Jokowi Kirim Surpres Panglima TNI Pengganti Andika ke DPR Hari Ini

Lebih lanjut, ketika dimintai tanggapannya soal pemanggilan Yudo ke gedung Kemensetneg, Lodewijk memilih tak terburu-buru menyimpulkan bahwa pertemuan itu membahas penunjukkan calon Panglima TNI. 

Ia mengatakan, bisa saja Mensesneg juga melakukan pertemuan dengan dua kepala staf lainnya. Hanya saja hal itu tak diketahui oleh publik. 

"Yang kita monitor kan hanya Pak Yudo. Apa Pak Dudung juga dipanggil? Apakah Pak Marsekal Fadjar juga dipanggil? Kan kita gak tahu. Apa ada yang mungkin dipanggil secara tatap muka, ada yang virtual saja, telepon saja kita gak tahu," kata Lodewijk di markas DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, pada Selasa (22/11/2022). 

Di sisi lain, Lodewijk tak menampik bahwa selama empat periode terakhir Panglima TNI berasal dari matra Angkatan Darat (AD). 

Namun, ia mengingatkan, rotasi antar matra tidak wajib, seperti yang tertulis di UU TNI. "Ya itu kan kita bicara UU saja. Satu, ada UU dapat dilaksanakan secara bergantian. Kedua, itu adalah hak prerogatif presiden. Kan kita gak bisa atur presiden, dia maunya siapa ya tergantung beliau," ujarnya.

Ia menjelaskan, kata 'dapat' di dalam UU TNI tidak bermakna posisi Panglima TNI harus dijabat secara bergiliran antar matra. "Artinya, kalau sekarang (Panglima TNI) AD, maka bisa (dijabat) AD lagi. Kalau dapat AL atau AU juga bisa. Karena itu hak prerogatif presiden, beliau pilih yang mana kita tunggu saja," tutur dia lagi.

Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) Laksda (Purn) Soleman B. Ponto menilai, justru panglima TNI selanjutnya sudah sepatutnya berasal dari matra AL. Menurutnya, akan ada catatan khusus bila di era kepemimpinan Jokowi, matra AL tidak diberikan kepercayaan memegang tongkat Panglima TNI. Jokowi, kata Soleman, dapat dianggap melanggar aturan di dalam undang-undang. Lantaran, di sana tertulis Panglima TNI dapat dijabat secara bergiliran. 

"Bisa-bisa nanti terbentuk pola pikir waduh Pak Jokowi tidak menganggap TNI Angkatan Laut itu ada. Jadi, ada tapi tiada. Karena ketika kewenangan memilih (Panglima TNI) diberikan kepada sang presiden, artinya (sosok Panglima TNI) yang dipilih punya arti bagi dia," kata dia. 

Publik akan memaknainya berbeda bila tongkat Panglima TNI dipegang secara bergantian dari matra yang berbeda. "Kalau tidak dipilih, bisa jadi dimaknai kita tidak bermanfaat (bagi presiden)," tutur dia lagi yang menyuarakan persepsi sejumlah perwira di TNI AL.

TNI AL justru bisa menerima lebih legawa bila pemerintahan masih dipegang Soeharto. Ketika itu, tidak ada aturan tongkat Panglima TNI harus dijabat secara bergantian. 

Perkara Panglima TNI dapat dijabat secara bergantian dari matra yang berbeda tertuang di dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 13. Berikut isinya:

1. TNI dipimpin oleh seorang Panglima.
2. Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh
3. Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
4. Pengangkatan dan pemberhentian Panglima dilakukan berdasarkan kepentingan organisasi TNI.
5. Jabatan Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijabat secara bergantian oleh Perwira Tinggi aktif dari tiap-tiap Angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.

Namun, di era Jokowi, matra AL belum pernah kebagian menjabat Panglima TNI. Saat Jokowi resmi dilantik jadi presiden Oktober 2014 lalu, Panglima TNI ketika itu dijabat oleh Moeldoko yang dipilih oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun, usai Moeldoko, Jokowi kembali memilih Panglima TNI dari matra Angkatan Darat (AD). 

Berikut daftar Panglima TNI di era kepemimpinan Jokowi:

1. Matra Angkatan Darat

Jenderal Moeldoko menjabat 30 Agustus 2013 hingga 8 Juni 2015 

2. Matra Angkatan Darat

Jenderal Gatot Nurmantyo menjabat 8 Juli 2015 hingga 8 Desember 2017

3. Matra Angkatan Udara

Marsekal Hadi Tjahjanto menjabat 8 Desember 2017 hingga 18 November 2021