Ada Kementerian yang Gunakan Anggaran Stunting untuk Pagar Puskesmas
Jakarta, IDN Times - Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan bahwa banyak program di kementerian dan lembaga yang menggunakan anggarannya jauh dari manfaat programnya.
Dia mengatakan, contohnya dalam program stunting, ada salah satu Kementerian yang menggunakan anggaran program stunting untuk membeli pagar puskesmas.
"Saya cek program stunting saya zoom dengan KRISNA itu, sampai kemudian ada di Kementerian apa itu, dia ikut stunting. Isinya memperbaiki pagar puskesmas," katanya di Komisi XI DPR RI, Jakarta, Selasa (23/6).
KRISNA merupakan, Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran dengan mengintegrasikan sistem dari tiga kementerian, yakni Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PANRB untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran serta pelaporan informasi kinerja.
1. Dalam program revolusi mental belanja modal digunakan untuk membeli motor trail
Kemudian, saat mengakses KRISNA, Suharso juga melihat dalam program revolusi mental, belanja modal digunakan untuk membeli motor trail. "Oh mungkin benar juga membeli motor trail untuk ke kampung-kampung," ujarnya.
Menurutnya pihaknya ingin menghindari hal-hal itu kembali terjadi. Untuk itu, pemerintah saat ini sedang melakukan reformasi sistem anggaran nasional dalam RAPBN 2021.
2. Pemerintah pangkas 326 program Kementerian/Lembaga
Diketahui, pemerintah melakukan restrukturisasi 326 program kementerian/lembaga (K/L). Dari sebelumnya 428 program yang ada, kini tinggal 102 program terdiri dari 84 program K/L dan 18 program lainnya yang merupakan lintas K/L.
"Kira-kira 84 program itu ini hasil kami dengan Kemenkeu dan 18 jumlah program lintas K/L, (Kementerian atau Lembaga)," katanya.
3. Banyak program yang tidak efisien, salah satunya pembangunan infrastruktur untuk irigasi
Dia mencontohkan program yang tidak efisien yakni pembangunan infrastruktur untuk irigasi, sebab tidak hanya dilakukan dengan anggaran pemerintah pusat saja. Lantaran ada pembangunan irigasi yang menggunakan anggaran pemerintah provinsi atau pun kabupaten atau kota.
"Irigasi primer oleh provinsi, tersier oleh kabupaten atau kota, yang sering terjadi tersier juga dianggarkan oleh APBN lewat Kementan. Jadi gak ada di DAK, APBD, tapi ada Kementan. Ke depan perlu disusun kembali agar penyediaan air minum dan seterusnya," ujarnya.
