Jokowi Merasa Bersyukur Kader Terbaik Pemuda Pancasila Jadi Menteri

27 Okt 2019, 08:30 WIB

(Presiden Joko Widodo berbicara di Mubes Pemuda Pancasila) ANTARA FOTO/Reno Esnir

Jakarta, IDN Times - Kedekatan hubungan ormas Pemuda Pancasila dengan Presiden Joko "Jokowi" Widodo sudah terlihat sejak ia terpilih di periode pertama. Kini, saat ia terpilih kembali jadi orang nomor satu di negeri ini, hubungan kedekatan tersebut tak lagi canggung ditunjukkan. Bahkan, mantan Gubernur DKI Jakarta itu merasa bersyukur ada tiga kader terbaik dari ormas Pemuda Pancasila yang terpilih masuk jadi menteri dan pejabat tinggi di pemerintahan saat ini.

Ketiga kader yang dimaksud itu yakni Zainuddin Amali (Menpora), La Nyalla Mattalitti (Ketua DPD) dan Bambang Soesatyo (Ketua MPR).

"Itu yang patut kita syukuri," ujar Jokowi ketika menghadiri pembukaan Musyawarah Besar (Mubes) Pemuda Pancasila pada Sabtu (26/10) di Jakarta.

Dalam acara itu, Jokowi terlihat mengenakan pakaian loreng jingga, seragam khas ormas yang dipimpin oleh Japto Soerjosoemarno tersebut. Uniknya, dalam pidatonya, Jokowi turut menyinggung soal proses penyusunan kabinet Indonesia Maju yang diumumkan ke publik pada pekan ini.

Menurut Jokowi, untuk menyusun kabinet yang beragam bukan lah pekerjaan yang mudah. Padahal, ada sekitar 300 nama yang disodorkan kepadanya untuk dijadikan menteri. Namun, ia hanya bisa memilih 34 orang.

"Oleh sebab itu, saya sadar mungkin yang senang dan gembira karena terwakili dalam kabinet itu hanya 34 orang yang dilantik. Yang kecewa berarti lebih dari 266 orang. Pasti kecewa, artinya yang kecewa pasti lebih banyak dari yang senang," tutur dia lagi.

Jokowi bahkan sempat meminta maaf apabila mereka yang merasa kecewa itu turut hadir dalam Mubes PP. Lho, untuk apa Jokowi minta maaf di Mubes PP? Bukan kah penyusunan kabinet menteri merupakan hak prerogatifnya sebagai presiden?

1. Jokowi meminta maaf karena tak sanggup mengakomodir semua nama untuk jadi menteri di Kabinet Indonesia Maju

(Presiden Jokowi hadir Mubes Pemuda Pancasila) ANTARA FOTO/Reno Esnir

Di dalam forum yang turut dihadiri oleh beberapa petinggi partai politik semalam, Jokowi meminta maaf lantaran tak semua nama yang disodorkan kepadanya bisa dimasukan menjadi menteri. Padahal, hal tersebut tak perlu dilakukan lantaran pemilihan menteri adalah hak prerogatifnya sebagai orang nomor satu di negeri ini.

"Dan mungkin sebagian yang hadir juga ada yang kecewa. Saya mohon maaf, karena tidak bisa mengakomodir semua (nama yang masuk). Karena sekali lagi, ruangnya hanya 34. Tetapi, patut kita syukuri bahwa kader PP terbaik sudah terpilih," ujar mantan Wali Kota Solo itu.

Jokowi menjelaskan dalam pemilihan nama-nama menteri sungguh tidak mudah. Ia mengaku harus melihat asal daerah, suku dan agama. Ia menyebut proporsinya harus benar. Tak semuanya berasal dari partai politik, namun harus ada pula yang berasal dari kalangan profesional.

"Tapi, itu lah demokrasi, ada yang menang dan kalah dalam pemilihan. Itu lah meritokrasi, ada yang terpilih dan ada yang tidak terpilih, kan memang melalui sistem seleksi," tutur dia lagi.

