Jakarta, IDN Times - Presiden Joko “Jokowi” Widodo meminta kepada Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, untuk lebih mempercepat lagi penurunan angka stunting di Indonesia hingga menyentuh angka 14 persen pada 2024.
Berdasarkan data yang disampaikan Jokowi, angka stunting di Indonesia terus mengalami penurunan dari 37 persen pada 2013, menjadi 27,6 persen pada 2019.
Jokowi mengatakan ada penurunan angka stunting yang siginifikan sejak 2013 hingga sekarang, namun ia belum puas dengan angka penurunan tersebut.
“Ada penurunan yang cukup lumayan, tapi saya kira ini tidak cukup. Kita harus menurunkan lebih cepat lagi dan target kita sesuai yang saya berikan kepada Menteri Kesehatan, di 2024 kita harus bisa turun menjadi 14 persen,” kata Jokowi saat menggelar Rapat Terbatas Percepatan Penurunan Stunting bersama sejumlah kementerian terkait di Israna Presiden, Jakarta, seperti disiarkan dalam saluran YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (5/8/2020).
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi merinci 10 provinsi yang tercatat memiliki angka stunting tertinggi, yaitu NTT, Sulawesi Barat, NTB, Gorontalo, Aceh, Kalimantan Tengah, kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah.
Karena itu, Jokowi menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah dari tingkat provinsi, kabupaten atau kota hingga desa, untuk saling bekerja sama dalam rangka menurunkan angka stunting di wilayah mereka.
“Juga akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil maupun balita di puskesmas dan posyandu harus kita pastikan tetap berlangsung, tidak berhenti di tengah pandemik ini yaitu pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan juga pemberian suplemen vitamin A bagi ibu yang menyusui dan makanan pendamping ASI,” ujar dia.
Lebih jauh, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menginstruksikan agar edukasi dan sosialisasi kepada ibu hamil dan keluarga, terus dan lebih digencarkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pencegahan stunting.
“Dalam upaya penurunan angka stunting juga kita sambungkan dengan program perlindungan sosial kita, terutama PKH (Program Keluarga Harapan) kemudian pembagian BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), dan juga pembangunan infrastruktur dasar yang menjangkau keluarga-keluarga tidak mampu,” tutur Jokowi.