia, kata Silmy, secara prinsip hanya akan menerima orang asing yang memberi manfaat untuk Indonesia.

Prinsip kebijakan yang selektif (selective policy) ini, kata dia, menjadi pegangan bagi petugas imigrasi untuk memberikan izin masuk bagi orang asing yang akan bekerja, berwisata, berinvestasi, atau kunjungan lainnya sepanjang memberi manfaat untuk Indonesia.

3. Beberapa dideportasi dengan prinsip humanis

Ilustrasi imigrasi di Bandara (IDN Times/Santi Dewi)

Silmy mengungkapkan, beberapa wisatawan asing juga telah dideportasi sejak pekan lalu oleh petugas imigrasi. Ditjen Imigrasi, kata dia, konsisten menegakkan aturan dengan cara yang santun dan mengedepankan prinsip humanis. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan citra kurang baik Indonesia di mata WNA.

"Sudah beberapa yang dideportasi sejak minggu lalu, ada yang dideportasi karena menyalahgunakan izin tinggalnya, overstay, dan ada yang selesai menjalani pidana, ” kata dia.