2. Jokowi menamakan Kabinet Indonesia Maju, karena di tahun 2045 ingin masuk ke jajaran negara dengan ekonomi terkuat

istimewa

Dalam pembukaan mubes PP, Jokowi juga menyebut alasan mengapa menamakan kabinetnya Indonesia Maju. Ia mengaku memiliki mimpi di tahun 2045 mendatang, Indonesia benar-benar masuk ke dalam jajaran lima negara dengan ekonomi terkuat.

"Ini hitung-hitungan pakar dan ahli. Itu kurang lebih 320 juta per kapita per tahun. Itu kalau dihitung per bulan Rp27 juta per kapita per bulan," kata Jokowi lagi.

Ia menggaris bawahi untuk mencapai target itu butuh kerja keras. Selain itu, butuh pula pondasi yang kuat, toleransi, persaudaraan, persatuan, karakter kebangsaan yang kuat dan didasarkan pada ideologi Pancasila.

"Oleh karena itu, saya titip (misi ini kepada PP). PP saya yakin akan terus menjaga Pancasila, menjadi motor pengamalan Pancasila untuk menjadi jalan bagi pencapaian Indonesia yang maju dan sejahtera. Ini penting, karena kita memang bercita-cita di 2045 adalah Indonesia emas," tutur dia.

3. Bambang Soesatyo, La Nyalla, hingga Zainuddin Amali sempat disebut dalam kasus korupsi

ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

Uniknya dari ketiga kader PP yang Jokowi banggakan merupakan individu terbaik, mereka pernah tersangkut kasus korupsi. Bambang Soesatyo pernah diperiksa sebagai saksi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada Juni 2018 lalu, ia memenuhi panggilan penyidik komisi antirasuah karena diduga mengetahui adanya aliran dana senilai Rp50 juta dari proyek KTP Elektronik ke DPD Golkar di Jawa Tengah.

Kendati membantah duit itu berasal dari dirinya, karena ia adalah kader Golkar dari wilayah itu, namun Bambang tak menepis uang itu sudah dikembalikan ke KPK.

"Itu ditransfer pada Mei 2012, kemudian dikembalikan, menurut tadi disampaikan itu (dikembalikan) Desember 2017 dan saya tidak tahu sama sekali. Itu pertanyaan sudah setop sampai di situ," kata Bambang pada Juni 2018 lalu di KPK.

Ia menyebut bukan dirinya yang memberikan duit tersebut ke Golkar Jateng. Sebab, ia selalu memberikan bantuan dengan cara diserahkan tunai dan tidak melalui fasilitas perbankan.

"Saya selalu datang dan langsung memberikan bantuan. Jadi tidak pernah sama sekali transfer. Rata-rata anggota DPR begitu," katanya lagi.

Selain itu, nama pria yang akrab disapa Bamsoet pernah disebut oleh penyidik senior Novel Baswedan sebagai salah satu dari enam anggota DPR yang mengancam terpidana Miryam S. Haryani agar tak buka mulut siapa saja anggota parlemen yang menerima duit bancakan proyek KTP Elektronik. Penyebut nama Bamsoet terjadi pada 30 Maret 2017 di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Lain lagi dengan La Nyalla Mattaliti. Pada 2016 lalu, ia pernah dijadikan tersangka korupsi oleh kejaksaan agung dalam kasus dugaan korupsi dana hibah KADIN pada periode 2011 hingga 2014. Saat La Nyalla diumumkan jadi tersangka, ia masih duduk sebagai Ketua KADIN Jawa Timur.

Menurut penjelasan dari kejaksaan agung, dana hibah dari KADIN itu malah disalah gunakan untuk membeli saham terbuka atau IPO di Bank Jatim senilai Rp5,3 miliar.

Sedangkan, Zainuddin Amali, pernah diperiksa oleh komisi antirasuah untuk dua kasus berbeda yakni soal dugaan permintaan uang oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar dalam sengketa pemilihan Gubernur Jawa Timur pada 2014 lalu dan dugaan pemberian gratifikasi dari mantan Sekjen Kementerian ESDM, Waryono Karyono.