Jokowi: Jakarta Tetap Akan Diperbaiki, Bukan Ditinggalkan

10 Mar 2022, 21:34 WIB

Presiden Joko "Jokowi" Widodo ketika memimpin rapat kelanjutan pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara di Istana Negara pada Kamis, 10 Maret 2022 (Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden)

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo menegaskan meski pada akhirnya lokasi ibu kota bakal dipindah ke Kalimantan Timur, namun bukan berarti Jakarta ditinggalkan begitu saja dengan setumpuk masalahnya. Ia mengatakan Jakarta akan tetap diperbaiki.

"Jadi, jangan sampai ada sebuah persepsi demikian," ungkap Jokowi ketika memimpin rapat mengenai kelanjutan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) pada Kamis, (10/3/2022).

Setumpuk masalah akut yang hingga kini masih membelit Jakarta antara lain banjir, kemacetan dan semakin tingginya permukaan air laut. Bahkan, wilayah pesisir Jakarta diprediksi bakal tenggelam pada 2050 mendatang.

Jokowi meminta kepada jajarannya agar menyampaikan ke publik bahwa pemindahan ibu kota ini karena ingin memeratakan PDB ekonomi. Supaya tidak ada lagi ketimpangan antara pemasukan ekonomi di Pulau Jawa dan luar Jawa.

"Urusan mengenai padatnya populasi di Jawa yaitu 56 persen penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. PDB ekonomi 58 persen juga terdapat di Jawa," kata dia.

Lalu, apa saja sederet tugas Kepala Otorita IKN dan Wakil Kepala Otorita IKN usai dilantik pada hari ini?

1. Jokowi minta dilakukan identifikasi tanah di IKN yang masih dikuasai oleh perusahaan mana pun

Presiden Jokowi saat meninjau lokasi IKN di PPU untuk pertama kalinya sejak penentuan IKN baru (IDN Times/Yuda Almerio)

Sebelum memulai rapat, Jokowi melantik Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN Nusantara. Sedangkan, Dhony Rahajoe dilantik sebagai Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara. Jokowi berharap Bambang dan Dhony bisa bekerja dengan cepat terutama yang menyangkut koordinasi antar lembaga.

Ia juga memberikan arahan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil agar segera dilakukan identifikasi dan verifikasi tanah di wilayah IKN Nusantara yang mungkin masih dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan manapun atau masyarakat. "Kita juga harus memastikan pengadaan tanah di kawasan ibu kota nusantara ini hanya dapat dialihkan kepada instansi yang memerlukan tanah untuk pembangunan IKN," ungkap Jokowi.

Pesan kedua yang disampaikan kepada Sofyan yakni setop penerbitan dan pengalihan hak atas tanah di wilayah IKN Nusantara. "Nanti, saya minta Pak Menteri ATR/Kepala BPN agar betul-betul melakukan konsolidasi mengenai hal ini, baik kepemilikan atau penggunaan tanah di IKN Nusantara," katanya.

Mantan Wali Kota Solo itu juga berpesan agar mempercepat pelepasan kawasan hutan IKN. Terutama yang berada di kawasan inti pemerintahan.

Berdasarkan data di dalam UU IKN nomor 3 tahun 2022, kawasan inti pemerintahan di Kaltim memiliki luas 56.180 hektare. Namun, setelah diperluas, area daratnya mencapai 256.142 hektare.

2. Jokowi berharap aturan turunan dari UU IKN rampung pada Maret 2022

Desain final Istana Garuda dipresentasikan seniman asal Bali, Nyoman Nuarta dihadapan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta Senin (3/1/2022) (Dok.IDNTimes/Istimewa)

Sementara, poin penting lainnya yang disampaikan oleh Jokowi yakni agar aturan turunan dari UU IKN bisa rampung pada Maret 2022. Ia pun berpesan agar sekretariat untuk IKN yang bertugas sebagai mesin birokrasi yang membantu tugas-tugas otorita bisa segera diselesaikan. Sekretariat itu harus tersedia di Jakarta dan di Balikpapan.

"Saya harapkan nanti otorita juga bisa merekrut deputi dari orang-orang daerah sehingga keterlibatan masyarakat di daerah betul-betul tercipta dan komunikasikan secara baik kenapa ada pemindahan (lokasi ibu kota) ini," kata Jokowi.

3. Jokowi nilai duet Bambang dan Dhony adalah kombinasi baik untuk pimpin otorita IKN Nusantara

Pelantikan Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Kamis (10/3/2022). (youtube.com/Sekretariat Presiden)

Di rapat itu, Jokowi juga menjelaskan alasannya memilih Bambang dan Dhony sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita. Sebab, keduanya melenceng dari kriteria ideal yang pernah dilontarkan oleh Jokowi. Mantan Wali Kota Solo itu pernah menyebut ia berharap pemimpin otorita IKN adalah bekas kepala daerah dan seorang arsitek.

Tetapi, meski demikian, Bambang dan Dhony dianggap pilihan kombinasi yang sangat baik. Terlebih keduanya bukan berasal dari partai politik.

"Pak Bambang memiliki rekam jejak sebagai lulusan ITB di bidang sipil infrastruktur dan urban planning. Kemudian, S2 dan S3 nya berpengalaman di bidang yang berkaitan dengan transportasi. Jabatan terakhirnya berkaitan dengan keuangan karena memegang posisi sebagai vice president di ADB. Jadi, saya kira dari semua sisi, ini lengkap," tutur Jokowi.

Sedangkan, Dhony, dinilai melengkapi kemampuan dan pengalaman Bambang. Hal itu lantaran Dhony adalah bos di sebuah perusahaan properti ternama di Indonesia.

"Ia memiliki pengalaman di bidang properti dari A-Z. Sehingga, akan gampang sekali bagi Beliau berdua untuk berbicara dengan Menteri Bappenas dari sisi perencanaan. Sementara, ketika berkomunikasi dengan Menteri PU dalam pelaksanaan di lapangan tidak ada masalah," katanya.

Jokowi pun optimistis duet Bambang dan Dhony tidak akan memiliki masalah ketika berkomunikasi dengan Menteri Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan. Apalagi, kata Jokowi, ada sejumlah pihak baik di dalam maupun di luar negeri yang diklaim berminat untuk berinvestasi di IKN Nusantara.