Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo menggelar sidang kabinet bersama menteri Kabinet Indonesia Maju. Sidang tersebut membahas tentang refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19 di Indonesia.
Dalam pembukaan sidang, Jokowi meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk mengawasi para kepala daerah yang belum menganggarkan APBD terhadap penanganan COVID-19.
Jokowi mengaku sudah mengecek APBD di tiap daerah. Namun, ia menemukan masih ada pemerintah daerah yang belum menganggarkan APBD untuk penanganan COVID-19.
"Saya melihat, saya cermati, saya catat, masih ada beberapa daerah yang APBD-nya bussiness as ussual, saya minta Mendagri, saya minta Menteri Keuangan agar mereka ditegur," kata Jokowi dalam sidang kabinet yang disiarkan langsung di channel YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (14/4).
Menurut Jokowi, terdapat 103 daerah yang belum menganggarkan APBD untuk bantuan sosial atau jaring pengaman sosial. Lalu, lanjut dia, ada 140 daerah yang belum menganggarkan penanganan dampak ekonomi.
"Bahkan, ada 34 daerah yang belum menyampaikan data anggaran untuk penanganan COVID-19, artinya ada di antara kita yang masih belum memiliki respons dan memiliki feeling dalam situasi yang tidak normal ini," ujar Jokowi.
Kemudian, Jokowi pun meminta Mendagri dan Menkeu agar membuat pedoman bagi daerah-daerah untuk melakukan realokasi dan refocusing anggaran kegiatan-kegiatan yang ada.
"Sehingga pemerintah pusat, Pemda memiliki satu visi, memiliki prioritas yang sama untuk mengatasi penyebaran COVID-19," tuturnya.