Jokowi: Penilaian Pemberantasan Korupsi Belum Baik, Kita Harus Sadar!

Jokowi menyampaikan dalam sebuah survei nasional di November 2021, masyarakat menempatkan pemberantasan korupsi sebagai permasalahan kedua yang mendesak untuk diselesaikan.

“Urutan pertama adalah penciptaan lapangan kerja diinginkan masyarakat 37,3 persen, urutan kedua adalah pemberantasan korupsi 15,2 persen, urutan ketiga adalah harga kebutuhan pokok mencapai 10,6 persen,” kata Jokowi.

“Apabila ketiga hal tersebut dilihat sebagai satu kesatuan tindak pidana korupsi adalah menjadi pangkal permasalahan yang lain,” lanjutnya.

Jokowi menuturkan, korupsi bisa mengganggu penciptaan lapangan kerja dan bisa menaikkan harga kebutuhan pokok. Meski begitu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyebut bahwa penilaian baik dan buruk masyarakat dalam pemberantasan korupsi masih seimbang.

“Yang menilai baik dan sangat baik mencapai 32,8 persen, yang menilai sedang 28,6 persen, serta yang menilai buruk dan sangat buruk sebanyak 34,3 persen,” tuturnya.

Berikutnya, Jokowi membandingkan indeks persepsi korupsi 2020 dengan negara-negara di Asia Tengara. Dia memaparkan Indonesia masih menempati posisi 102. Sementara, Singapura di posisi ketiga dan Brunei Darussalam posisi 35.

“Ini di Asia, dari 180 negara, Singapura sekali lagi rangking 3, Brunei rangking 35, Malaysia ranking 57 dan Indonesia masih di ranking 102. Ini yang memerlukan kerja keras kita untuk memperbaiki indeks persepsi korupsi kita bersama-sama,” ucap dia.

Walau demikian, Jokowi senang karena data BPS mengenai indeks perilaku antikorupsi di masyarakat terus naik dan membaik.

“Tahun 2019 di angka 3,7, tahun 2020 di angka 3,84, tahun 2021 di angka 3,88 artinya semakin tahun semakin membaik,” jelas Jokowi.